Bayaran Hotma Sitompul Berasal dari 'Fee' Bansos Sembako COVID-19? Pengacara Hotma Sitompul tiba di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (8/11). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Merahputih.com - Mantan Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial Adi Wahyono menyebut 'fee' bantuan sosial (bansos) sembako COVID-19 yang dikelola Kemensos mengalir ke pengacara senior Hotma Sitompul senilai Rp3 miliar.

"Waktu itu saya diminta Pak Menteri langsung di ruangannya, ada pengacara di sana langsung saya kasih Rp3 miliar," ujar Adi Wahyono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (8/3).

Baca Juga

Kasus Bansos, KPK Telusuri Sumber Duit "Fee Lawyer" untuk Advokat Hotma Sitompul

Adi bersaksi untuk dua orang terdakwa, yaitu untuk Harry Van Sidabukke yang didakwa menyuap Juliari senilai Rp1,28 miliar dan Ardian Iskandar Maddanatja yang didakwa memberikan suap senilai Rp1,95 miliar terkait penunjukkan perusahaan penyedia bansos sembako COVID-19.

"Pengacaranya Hotma Sitompul," tandas Adi dikutip Antara.

Uang itu berasal dari Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako COVID-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos Matheus Joko Santoso.

"Saya minta ke Pak Joko dari 'fee' yang dikumpulkan Pak Joko," ungkap Adi.

Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Menurut Adi, saat itu Kemensos sedang mengalami masalah hukum. "Ada kasus di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, ada kasus anak yang diajukan ke Pengadilan Tangerang, lalu saya dipanggil Pak Menteri untuk memberikan 'fee' ke pengacara," ungkap Adi.

Adi mengaku mendapat rekapituliasi penerimaan "fee" dari Joko hingga Rp8,4 miliar.

"Saya kasih secara bertahap, Rp2 miliar ke Pak Adi dan Pak Kukuh Ari Bowo (stafsus Mensos), uangnya untuk apa saya kurang tahu, saya hanya diminta untuk serahkan saja," kata Joko yang juga dihadirkan sebagai saksi melalui video confrence.

Baca Juga

Periksa Hotma Sitompul, KPK Dalami Pembayaran Fee Lawyer Tersangka Suap Bansos

Selanjutnya Joko menyerahkan uang Rp3 miliar ke Adi untuk Hotma Sitompul.

"Kemudian 1,4 miliar saya sampaikan di ruang Pak Adi, kebetulan ada pak Kukuh juga kemudian Rp2 miliar saya sampaikan di Bandara Halim saat itu mau tugas ke Semarang, saya sampaikan ke Pak Adi di parkiran," ungkap Joko. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satpol PP Bongkar Ratusan Lapak PKL di Puncak Bogor
Indonesia
Satpol PP Bongkar Ratusan Lapak PKL di Puncak Bogor

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membongkar ratusan lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Puncak, Cisarua, Rabu (3/6).

Mendagri Terbitkan Aturan Perayaan HUT ke-76 Kemerdekaan RI
Indonesia
Mendagri Terbitkan Aturan Perayaan HUT ke-76 Kemerdekaan RI

"Perayaan HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2021 agar dilaksanakan secara sederhana tanpa mengurangi kekhidmatan atas peringatan hari bersejarah bagi Negara Republik Indonesia," demikian kutipan surat edaran tersebut.

Akademisi Nilai Tuntutan Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Keliru
Indonesia
Akademisi Nilai Tuntutan Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Keliru

Maka tuntutan karena pemberatan harusnya sejak awal mengacu pada Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor

Wagub Jabar Perintahkan Satgas dan Disdik Pantau Prokes Saat PTM
Indonesia
Wagub Jabar Perintahkan Satgas dan Disdik Pantau Prokes Saat PTM

PTM dilaksanakan dengan sejumlah ketentuan yang ketat. Mulai dari jumlah siswa dan waktu belajar dibatasi, tata tertib sekolah harus sesuai dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Ini Perkembangan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja
Indonesia
Ini Perkembangan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja

Jumlah peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja menjadi sebanyak 54 peraturan,

Dishub DKI Belum Bahas SIKM Larangan Mudik Lebaran
Indonesia
Dishub DKI Belum Bahas SIKM Larangan Mudik Lebaran

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengaku belum ada rencana untuk membahas penerapan kembali Surat Izin Keluar Masuk Jakarta (SIKM).

Demokrat Minta KPK Transparan Terkait Pemberhentian 51 Pegawai
Indonesia
Demokrat Minta KPK Transparan Terkait Pemberhentian 51 Pegawai

"Transparansi penjelasan dari KPK ini ditunggu masyarakat karena hukum harus terang-benderang, tidak ada yang disembunyikan, adil dan ada kepastian hukum," kata Herzaky

BNN Segera Temui PPATK Bahas Rekening Gendut Sindikat Narkoba
Indonesia
BNN Segera Temui PPATK Bahas Rekening Gendut Sindikat Narkoba

Akan dilakukan upaya penindakan sesuai dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Positif COVID-19, Wakil Wali Kota Dumai Meninggal Dunia
Indonesia
Positif COVID-19, Wakil Wali Kota Dumai Meninggal Dunia

Wakil Wali Kota Dumai, Amris meninggal dunia saat menjalani perawatan akibat positif COVID-19. Amris wafat pada Kamis (29/4) pagi WIB.