BBM Naik, Pemerintah Harus Kendalikan Tarif Angkutan Umum Terminal Pasirhayam, Cianjur, Jawa Barat. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah mengumunkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan non-subsidi. Pertalite menjadi Rp 10 ribu per liter, Solar Rp 6.800 per liter, dan Pertamax Rp 14.500 per liter.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, pemerintah harus menjamin rantai pasok komoditas bahan pangan tidak terdampak secara signifikan paska kenaikan harga BBM.

Baca Juga:

Partai Politik Dinilai Tidak Peduli Pada Penolakan Kenaikan BBM

Ia menilai, jalur distribusi harus lebih disederhanakan dan dilancarkan. Sehingga tidak menjadi kedok untuk menaikkan harga bahan pangan.

"Jangan jadikan kenaikan harga BBM untuk aji mumpung menaikkan komoditas pangan, dan komoditas lainnya," jelas Tulus, Minggu (4/9).

Tulus menuturkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus tetap memberikan subsidi pada angkutan umum, atau insentif lainnya.

Sehingga, kata ia, kalau pun tarif angkutan umum mengalami kenaikan usai naiknya harga BBM, kenaikan tarifnya tidak terlalu tinggi.

Sebab, lanjut ia, tingginya kenaikan angkutan umum, justru akan kontra produktif bagi nasib angkutan umum itu sendiri.

"Ini karena akan ditinggalkan konsumennya, dan berpindah ke sepeda motor," katanya.

Tulus mendesak, kenaikan harga BBM harus diikuti upaya mereformasi pengalokasian subsidi BBM. Artinya penerima subsidi BBM benar - benar pada masyarakat yang berhak.

Menurut kajian Bank Dunia, 70 persen subsidi BBM tidak tepat sasaran, karena dinikmati kelompok menengah dan mampu.

"Fenomena ini tidak boleh dibiarkan," ungkap dia.

Tulus berharap, pemerintah mempunyai antisipasi terkait harga minyak mentah dunia. Msalnya dengan menyiapkan 'oil fund' atau semacam 'dana tabung minyak'.

"Dengan dana ini, jika harga minyak mentah sedang turun, maka selisihnya bisa disimpan dalam oil fund tersebut. Dan jika harga minyak mentah sedang naik, maka tidak serta merta harga BBM di dalam negeri harus naik," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

PT Pos Indonesia Telah Siap Menyalurkan BLT BBM Pada 18 Juta KPM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Belum Jadwalkan Pembahasan RKUHP di Rapat Paripurna
Indonesia
DPR Belum Jadwalkan Pembahasan RKUHP di Rapat Paripurna

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya belum menjadwalkan pembahasan RKUHP di tingkat rapat Paripurna.

Lockdown di Tiongkok Pengaruhi Kinerja Ekspor Indonesia
Indonesia
Lockdown di Tiongkok Pengaruhi Kinerja Ekspor Indonesia

Beberapa harga bahan pangan global juga mengalami peningkatan, seperti harga kedelai yang naik 8,91 persen (mtm) dan harga gandum dengan peningkatan sebesar 24,53 persen (mtm).

Pengaspalan Sirkuit Mandalika Cuma Butuh Waktu 6 Hari
Indonesia
Pengaspalan Sirkuit Mandalika Cuma Butuh Waktu 6 Hari

Pengaspalan kembali dibutuhkan karena aspal lintasan sepanjang 1,5 kilometer dari sebelum tikungan 6 hingga sebelum tikungan 17 di Sirkuit Mandalika mengelupas.

Jelang KTT G20, Terminal VVIP Bandara Ngurah Rai Direvitalisasi
Indonesia
Jelang KTT G20, Terminal VVIP Bandara Ngurah Rai Direvitalisasi

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau proyek revitalisasi Terminal VVIP Bandara Ngurah Rai Bali pada Jumat, (3/6) jelang KTT G20.

Ridwan Kamil Sebut Warga Pesantren Bisa Akses Rp 5 Juta Tanpa Agunan Lewat Kredit Mesra
Indonesia
Ridwan Kamil Sebut Warga Pesantren Bisa Akses Rp 5 Juta Tanpa Agunan Lewat Kredit Mesra

"Kita ada program Kredit Mesra yang belum dimaksimalkan. Kaum dhuafa di lingkungan pesantren bisa segera mengakses Rp 5 juta tanpa agunan tanpa bunga," ucap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Iriana, Kahiyang dan Selvi Cicipi Sampel Makanan Resepsi Pernikahan Kaesang
Indonesia
Iriana, Kahiyang dan Selvi Cicipi Sampel Makanan Resepsi Pernikahan Kaesang

Ibu negara Iriana Jokowi berasama Kahiyang Ayu dan Selvi Ananda ke Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, Selasa (29/11).

Tok! DPR Resmi Sahkan Revisi UU PPP Terkait Omnibus Law
Indonesia
Tok! DPR Resmi Sahkan Revisi UU PPP Terkait Omnibus Law

Rapat Paripurna DPR secara resmi telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) yang menjadi landasan hukum UU Omnibus Law Cipta Kerja, Selasa (24/5) hari ini. Pengesahan Revisi UU PPP ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-23 masa sidang V tahun sidang 2021-2022, Selasa (24/5).

Tetangga Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri Pamit ke Istri untuk Cari Modal Jualan Pukis
Indonesia
Tetangga Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri Pamit ke Istri untuk Cari Modal Jualan Pukis

Rusmiati (43), istri Agus Sujatno alias Agus Muslim terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung mengaku suaminya sempat berpamitan keluarga berangkat ke Bandung, Jawa Barat untuk mencari modal usaha jualan pukis Bandung di rumah.

DPR Soroti Disiplin Prajurit Jelang Fit And Proper Test Calon Panglima TNI
Indonesia
DPR Soroti Disiplin Prajurit Jelang Fit And Proper Test Calon Panglima TNI

Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI, hari ini.

Jelang Nataru, 22.000 Kendaraan Masuk Wilayah Jateng
Indonesia
Jelang Nataru, 22.000 Kendaraan Masuk Wilayah Jateng

“Sudah ada 22.000 kendaraan yang melintas. Biasanya arus masuk sekitar 14.000. Berarti ada kenaikan sekitar 70 persen," papar dia.