Bawaslu Temukan Ratusan Akun Medsos Langgar Aturan Kampanye Ilustrasi media sosial. (Foto: Antara).

Merahputih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan akun media sosial yang terdaftar di KPU milik peserta pilkada masih berkampanye di masa tenang.

Padahal, menurut Pasal 50 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2020, partai politik atau gabungan partai politik wajib menonaktifkan akun resmi mereka di media sosial ketika masa tenang.

Baca Juga:

Pemerintah Pangkas Hari Libur Akhir Tahun

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, setidaknya ada 462 akun resmi yang masih aktif berkampanye saat masa tenang. Data tersebut berdasarkan pustaka iklan Facebook.

Pada hari pertama masa tenang atau 6 Desember 2020, terdapat 76 akun resmi yang masih aktif di Pustaka Iklan Facebook. Di hari kedua, Bawaslu menemukan 141 akun resmi yang masih aktif di Pustaka Iklan Facebook. Puncaknya pada hari ketiga masa tenang, yaitu 8 Desember.

"Dari hasil patroli, Bawaslu menemukan 245 akun resmi yang masih aktif Pustaka Iklan Facebook," kata Fritz, Rabu (16/12).

Sementara terhadap pengawasan konten internet pilkada baik akun resmi maupun tidak resmi, sejak 1 Oktober 2020 , Bawaslu telah memeriksa 1557 url (uniform resource locator/ pengidentifikasi lokasi file di internet).

892 url didapatkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan 665 alamat domain hasil patroli Bawaslu. Kemudian, laporan yang didapatkan dari kanal-kanal pelaporan konten internet yang dimiliki Bawaslu sampai 10 Desember menerima 69 laporan melalui WhatsApp API, 58 laporan melalui kanal Laporkan di website Bawaslu, dan 76 laporan melalui Typeform.

Media Sosial (Foto: Thomas Ulrich/Pixabay).

Dari 1557 url yang telah diperiksa, Bawaslu meminta 739 url untuk di-take down. Alasan Bawaslu meminta 739 url untuk di-take down ialah url-url tersebut telah melanggar beberapa pasal.

"Yaitu, Pasal 69 huruf b, c, k UU Pilkada, PKPU 11/2020, PKPU 13/2020 dan UU ITE," kata Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu itu.

Berdasarkan hasil analisis Bawaslu terhadap 739 url itu, kata Fritz sebanyak 193 url melanggar Pasal 69 huruf c UU Pilkada, 522 url melanggar Pasal 69 huruf k UU Pilkada jo. PKPU 11/2020 jo. Pasal 62 PKPU 13/2020, 22 url melanggar Pasal 69 huruf b UU Pilkada, dan 2 url melanggar UU ITE.

"Untuk men-take down url-url tersebut, Bawaslu bekerja sama dengan Kominfo dan Facebook," jelasnya.

Dosen hukum tata negara di STH Indonesia Jentera itu mengatakan, selama mengawasi konten internet, kanal Laporkan milik Bawaslu mengalami percobaan peretasan sejak 30 November hingga 3 Desember 2020.

Percobaan peretasan ini berakibat bertambahnya laporan 'kosong' sebanyak 785 laporan. Meskipun kanal Laporkan mengalami percobaan peretasan, website Bawaslu tetap dapat diakses tanpa gangguan.

Baca Juga:

JK Minta Masjid Jangan Jadi Tempat Mengajak Pertikaian

Konten Internet yang menjadi pengawasan oleh Bawaslu terutama hoaks dan dis-informasi terutama dengan proses rekapitulasi yang sedang terjadi.

"Oleh karena itu kami harapkan kerjasama dengan kawan-kawan media, pemerhati media sosial dan Kominfo tetap melakukan pengawasan konten internet hingga berakhirnya seluruh tahapan Pilkada 2020," harapnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bupati Labuhanbatu Utara Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Bupati Labuhanbatu Utara Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Tim penyidik KPK telah melimpahkan berkas perkara

Pintu Air Pasar Ikan Jakut Berstatus Siaga II
Indonesia
Pintu Air Pasar Ikan Jakut Berstatus Siaga II

Hingga pukul 02.00 WIB, ketinggian muka air naik lagi menjadi 192 cm, status Pintu Air Pasar Ikan masih waspada Siaga III

Kabar Gembira, Usia 12 - 17 Segera Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Kabar Gembira, Usia 12 - 17 Segera Disuntik Vaksin COVID-19

BPOM juga menyarankan melakukan uji klinik yang melibatkan jumlah subjek lebih banyak dan dilakukan bertahap menurut kelompok umur dimulai dari 6-11 tahun dan dilanjutkan dengan 3-5 tahun.

Sampai Saat Ini, Polri Belum Temukan Kasus Vaksin Palsu di Indonesia
Indonesia
Sampai Saat Ini, Polri Belum Temukan Kasus Vaksin Palsu di Indonesia

Seluruh upaya dan antisipasi tersebut merupakan bagian dari mendukung program vaksinasi nasional

Jadi Tersangka, Ambroncius Nababan Langsung Dijemput Polisi
Indonesia
Jadi Tersangka, Ambroncius Nababan Langsung Dijemput Polisi

Ambroncius dilaporkan atas dugaan penyebaran ujaran kebencian bernada rasial

Pemberlakuan Ganjil Genap Bisa Blunder Jika Transportasi Umum Tidak Ditambah
Indonesia
Pemberlakuan Ganjil Genap Bisa Blunder Jika Transportasi Umum Tidak Ditambah

Menurut Rusdy, penguatan moda transportasi umum perlu dilakukan agar tidak terjadi penumpukan di angkutan umum ketika ganjil genap kembali diberlakukan.

Vaksinasi Sinovac di Solo Dimulai Besok, Gibran Siap Jika Diminta Suntik Duluan
Indonesia
Vaksinasi Sinovac di Solo Dimulai Besok, Gibran Siap Jika Diminta Suntik Duluan

Putra Sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen untuk menjadi orang pertama disuntik vaksin Sinovac di Solo, Jawa Tengah.

Kepala Staf Kepresidenan Bantah Isu Dana Haji Dipakai Pemerintah
Indonesia
Kepala Staf Kepresidenan Bantah Isu Dana Haji Dipakai Pemerintah

Moeldoko membantah adanya informasi dana calon haji Indonesia telah dipakai oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Pertama Kali, Pemerintah Raup Rp97 Miliar Dari Pajak Digital
Indonesia
Pertama Kali, Pemerintah Raup Rp97 Miliar Dari Pajak Digital

Jumlah perusahaan SPLN yang ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat terus bertambah dalam rangka memaksimalkan penerimaan negara.

[Hoaks atau Fakta]: Relawan Siaga Menjemput dan Mengisikan Tabung Oksigen Gratis
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Relawan Siaga Menjemput dan Mengisikan Tabung Oksigen Gratis

DPP Relawan Siaga akan menyampaikan secara resmi melalui akun Instagram resmi DPP Relawan Siaga (@Relawan_Siaga)