Bawaslu Temukan Ratusan Akun Medsos Langgar Aturan Kampanye Ilustrasi media sosial. (Foto: Antara).

Merahputih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan akun media sosial yang terdaftar di KPU milik peserta pilkada masih berkampanye di masa tenang.

Padahal, menurut Pasal 50 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2020, partai politik atau gabungan partai politik wajib menonaktifkan akun resmi mereka di media sosial ketika masa tenang.

Baca Juga:

Pemerintah Pangkas Hari Libur Akhir Tahun

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, setidaknya ada 462 akun resmi yang masih aktif berkampanye saat masa tenang. Data tersebut berdasarkan pustaka iklan Facebook.

Pada hari pertama masa tenang atau 6 Desember 2020, terdapat 76 akun resmi yang masih aktif di Pustaka Iklan Facebook. Di hari kedua, Bawaslu menemukan 141 akun resmi yang masih aktif di Pustaka Iklan Facebook. Puncaknya pada hari ketiga masa tenang, yaitu 8 Desember.

"Dari hasil patroli, Bawaslu menemukan 245 akun resmi yang masih aktif Pustaka Iklan Facebook," kata Fritz, Rabu (16/12).

Sementara terhadap pengawasan konten internet pilkada baik akun resmi maupun tidak resmi, sejak 1 Oktober 2020 , Bawaslu telah memeriksa 1557 url (uniform resource locator/ pengidentifikasi lokasi file di internet).

892 url didapatkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan 665 alamat domain hasil patroli Bawaslu. Kemudian, laporan yang didapatkan dari kanal-kanal pelaporan konten internet yang dimiliki Bawaslu sampai 10 Desember menerima 69 laporan melalui WhatsApp API, 58 laporan melalui kanal Laporkan di website Bawaslu, dan 76 laporan melalui Typeform.

Media Sosial (Foto: Thomas Ulrich/Pixabay).

Dari 1557 url yang telah diperiksa, Bawaslu meminta 739 url untuk di-take down. Alasan Bawaslu meminta 739 url untuk di-take down ialah url-url tersebut telah melanggar beberapa pasal.

"Yaitu, Pasal 69 huruf b, c, k UU Pilkada, PKPU 11/2020, PKPU 13/2020 dan UU ITE," kata Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu itu.

Berdasarkan hasil analisis Bawaslu terhadap 739 url itu, kata Fritz sebanyak 193 url melanggar Pasal 69 huruf c UU Pilkada, 522 url melanggar Pasal 69 huruf k UU Pilkada jo. PKPU 11/2020 jo. Pasal 62 PKPU 13/2020, 22 url melanggar Pasal 69 huruf b UU Pilkada, dan 2 url melanggar UU ITE.

"Untuk men-take down url-url tersebut, Bawaslu bekerja sama dengan Kominfo dan Facebook," jelasnya.

Dosen hukum tata negara di STH Indonesia Jentera itu mengatakan, selama mengawasi konten internet, kanal Laporkan milik Bawaslu mengalami percobaan peretasan sejak 30 November hingga 3 Desember 2020.

Percobaan peretasan ini berakibat bertambahnya laporan 'kosong' sebanyak 785 laporan. Meskipun kanal Laporkan mengalami percobaan peretasan, website Bawaslu tetap dapat diakses tanpa gangguan.

Baca Juga:

JK Minta Masjid Jangan Jadi Tempat Mengajak Pertikaian

Konten Internet yang menjadi pengawasan oleh Bawaslu terutama hoaks dan dis-informasi terutama dengan proses rekapitulasi yang sedang terjadi.

"Oleh karena itu kami harapkan kerjasama dengan kawan-kawan media, pemerhati media sosial dan Kominfo tetap melakukan pengawasan konten internet hingga berakhirnya seluruh tahapan Pilkada 2020," harapnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jawa Timur Dominasi Pertambahan Kasus Corona, Ini Alasannya
Indonesia
Jawa Timur Dominasi Pertambahan Kasus Corona, Ini Alasannya

Penambahan terjadi karena jumlah spesimen yang diperiksa juga semakin meningkat

'Physical Distancing' di Dalam Kabin Pesawat Lion Air Group
Indonesia
'Physical Distancing' di Dalam Kabin Pesawat Lion Air Group

Sistem pengaturan jarak aman, dilaksanakan melalui penyesuaian jumlah kursi berdasarkan tipe pesawat

Pemkot Jakpus Gelar Dua Titik Rapid Test pada Malam Tahun Baru
Indonesia
Pemkot Jakpus Gelar Dua Titik Rapid Test pada Malam Tahun Baru

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bakal menyediakan dua titik tempat rapid test pada malam pergantian tahun.

Donald Trump Disebut Punya Peluang Kuat Kalahkan Joe Biden, Ini Analisisnya
Indonesia
Donald Trump Disebut Punya Peluang Kuat Kalahkan Joe Biden, Ini Analisisnya

Pengamat politik Wempy Hadir memprediksi calon presiden petahana Amerika Serikat (AS) Donald Trump berpeluang memenangkan Pilpres AS 2020.

Mahfud Md Tegaskan Demo Tolak Omnibus Law Tak Bisa Ditolerir
Indonesia
Mahfud Md Tegaskan Demo Tolak Omnibus Law Tak Bisa Ditolerir

Ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi

Ahok Kesal Pertamina Pinjam Duit Padahal Punya Utang 16 Miliar Dolar AS
Indonesia
Ahok Kesal Pertamina Pinjam Duit Padahal Punya Utang 16 Miliar Dolar AS

Menurutnya, utang tersebut untuk membiayai akusisi kilang minyak di luar negeri.

Sri Sultan Dorong UMKM Berkolaborasi Agar Mampu Survive di Tengah Pandemi Corona
Indonesia
Sri Sultan Dorong UMKM Berkolaborasi Agar Mampu Survive di Tengah Pandemi Corona

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X mendorong UMKM untuk lebih saling berkolaborasi agar lebih tangguh dan mampu survive memghadapi pandemi COVID-19.

Erupsi Merapi Capai 5 KM, Hujan Abu Guyur Desa-Desa di Sleman
Indonesia
Erupsi Merapi Capai 5 KM, Hujan Abu Guyur Desa-Desa di Sleman

"Tinggi kolom erupsi tercatat 5000 m dari puncak" tulis BPPTKG

Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Harus Dimulai Dari UMKM
Indonesia
Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Harus Dimulai Dari UMKM

Teten mengajak semua pihak untuk bekerja sama menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Pemerintah Diminta Tidak Tergesa-gesa Soal Vaksi COVID-19
Indonesia
Pemerintah Diminta Tidak Tergesa-gesa Soal Vaksi COVID-19

"Bagaimanapun, vaksin merupakan opsi utama dalam pemulihan ekonomi. Kesulitan hidup dan ekonomi rakyat sudah sangat berat akibat COVID-19," kata Deputi Kampanye Publik Said Aqil Siroj (SAS) Institute Endang Tirtana.