Bea Cukai Minta Warga Setop Beli Pakaian Bekas, Berpotensi Sebarkan COVID-19 Ilustrasi: Suasana pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangannya di trotoar dan badan Jalan Senen Raya, Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019). (ANTARA/Livia Kristianti)

Merahputih.com - Bea Cukai Kantor Wilayah Sumatera Utara mengimbau masyarakat untuk segera berhenti membeli pakaian bekas impor ilegal karena berpotensi menyebarkan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Larangan impor barang bekas telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015.

Baca Juga

Hore! 2 Warga Bogor Sembuh dari COVID-19

"Impor pakaian bekas tidak hanya dapat mengancam industri garmen dalam negeri, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, terutama dalam situasi global yang sedang dilanda wabah COVID-19," ujar Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas Bea Cukai Kanwil Sumut Amri dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3).

Meskipun dalam situasi seperti ini, Bea Cukai akan selalu meningkatkan upaya pengawasan untuk melindungi masyarakat Indonesia.

Suasana pedagang kaki lima di Jalan Senen Raya yang menggunakan badan jalan untuk menjajakan barang daganganya, Senin (18/11/2019). (ANTARA/Livia Kristianti)
Ilustrasi: Suasana pedagang kaki lima di Jalan Senen Raya yang menggunakan badan jalan untuk menjajakan barang daganganya, Senin (18/11/2019). (ANTARA/Livia Kristianti)

Sebelumnya, Tim gabungan Bea Cukai Kanwil Sumatera Utara bekerja sama dengan Polairud Sumut mengamankan satu unit kapal kayu KM Aria berisi 425 pakaian bekas (ballpress) di perairan Sungai Bengali Kabupaten Batubara, Kamis (26/3).

Kapal kayu tersebut juga diperiksa oleh tim Anjing Pelacak Narkotika Bea Cukai Unit K-9.Dari hasil pemeriksaan Unit K-9 tidak ditemukan adanya narkotika di dalam kapal tersebut.

Baca Juga

Simak Nih! 2 Skenario Lockdown Kota Bogor

Pada Sabtu (28/3), sebagaimana dikutip Antara, petugas melakukan pembongkaran muatan kapal tersebut yang berisi ratusan ball pakaian bekas.Penyelundupan pakaian bekas tersebut berpotensi merugikan negara sebesar Rp850 juta. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MPR Tuntut Kejujuran Pemerintah Jangan Tutupi Jumlah Pasien Corona
Indonesia
MPR Tuntut Kejujuran Pemerintah Jangan Tutupi Jumlah Pasien Corona

Bamsoet juga meminta Pemerintah untuk selalu mendukung upaya-upaya yang dilakukan peneliti

Rizieq dan Menantunya Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus Tes Swab, Dirut RS Ummi Absen
Indonesia
Minus 3,49 Persen, Indonesia Resesi
Indonesia
Minus 3,49 Persen, Indonesia Resesi

Kontraksi ekonomi triwulan III-2020 terjadi disemua pulau di Indonesia. Provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 6,80 persen.

Kasus Positif COVID-19 Masih Tinggi, Bamsoet Minta PSBB Diperketat Bukan Dilonggarkan
Indonesia
Kasus Positif COVID-19 Masih Tinggi, Bamsoet Minta PSBB Diperketat Bukan Dilonggarkan

Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dari pusat hingga daerah, untuk tetap fokus pada penanganan COVID-19 dan memperketat PSBB.

Jakarta Kembali Lakukan Pendataan Warga Fakir Miskin
Indonesia
Jakarta Kembali Lakukan Pendataan Warga Fakir Miskin

Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta tengah memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui variabel khas daerah berupa lis negatif atau kriteria warga tidak layak daftar.

Mantan Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjojo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Mantan Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjojo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Ia juga menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh

PSBB DKI Kembali Diperpanjang, Penumpang KRL di Sejumlah Stasiun Meningkat
Indonesia
PSBB DKI Kembali Diperpanjang, Penumpang KRL di Sejumlah Stasiun Meningkat

Perpanjangan PSBB Masa Transisi ini berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1100 Tahun 2020

Mantan Presiden India Meninggal Karna COVID-19
Indonesia
Mantan Presiden India Meninggal Karna COVID-19

India yang merupakan negara terpadat kedua di dunia, mencatat lonjakan kasus harian COVID-19 tertinggi secara global.

Bamsoet Kritik Respon Lamban Kemenlu Terkait Kematian ABK WNI di Kapal Tiongkok
Indonesia
Bamsoet Kritik Respon Lamban Kemenlu Terkait Kematian ABK WNI di Kapal Tiongkok

"Akibat kelambanan dan sikap minimalis itu, para almarhum dan keluarganya tidak mendapatkan perlakuan yang layak," kata Bamsoet

 Napi Bebas Berulah Lagi, Komisi III DPR Desak Kemenkumham Hentikan Program Asimilasi
Indonesia
Napi Bebas Berulah Lagi, Komisi III DPR Desak Kemenkumham Hentikan Program Asimilasi

"Kami yang konsen dibidang keamanan negara tidak bisa tinggal diam. Jangan sampai ada moral hazard dalam proses ini, karena spiritnya adalah penanganan COVID-19," tegasnya.