Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI) bersama Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) resmi mengajukan gugatan terhadap keputusan pembebasan bersyarat mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 357/G/2025/PTUN.JKT dan ditujukan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Direktur Jenderal Pemasyarakatan RI, Kepala Lapas Kelas I Sukamiskin, Direktur Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Mabes Polri, serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kuasa hukum ARUKKI dan LP3HI, Boyamin Saiman, mengungkapkan bahwa langkah hukum ini ditempuh karena masyarakat merasa kecewa dengan keputusan pemberian bebas bersyarat kepada Setya Novanto.
“Masyarakat yang diwakili oleh ARUKKI dan LP3HI kecewa atas bebas bersyaratnya Setnov, sehingga mengajukan gugatan pembatalan keputusan bebas bersyaratnya Setnov,” ujar Boyamin dalam keterangannya, Rabu (29/10).
Baca juga:
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Boyamin menegaskan, keputusan bebas bersyarat seharusnya tidak diberikan kepada narapidana yang masih memiliki perkara hukum lain, dalam hal ini Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang masih diselidiki oleh Bareskrim Polri.
“Setnov masih tersangkut perkara TPPU di Bareskrim,” tegasnya.
Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim, maka Setya Novanto diwajibkan kembali menjalani sisa masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan.
Baca juga:
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Jawa Barat, Kusnali, telah membenarkan bahwa Setya Novanto mendapatkan pembebasan bersyarat pada 16 Agustus 2025.
Menurut Kusnali, mantan Ketua DPR RI itu telah menjalani dua pertiga dari total hukuman 12,5 tahun penjara, sehingga memenuhi syarat administratif untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.
“Pembebasan bersyarat berlaku sejak 16 Agustus 2025. Namun, Setya Novanto baru akan bebas murni pada 2029 dan masih harus menjalani masa wajib lapor hingga April 2029,” jelas Kusnali.
Dengan diajukannya gugatan ini, publik kini menunggu langkah PTUN Jakarta dalam menilai keabsahan keputusan pemerintah yang memberikan kebebasan bersyarat kepada terpidana kasus korupsi e-KTP tersebut. (Pon)
