Bawaslu Temukan Pidana Pemilu Berupa Dukungan Palsu Ketua Bawaslu Abhan saat menjadi narasumber dalam diskusi daring bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di Jakarta, Kamis (17/9) sore/Foto: Reyn Gloria (Humas Baw

Merahputih.com - Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan dugaan pidana terjadi dalam pemilu atau pemilihan (pilkada). Abhan menjelaskan tindak pidana pemilu atau pilkada yang sering terjadi, yaitu dukungan palsu untuk paslon jalur perseorangan.

"Ini berdasarkan pengalaman yang kami (Bawaslu) alami, yaitu pertama adalah dukungan palsu ke paslon perseorangan," ujar Abhan, Rabu (4/11).

Baca Juga

KPU Izinkan Konser Musik, DPR: Jangan Korbankan Rakyat Demi Pilkada

Selanjutnya, dokumen atau keterangan palsu syarat pencalonan dan calon, ASN atau kepala desa melakukan perbuatan menguntungkan paslon. Lalu, menyoblos lebih dari satu kali, kampanye ditempat ibadah atau tempat pendidikan.

"Pidana lainnya yaitu soal politik uang atau mahar politik, penyalahgunaan fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye," tutur dia.

"Ini terkait fasilitasi anggaran untuk kampanye apalagi di tengah pandemi COVID-19 di beberapa daerah ada dugaan pidananya yaitu diduga melanggar Pasal 71 ayat 3 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 terkait penyalahgunaan wewenang. Misalnya bansos (bantuan sosial) disalahgunakan untuk kepentingan paslon atau partai tertentu untuk kepentingan kampanye," tambah Abhan.

Pria asal Pekalongan itu menceritakan adanya bansos yang diberikan gambar atau simbol pasangan calon bukan simbol pemerintahan.

Padahal bantuan tersebut menurutnya dari pemerintah setempat. Dugaan pelanggaran pidana terakhir, lanjut dia, mengubah perolehan suara tidak sesuai prosedur. "Adanya potensi mengubah hasil perolehan suara tidak sesuai dengan prosedur," tuturnya.

Baca Juga

Ketua KPU Arief Budiman Positif COVID-19

Dalam kesempatan itu, Abhan juga menyebutkan ada banyak norma yang mengatur tindak pidana pemilihan yaitu 68 norma dan diatur dalam 43 pasal.

Abhan meyakinkan, lebih efektif penindakan administratif dibandingkan pidana. Dirinya beralasan, paslon lebih takut sanksi diskualifikasi.

"Paslon lebih takut dengan sanksi administratif terutama didiskualifikasi itu sanksi yang paling ditakuti daripada sanksi pada pidana," jelasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
RSDC Wisma Atlet Terkendala Ketersediaan Tabung Oksigen
Indonesia
RSDC Wisma Atlet Terkendala Ketersediaan Tabung Oksigen

Untuk angka hunian per Senin (19/7) sebanyak 73,42 persen dan tingkat kesembuhan mencapai 92,51 persen

Eks Bos BTN Maryono Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp279 Miliar
Indonesia
Eks Bos BTN Maryono Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp279 Miliar

Eks Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp279 miliar atas pemberian fasilitas pembiayaan dari BTN kepada sejumlah perusahaan.

Dewas Harap Putusan MK Soal Penyadapan Perkuat Kinerja Penindakan KPK
Indonesia
Dewas Harap Putusan MK Soal Penyadapan Perkuat Kinerja Penindakan KPK

"Dengan tidak adanya keharusan minta izin Dewas, semoga saja bisa meningkatkan kinerja penindakan KPK," kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Rabu (5/5).

Tunjukkan Ketaatan Hukum, Rizieq Diminta Hadir di Polda Metro
Indonesia
Tunjukkan Ketaatan Hukum, Rizieq Diminta Hadir di Polda Metro

Penyidik sudah melayangkan surat panggilan kedua, langsung ke kediaman Rizieq di Petamburan, Jakarta Pusat.

Cegah Kerumunan Besar, Salat Id di Bandung Dilaksanakan Hanya Level RT
Indonesia
Cegah Kerumunan Besar, Salat Id di Bandung Dilaksanakan Hanya Level RT

"Di Kota Bandung ada sekitar 4.000 masjid. Biasanya salat Idul Fitri gabungan beberapa masjid di satu tempat. Sekarang, kebijakan kita salat Idul Fitri didesentralisasi," ujar Oded.

Digelar di Tengah Pandemi, Ini Perbedaan Sidang Tahunan 2020 dengan Tahun Lalu
Indonesia
Digelar di Tengah Pandemi, Ini Perbedaan Sidang Tahunan 2020 dengan Tahun Lalu

Sidang Tahunan MPR 2020 tahun ini digelar secara berbeda karena masih dalam masa pandemi COVID-19.

Waspadai Potensi Angin Puting Beliung di DKI Jakarta
Indonesia
Waspadai Potensi Angin Puting Beliung di DKI Jakarta

"Kondisi tersebut dapat memberikan potensi pembentukan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi tersebut," demikian BPDB.

Dunia Kesehatan Sambut Positif Kehadiran Vaksin COVID-19
Indonesia
Dunia Kesehatan Sambut Positif Kehadiran Vaksin COVID-19

Perusahaan teknologi kesehatan yang merupakan bagian dari dunia kesehatan di Indonesia, menyambut positif kehadiran vaksin COVID-19.

Mobil Pengangkut Tabung Oksigen Diizinkan Masuk Jalur TransJakarta
Indonesia
Mobil Pengangkut Tabung Oksigen Diizinkan Masuk Jalur TransJakarta

Mobil pengangkut tabung oksigen diizinkan masuk ke jalur bus TransJakarta.

Dewas KPK Hanya Punya Tugas, Tidak Memiliki Kewenangan
Indonesia
Dewas KPK Hanya Punya Tugas, Tidak Memiliki Kewenangan

Tugas Dewas KPK itu diatur dalam Pasal 37b UU KPK