Bawaslu Temukan Sejumlah Masalah Saat Masa Tenang Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin merilis IKP 2020 Termutakhir jelang pungut hitung di Kantor Bawaslu Jakarta, Minggu (6/12/2020)/foto: Hendru

Merahputih.com - Bawaslu merilis data terkini Sistem Pengawasan Pilkada (Siwaslu) di masa tenang Pilkada 2020. Hasilnya, berdasarkan data pengawasan yang dilaporkan Pengawas TPS (PTPS) dan Pengawas Kelurahan/Desa melalui aplikasi Siwaslu, masih banyak ditemukan permasalahan terkait hak pilih.

Data tersebut diambil dari pada 8 Desember 2020 pukul 12.00 hingga 17.00 WIB. Data Siwaslu ini masih terus mengalami perubahan karena belum semua pengawas memasukkan data.

Baca Juga

H-1 Pilkada Serentak, 49 Ribu TPS Masuk Kategori Rawan

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjelaskan ada beberapa pertanyaan yang diminta PTPS dan Panwas Kelurahan/Desa mengisinya melalui aplikasi Siwaslu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menurutnya diajukan sebelum masa tenang pilkada.

“Kita tarik data cepat untuk memudahkan mendapatkan informasi hasil pengawasan,” katanya, Rabu (9/12).

Dari hasil data Siwaslu yang dilaporkan PTPS, pemilih terdaftar belum menerima surat pemberitahuan memilih ada di 3.236 titik, sebanyak 1.089 TPS tidak akses bagi pemilih (khususnya disabilitas dan lansia), KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara terdapat di 3.219 titik, kotak suara yang diterima oleh KPPS dalam kondisi terbuka ditemukan di 901 titik.

Lalu data hasil Siwaslu juga menunjukan KPPS yang reaktif COVID-19 ditemukan di 1.284 titik serta terdapat penduduk memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT ditemukan di 3.329 titik.

Anggota Bawaslu M Afifuddin. Foto: Humas Bawaslu RI
Anggota Bawaslu M Afifuddin. Foto: Humas Bawaslu RI

Afif menyebutkan hingga data ini diambil, baru ada sekitar 75 ribu PTPS dari 390 ribuan PTPS yang menginput data pengawasan ke Siwaslu.

Sementara dari data yang dilaporkan Pengawas Kelurahan/Desa, perlengkapan pemungutan suara yang kurang ditemukan di 114 titik, perlengkapan pemungutan suara tidak sampai di tingkat kelurahan/ desa ditemukan di 154 titik, perlengkapan pemungutan suara yang rusak terdapat di 150 titik. Serta terdapat dugaan praktik politik uang ditemukan di 148 titik.

Selanjutnya terdapat penyelenggara PPS yang reaktif COVID-19 di 158 titik, terdapat intimidasi kepada penyelenggara pemilihan di 142 titik, terdapat intimidasi kepada pemilih di141 titik. Serta surat pemberitahuan memilih yang dikembalikan ke PPS ditemukan di 2.355 titik.

Baca Juga

Arahan Satgas COVID-19 Saat Pencoblosan Pilkada Serentak

Afif menyebutkan hingga data ini diambil, baru ada sekitar 5,6 ribu dari 40 ribuan Pengawas Desa/Kelurahan yang menginput data ke Siwaslu.

“Menghadapi kondisi seperti ini kita menyampaikan kepada jajaran agar segera melakukan koordinasi langsung dengan jajaran serta timnya KPU agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” kata Afif. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nekat Gelar Pernikahan Tanpa Izin, Restoran di Kelapa Gading Disegel
Indonesia
Nekat Gelar Pernikahan Tanpa Izin, Restoran di Kelapa Gading Disegel

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menyegel Resto Golden Leaf di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (12/12)

Komnas HAM Cari Informasi Soal Tewasnya Sejumlah Anggota FPI
Indonesia
Komnas HAM Cari Informasi Soal Tewasnya Sejumlah Anggota FPI

Komnas HAM angkat suara soal adanya peristiwa baku tembak antara polisi dengan anggota FPI hingga beberapa di antaranya ada yang tewas.

Sekolah Harus Kerja Sama dengan Puskesmas Sebelum Belajar Tatap Muka
Indonesia
Sekolah Harus Kerja Sama dengan Puskesmas Sebelum Belajar Tatap Muka

Sekolah-sekolah yang akan membuka belajar tatap muka mulai Januari 2021 perlu bekerja sama dengan puskesmas.

Lokataru Surati KPK Soal Kasus Korupsi Gereja di Papua
Indonesia
Lokataru Surati KPK Soal Kasus Korupsi Gereja di Papua

Haris menyoroti kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua, Tahun Anggaran 2015 dan kasus yang menjerat eks Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra.

Presiden Jokowi Dijadwalkan Resmikan Bendungan Tukul di Pacitan
Indonesia
Presiden Jokowi Dijadwalkan Resmikan Bendungan Tukul di Pacitan

Presiden Joko Widodo dijadwalkan untuk meresmikan Bendungan Tukul yang terletak di Desa Tukul, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Minggu (14/2).

Sidang Pinangki, Djoko Tjandra Tutup Rapat Sosok Petinggi Kejagung dan MA
Indonesia
Sidang Pinangki, Djoko Tjandra Tutup Rapat Sosok Petinggi Kejagung dan MA

Hakim pun langsung menanyakan kepada Djoko Tjandra ihwal deretan inisial yang tercantum dalam action plan itu.

Sampai Akhir Tahun, Pasar Perumahan Belum Stabil
KPR
Sampai Akhir Tahun, Pasar Perumahan Belum Stabil

Segmen menengah yang sampai saat ini memiliki daya beli diharapkan tidak terkena imbasnya lebih dalam lagi.

KPK Tangkap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna
Indonesia
KPK Tangkap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna

"Benar," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Ketidakpatuhan Protokol Kesehatan Jadi Ancaman Nyawa Tenaga Medis
Indonesia
Ketidakpatuhan Protokol Kesehatan Jadi Ancaman Nyawa Tenaga Medis

Sejumlah tenaga medis kini dalam ancaman pasca-lonjakan penderita COVID-19.

Istana Konsultasi Dengan Aa Gym Soal Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Istana Konsultasi Dengan Aa Gym Soal Vaksinasi COVID-19

Kang Emil berharap agar para tokoh masyarakat dan tokoh agama bisa memberikan edukasi atau meneruskan informasi terkait vaksinasi.