Beban Hidup Kelas Menengah Makin Berat, DPR Khawatir Stabilitas Ekonomi Nasional Terancam

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 10 September 2024
Beban Hidup Kelas Menengah Makin Berat, DPR Khawatir Stabilitas Ekonomi Nasional Terancam

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak. (Foto: dok. media PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kondisi ekonomi kelas menengah di Indonesia dianggap tidak baik-baik saja. Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menilai, kebijakan pemerintah yang berfokus pada masyarakat miskin dan kelas atas telah mengabaikan kebutuhan kelas menengah. Padahal, kelas menengah merupakan pendorong utama konsumsi domestik.

“Saat ini saja, kelas menengah Indonesia dibebani berbagai macam pungutan pajak, yang jika dijumlahkan bisa mendekati 20 persen dari jumlah pendapatan yang mereka terima,” kata Amin kepada wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (10/9).

Dengan menurunnya jumlah kelas menengah, daya beli masyarakat juga menurun, yang dapat mengurangi permintaan barang dan jasa.

“Kelas menengah adalah tulang punggung perekonomian kita. Jika mereka terus terpuruk, dampaknya akan sangat besar terhadap stabilitas ekonomi nasional,” ujar Amin Ak.

Baca juga:

Kemensos Siapkan Bantuan Bagi Kelas Menengah Turun Kelas

Amin mengingatkan, penurunan kelas menengah dapat memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin. Ketimpangan yang meningkat dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Ia menyebut pentingnya subsidi BBM dan tarif transportasi umum yang terjangkau sebagai langkah konkret untuk membantu kelas menengah.

Mempertahankan subsidi BBM dan tarif transportasi publik membantu mengurangi biaya harian yang harus dikeluarkan oleh kelas menengah.

Ini memungkinkan mereka untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan Tabungan.

Baca juga:

Banyak Kelas Menengah Turun Kelas Sinyal Bahaya Bagi Indonesia

Dengan pengeluaran yang lebih rendah untuk transportasi dan BBM, daya beli kelas menengah meningkat. Ini dapat mendorong konsumsi domestik yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Dengan mempertahankan subsidi BBM dan tarif transportasi yang terjangkau, kita dapat meringankan beban pengeluaran harian mereka dan menjaga daya beli masyarakat,” tambahnya.

Amin Ak berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini.

“Kebijakan yang tepat dan berimbang sangat diperlukan agar kita dapat keluar dari krisis ini bersama-sama,” tutup Amin yang juga politikus PKS ini.

Baca juga:

Ini Yang Dibutuhkan Kelas Menengah Biar Tidak Jatuh Miskin

Sekedar informasi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia telah menurun drastis dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2019, jumlah kelas menengah mencapai 57,33 juta orang atau 21,45 persen dari total penduduk.

Namun, angka tersebut terus menurun hingga mencapai 47,85 juta orang atau 17,13 persen pada tahun 2024.

BPS mencatat saat ini ada 67,69 juta orang masuk kategori kelompok rentan miskin atau bertambah sebanyak 12,72 juta orang dibandingkan tahun 2019. Jumlah itu setara 24,23 persen dari jumlah penduduk Indonesia. (Knu)

#DPR RI #DPR #Ekonomi #Kelas Menengah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi partai politik hadir dalam pembahasan awal tersebut.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Bagikan