Bawaslu Waspadai Proses Kampanye Jelang Pemungutan Suara Ketua Bawaslu Abhan saat menjadi narasumber dalam diskusi daring bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di Jakarta, Kamis (17/9) sore/Foto: Reyn Gloria (Humas Baw

Merahputih.com - Tahapan kampanye Pilkada tahun 2020 tengah berlangsung dan pemungutan suara tinggal menghitung hari.

Ketua Bawaslu Abhan menyatakan kampanye menjadi tahapan yang krusial. Karena menjadi titik perkenalan antara masyarakat dan pasangan calon (paslon).

Baca Juga

429.231 Lembar Surat Suara Tiba di KPU Solo

Menurutnya kampanye harus menjadi ajang menyampaikan visi, misi, program atau citra diri peserta pemilu.

Lalu, kampanye juga seharusnya bisa digunakan untuk mempengaruhi pemilih untuk menentukan pilihan. Selain itu peserta pemilu atau tim kampanye memiliki tujuan yang sama untuk menarik suara rakyat.

"Tahapan kampanye menjadi penentu pada hari pemungutan suara. Tapi di era pandemik kegiatan normal yang mengundang massa sudah tidak diperbolehkan," tutur Abhan dalam keteranganya, Rabu (25/11).

Dia menjelaskan model kampanye yang diperbolehkan adalah pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, pemasangan APK, penayangan iklan kampanye di media massa cetak, elektronik, media sosial, atau media daring.

Lalu jenis-jenis kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penyebaran bahan kampanye.

Ilustrasi Pilkada 2020. Foto: ANTARA

Di masa pandemik, terdapat aturan dalam Peraturan KPU (PKPU) pasal 63 Nomor 13 Tahun 2020 yang menyebutkan tidak ada lagi kegiatan kampanye yang mengundang banyak massa.

Maka, walaupun ada kegiatan tatap muka jumlahnya perlu dibatasi yaitu maksimal 50 orang dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

"Kampanye jadi tahapan paling panjang karena dilakukan 71 hari, maka ini harus jadi perhatian bagi para paslon agar tidak melanggar protokol kesehatan saat berkampanye," ungkapnya.

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid meminta masyarakat menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak yang digelar pada 9 Desember 2020.

"Saya minta kepada masyarakat untuk mendukung suksesnya Pilkada Serentak 2020 untuk keberlangsungan sirkulasi kepemimpinan di daerah," ujar Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid dalam pernyatannya.

Baca Juga

Panglima TNI: Sekarang Ini Bangsa Indonesia Terkotak-Kotakkan

Gus Jazil memastikan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 tetap berlangsung pada 9 Desember mendatang. Karena meskipun kasus positif COVID-19 masih tetap tinggi, namun tidak ada tanda-tanda penundaan dari Bawaslu.

"Untuk itu, masyarakat perlu mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 untuk keberlangsungan sirkulasi kepemimpinan di daerah," kata dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Saling Jegal, Posisi Indonesia Jadi Paling Buruk
Indonesia
Pemerintah Saling Jegal, Posisi Indonesia Jadi Paling Buruk

Indonesia sekarang sudah pada urutan terburuk keempat dari bawah dalam penanggulangan COVID

Djoko Tjandra 'Tepuk Tangan' Lihat Kegaduhan Penegak Hukum
Indonesia
Djoko Tjandra 'Tepuk Tangan' Lihat Kegaduhan Penegak Hukum

Dan pelakunya berbuat demikian sesuai kepentingan politik individu, organisasi politiknya, atau lembaga lainnya

Pimpinan MPR Desak Tindakan Tegas atas Provokasi Benny Wenda
Indonesia
Pimpinan MPR Desak Tindakan Tegas atas Provokasi Benny Wenda

MPR meminta pemerintah Joko Widodo memberikan tindakan keras terhadap tindakan provokatif Benny Wenda yang mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat.

Identitas 10 Korban Meninggal Dunia Kecelakaan Maut di Tol Cipali
Indonesia
Identitas 10 Korban Meninggal Dunia Kecelakaan Maut di Tol Cipali

Kecelakaan maut itu terjadi pada pukul 03.00 WIB. Kecelakaan itu melibatkan tiga kendaraan yaitu satu unit minibus dan dua unit truk.

Pandemi COVID-19, Permintaan Avtur di Jateng dan Yogyakarta Turun 72 Persen
Indonesia
Pandemi COVID-19, Permintaan Avtur di Jateng dan Yogyakarta Turun 72 Persen

Rata-rata di bulan Februari atau sebelum ada COVID-19, penggunaan avtur adalah 180 kiloliter per hari.

Tak Miliki SIKM, Ribuan Kendaraan Ditolak Masuk ke Jakarta
Indonesia
Tak Miliki SIKM, Ribuan Kendaraan Ditolak Masuk ke Jakarta

"Kendaraan elf nihil (di hari kedua)," tutur Arif.

Tak Pernah Diajak Musyawarah, DPRD DKI Bakal Buat Perda PSBB
Indonesia
Tak Pernah Diajak Musyawarah, DPRD DKI Bakal Buat Perda PSBB

Aturan PSBB jilid II hanya berlandaskan pada peraturan gubernur (pergub).

Langgar Protokol Kesehatan, Raffi Ahmad Cs Masih Aman dari Jeratan Hukum
Indonesia
Langgar Protokol Kesehatan, Raffi Ahmad Cs Masih Aman dari Jeratan Hukum

"Sampai saat ini kita belum ada pemeriksaan," kata Kasat Reskrim Polres Jaksel, AKBP Jimmy Christian Samma

PUKAT Sebut UU Omnibus Law Cipta Kerja Buka Celah Korupsi
Indonesia
PUKAT Sebut UU Omnibus Law Cipta Kerja Buka Celah Korupsi

DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan RUU kontroversial ini di tengah tengah pandemi COVID-19

 Anies: Perekonomian DKI Mengalami Kontraksi 53 Persen
Indonesia
Anies: Perekonomian DKI Mengalami Kontraksi 53 Persen

Anies menyampaikan, anggaran DKI pada 2020 mencapai Rp87 triliun. Namun, angka itu menurun drastis karena pendapatan daerah berkurang luar biasa dari sumber utama, yaitu pajak.