Bawaslu Temukan Ratusan Akun Medsos Langgar Aturan Kampanye Ilustrasi media sosial. (Foto: Antara).

Merahputih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan akun media sosial yang terdaftar di KPU milik peserta pilkada masih berkampanye di masa tenang.

Padahal, menurut Pasal 50 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2020, partai politik atau gabungan partai politik wajib menonaktifkan akun resmi mereka di media sosial ketika masa tenang.

Baca Juga:

Pemerintah Pangkas Hari Libur Akhir Tahun

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, setidaknya ada 462 akun resmi yang masih aktif berkampanye saat masa tenang. Data tersebut berdasarkan pustaka iklan Facebook.

Pada hari pertama masa tenang atau 6 Desember 2020, terdapat 76 akun resmi yang masih aktif di Pustaka Iklan Facebook. Di hari kedua, Bawaslu menemukan 141 akun resmi yang masih aktif di Pustaka Iklan Facebook. Puncaknya pada hari ketiga masa tenang, yaitu 8 Desember.

"Dari hasil patroli, Bawaslu menemukan 245 akun resmi yang masih aktif Pustaka Iklan Facebook," kata Fritz, Rabu (16/12).

Sementara terhadap pengawasan konten internet pilkada baik akun resmi maupun tidak resmi, sejak 1 Oktober 2020 , Bawaslu telah memeriksa 1557 url (uniform resource locator/ pengidentifikasi lokasi file di internet).

892 url didapatkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan 665 alamat domain hasil patroli Bawaslu. Kemudian, laporan yang didapatkan dari kanal-kanal pelaporan konten internet yang dimiliki Bawaslu sampai 10 Desember menerima 69 laporan melalui WhatsApp API, 58 laporan melalui kanal Laporkan di website Bawaslu, dan 76 laporan melalui Typeform.

Media Sosial (Foto: Thomas Ulrich/Pixabay).

Dari 1557 url yang telah diperiksa, Bawaslu meminta 739 url untuk di-take down. Alasan Bawaslu meminta 739 url untuk di-take down ialah url-url tersebut telah melanggar beberapa pasal.

"Yaitu, Pasal 69 huruf b, c, k UU Pilkada, PKPU 11/2020, PKPU 13/2020 dan UU ITE," kata Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu itu.

Berdasarkan hasil analisis Bawaslu terhadap 739 url itu, kata Fritz sebanyak 193 url melanggar Pasal 69 huruf c UU Pilkada, 522 url melanggar Pasal 69 huruf k UU Pilkada jo. PKPU 11/2020 jo. Pasal 62 PKPU 13/2020, 22 url melanggar Pasal 69 huruf b UU Pilkada, dan 2 url melanggar UU ITE.

"Untuk men-take down url-url tersebut, Bawaslu bekerja sama dengan Kominfo dan Facebook," jelasnya.

Dosen hukum tata negara di STH Indonesia Jentera itu mengatakan, selama mengawasi konten internet, kanal Laporkan milik Bawaslu mengalami percobaan peretasan sejak 30 November hingga 3 Desember 2020.

Percobaan peretasan ini berakibat bertambahnya laporan 'kosong' sebanyak 785 laporan. Meskipun kanal Laporkan mengalami percobaan peretasan, website Bawaslu tetap dapat diakses tanpa gangguan.

Baca Juga:

JK Minta Masjid Jangan Jadi Tempat Mengajak Pertikaian

Konten Internet yang menjadi pengawasan oleh Bawaslu terutama hoaks dan dis-informasi terutama dengan proses rekapitulasi yang sedang terjadi.

"Oleh karena itu kami harapkan kerjasama dengan kawan-kawan media, pemerhati media sosial dan Kominfo tetap melakukan pengawasan konten internet hingga berakhirnya seluruh tahapan Pilkada 2020," harapnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mabes Polri Klaim Keluarga Ketahui Penyebab Meninggalnya Maaher At-Thuwailibi
Indonesia
Mabes Polri Klaim Keluarga Ketahui Penyebab Meninggalnya Maaher At-Thuwailibi

Polri menyatakan bahwa pihak keluarga sudah mengetahui jenis penyakit yang diderita oleh Soni Eranata atau Maaher At-Thuwailibi saat meninggal dunia di Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri.

Terduga Teroris Jaringan Jamaah Islamiyah yang Ditangkap Terus Bertambah
Indonesia
Terduga Teroris Jaringan Jamaah Islamiyah yang Ditangkap Terus Bertambah

Densus 88 Antiteror menangkap tersangka baru terkait Jamaah Islamiyah Jawa Timur.

Pendukung Rizieq Diminta Tak Datang ke Bandara, Tunggu Saja di Petamburan
Indonesia
Ini Kriteria Orang Mendapat Suntikan Vaksin COVID-19
Indonesia
Ini Kriteria Orang Mendapat Suntikan Vaksin COVID-19

Vaksin COVID-19 Sinovac yang lagi diuji coba di Bandung tidak bisa sembarangan disuntik pada semua orang.

Bupati Bogor dan Putrinya Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Bupati Bogor dan Putrinya Sembuh dari COVID-19

Bupati Bogor Ade Yasin dan putri sulungnya Nadia Hasna Humairah dinyatakan sembuh dari COVID-19.

Pemerintah Bebaskan Pajak Vaksin COVID-19 Sinovac Tiongkok
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Pajak Vaksin COVID-19 Sinovac Tiongkok

1,2 juta vaksin COVID-19 itu diimpor dari Sinovac Lifescience Corporation Limited China dalam bentuk SARS CoV-2 atau verocells dengan penerima BUMN PT Bio Farma.

Rahayu Saraswati Sebut 2 Akar Permasalahan Narkoba di Indonesia
Indonesia
Rahayu Saraswati Sebut 2 Akar Permasalahan Narkoba di Indonesia

Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus komprehensif dan lintas sektor.

Vaksinasi 1.695 Anggota TNI Soloraya, Mabes TNI Kerahkan 112 Nakes
Indonesia
Vaksinasi 1.695 Anggota TNI Soloraya, Mabes TNI Kerahkan 112 Nakes

"Sesuai dengan perintah langsung Panglima TNI, langsung Serbu Vaksin bagi jajaran prajurit," kata Ganip.

Tabrak Ibu Muda Hingga Tewas di Ragunan, Karyawan BUMN Terancam Dipenjara 12 Tahun
Indonesia
Tabrak Ibu Muda Hingga Tewas di Ragunan, Karyawan BUMN Terancam Dipenjara 12 Tahun

Awalnya, kasus kecelakaan ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan

Satgas Ingatkan Syarat Sekolah Gelar Belajar Tatap Muka
Indonesia
Satgas Ingatkan Syarat Sekolah Gelar Belajar Tatap Muka

Sekolah juga harus memiliki pemetaan seluruh elemen sekolah yang mencakup kondisi kesehatan atau riwayat komorbid, risiko perjalanan pulang pergi.