Bawaslu Temukan Ratusan Akun Medsos Langgar Aturan Kampanye Ilustrasi media sosial. (Foto: Antara).

Merahputih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan akun media sosial yang terdaftar di KPU milik peserta pilkada masih berkampanye di masa tenang.

Padahal, menurut Pasal 50 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2020, partai politik atau gabungan partai politik wajib menonaktifkan akun resmi mereka di media sosial ketika masa tenang.

Baca Juga:

Pemerintah Pangkas Hari Libur Akhir Tahun

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, setidaknya ada 462 akun resmi yang masih aktif berkampanye saat masa tenang. Data tersebut berdasarkan pustaka iklan Facebook.

Pada hari pertama masa tenang atau 6 Desember 2020, terdapat 76 akun resmi yang masih aktif di Pustaka Iklan Facebook. Di hari kedua, Bawaslu menemukan 141 akun resmi yang masih aktif di Pustaka Iklan Facebook. Puncaknya pada hari ketiga masa tenang, yaitu 8 Desember.

"Dari hasil patroli, Bawaslu menemukan 245 akun resmi yang masih aktif Pustaka Iklan Facebook," kata Fritz, Rabu (16/12).

Sementara terhadap pengawasan konten internet pilkada baik akun resmi maupun tidak resmi, sejak 1 Oktober 2020 , Bawaslu telah memeriksa 1557 url (uniform resource locator/ pengidentifikasi lokasi file di internet).

892 url didapatkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan 665 alamat domain hasil patroli Bawaslu. Kemudian, laporan yang didapatkan dari kanal-kanal pelaporan konten internet yang dimiliki Bawaslu sampai 10 Desember menerima 69 laporan melalui WhatsApp API, 58 laporan melalui kanal Laporkan di website Bawaslu, dan 76 laporan melalui Typeform.

Media Sosial (Foto: Thomas Ulrich/Pixabay).

Dari 1557 url yang telah diperiksa, Bawaslu meminta 739 url untuk di-take down. Alasan Bawaslu meminta 739 url untuk di-take down ialah url-url tersebut telah melanggar beberapa pasal.

"Yaitu, Pasal 69 huruf b, c, k UU Pilkada, PKPU 11/2020, PKPU 13/2020 dan UU ITE," kata Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu itu.

Berdasarkan hasil analisis Bawaslu terhadap 739 url itu, kata Fritz sebanyak 193 url melanggar Pasal 69 huruf c UU Pilkada, 522 url melanggar Pasal 69 huruf k UU Pilkada jo. PKPU 11/2020 jo. Pasal 62 PKPU 13/2020, 22 url melanggar Pasal 69 huruf b UU Pilkada, dan 2 url melanggar UU ITE.

"Untuk men-take down url-url tersebut, Bawaslu bekerja sama dengan Kominfo dan Facebook," jelasnya.

Dosen hukum tata negara di STH Indonesia Jentera itu mengatakan, selama mengawasi konten internet, kanal Laporkan milik Bawaslu mengalami percobaan peretasan sejak 30 November hingga 3 Desember 2020.

Percobaan peretasan ini berakibat bertambahnya laporan 'kosong' sebanyak 785 laporan. Meskipun kanal Laporkan mengalami percobaan peretasan, website Bawaslu tetap dapat diakses tanpa gangguan.

Baca Juga:

JK Minta Masjid Jangan Jadi Tempat Mengajak Pertikaian

Konten Internet yang menjadi pengawasan oleh Bawaslu terutama hoaks dan dis-informasi terutama dengan proses rekapitulasi yang sedang terjadi.

"Oleh karena itu kami harapkan kerjasama dengan kawan-kawan media, pemerhati media sosial dan Kominfo tetap melakukan pengawasan konten internet hingga berakhirnya seluruh tahapan Pilkada 2020," harapnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wapres Ungkap Subsidi LPG 65 Persen Dinikmati Masyarakat Mampu
Indonesia
Wapres Ungkap Subsidi LPG 65 Persen Dinikmati Masyarakat Mampu

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyayangkan adanya ketimpangan sasaran penerima manfaat subsidi gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG).

MK Putuskan TWK Konstitusional, Pimpinan KPK: Tunggu Putusan MA
Indonesia
MK Putuskan TWK Konstitusional, Pimpinan KPK: Tunggu Putusan MA

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara sah dan konstitusional.

Kabupaten Bogor Tidak Berlakukan Ganjil-Genap Buat Tekan Mobilitas Warga
Indonesia
Kabupaten Bogor Tidak Berlakukan Ganjil-Genap Buat Tekan Mobilitas Warga

Penetapan tingkat (level) wilayah pada instruksi tersebut berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Gibran Positif COVID-19, Satgas Akui Varian Delta tak Bisa Dikendalikan
Indonesia
Gibran Positif COVID-19, Satgas Akui Varian Delta tak Bisa Dikendalikan

"Varian Delta ini sudah nggak bisa dikendalikan lagi. Penularannya bisa kapan saja dimana saja. Selama kita disiplin prokes bisa mengurangi (terpapar)," kata Ahyani.

Peringati Hari Lingkungan Hidup, DKI Fokus Tangani Masalah Sampah
Indonesia
Peringati Hari Lingkungan Hidup, DKI Fokus Tangani Masalah Sampah

Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tahunnya di tanggal 5 Juni, demi meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan untuk mengambil tindakan yang positif bagi lingkungan.

Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Indonesia
Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Ajukan Praperadilan Lawan KPK

Eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK.

Jasa Marga Tutup Tol Layang MBZ pada 16-22 Juli
Indonesia
Jasa Marga Tutup Tol Layang MBZ pada 16-22 Juli

Jalan layang tersebut akan kembali beroperasi normal pada 23 Juli 2021 pukul 00.01 WIB.

WNA yang Datang ke Indonesia Wajib Tunjukkan Sertifikat Vaksinasi COVID-19
Indonesia
WNA yang Datang ke Indonesia Wajib Tunjukkan Sertifikat Vaksinasi COVID-19

Terkait proses karantina tidak boleh ada yang lolos

Hendak Aksi di Depan Kedubes Prancis, Sejumlah Orang Dibubarkan Polisi
Indonesia
Hendak Aksi di Depan Kedubes Prancis, Sejumlah Orang Dibubarkan Polisi

Polisi membubarkan beberapa massa aksi di kawasan Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/10).

Puluhan Tahanan Polda Metro Positif COVID-19, Mayoritas OTG
Indonesia
Puluhan Tahanan Polda Metro Positif COVID-19, Mayoritas OTG

Situs corona.jakarta. go.id memuat data adanya 65 tahanan Polda Metro Jaya yang terkonfirmasi positif virus Corona.