Bawaslu Temukan Pidana Pemilu Berupa Dukungan Palsu Ketua Bawaslu Abhan saat menjadi narasumber dalam diskusi daring bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di Jakarta, Kamis (17/9) sore/Foto: Reyn Gloria (Humas Baw

Merahputih.com - Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan dugaan pidana terjadi dalam pemilu atau pemilihan (pilkada). Abhan menjelaskan tindak pidana pemilu atau pilkada yang sering terjadi, yaitu dukungan palsu untuk paslon jalur perseorangan.

"Ini berdasarkan pengalaman yang kami (Bawaslu) alami, yaitu pertama adalah dukungan palsu ke paslon perseorangan," ujar Abhan, Rabu (4/11).

Baca Juga

KPU Izinkan Konser Musik, DPR: Jangan Korbankan Rakyat Demi Pilkada

Selanjutnya, dokumen atau keterangan palsu syarat pencalonan dan calon, ASN atau kepala desa melakukan perbuatan menguntungkan paslon. Lalu, menyoblos lebih dari satu kali, kampanye ditempat ibadah atau tempat pendidikan.

"Pidana lainnya yaitu soal politik uang atau mahar politik, penyalahgunaan fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye," tutur dia.

"Ini terkait fasilitasi anggaran untuk kampanye apalagi di tengah pandemi COVID-19 di beberapa daerah ada dugaan pidananya yaitu diduga melanggar Pasal 71 ayat 3 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 terkait penyalahgunaan wewenang. Misalnya bansos (bantuan sosial) disalahgunakan untuk kepentingan paslon atau partai tertentu untuk kepentingan kampanye," tambah Abhan.

Pria asal Pekalongan itu menceritakan adanya bansos yang diberikan gambar atau simbol pasangan calon bukan simbol pemerintahan.

Padahal bantuan tersebut menurutnya dari pemerintah setempat. Dugaan pelanggaran pidana terakhir, lanjut dia, mengubah perolehan suara tidak sesuai prosedur. "Adanya potensi mengubah hasil perolehan suara tidak sesuai dengan prosedur," tuturnya.

Baca Juga

Ketua KPU Arief Budiman Positif COVID-19

Dalam kesempatan itu, Abhan juga menyebutkan ada banyak norma yang mengatur tindak pidana pemilihan yaitu 68 norma dan diatur dalam 43 pasal.

Abhan meyakinkan, lebih efektif penindakan administratif dibandingkan pidana. Dirinya beralasan, paslon lebih takut sanksi diskualifikasi.

"Paslon lebih takut dengan sanksi administratif terutama didiskualifikasi itu sanksi yang paling ditakuti daripada sanksi pada pidana," jelasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puluhan Tahanan Polda Metro Positif COVID-19, Mayoritas OTG
Indonesia
Puluhan Tahanan Polda Metro Positif COVID-19, Mayoritas OTG

Situs corona.jakarta. go.id memuat data adanya 65 tahanan Polda Metro Jaya yang terkonfirmasi positif virus Corona.

Pemprov DKI Rumuskan Sanksi bagi PNS Ogah Ikut Lelang Jabatan
Indonesia
Pemprov DKI Rumuskan Sanksi bagi PNS Ogah Ikut Lelang Jabatan

DKI Jakarta masih merumuskan aturan sanksi yang nantinya akan diberikan kepada PNS yang tidak ikut seleksi lelang jabatan meski persyaratan terpenuhi.

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Dalami Aliran Duit ke Pokja Dinas PUTR Pemprov Sulsel
Indonesia
Kasus Nurdin Abdullah, KPK Dalami Aliran Duit ke Pokja Dinas PUTR Pemprov Sulsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang kepada kelompok kerja (Pokja) di Dinas PUTR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal itu didalami penyidik saat memeriksa seorang pihak swasta bernama Indar, Rabu (24/3)

Demokrat: Kritik BEM UI ke Jokowi Oase di Tengah Gersangnya Demokrasi
Indonesia
Demokrat: Kritik BEM UI ke Jokowi Oase di Tengah Gersangnya Demokrasi

BEM UI melalui unggahan di media sosial mengkritik Presiden Jokowi sebagai "King of Lips Service".

Wanita Tanpa Identitas Lompat dari Lantai 4 Mall Taman Anggrek
Indonesia
Wanita Tanpa Identitas Lompat dari Lantai 4 Mall Taman Anggrek

Kanit Reskrim Polsek Tanjung Duren, AKP Mubarak membenarkan telah terjadi kasus dugaan bunuh diri di Mall Taman Anggrek.

Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Tsunami COVID-19 Mirip di India
Indonesia
Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Tsunami COVID-19 Mirip di India

Gelombang 'Tsunami' COVID-19 yang terjadi di India bisa saja merembet ke Indonesia jika warga di tanah air lalai dan tak serius menerapkan protokol kesehatan.

DPR Minta Pengusaha Oksigen Medis Tidak Berlaku Aji Mumpung
Indonesia
DPR Minta Pengusaha Oksigen Medis Tidak Berlaku Aji Mumpung

“Naiknya permintaan atau omset saja sudah untung besar kok, janganlah ditambah dengan menaikkan harga secara tidak wajar,” kata Amin

Penjelasan BMKG soal Gempa Turki
Indonesia
Penjelasan BMKG soal Gempa Turki

Provinsi Izmir, Turki, diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,0 pada Jumat (30/10).

Kasus COVID-19 di Jakarta Mengkhawatirkan, Anies Didesak Lockdown RT/RW Zona Merah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Foto Kebakaran Hutan Turki Tahun 2021
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Foto Kebakaran Hutan Turki Tahun 2021

Postingan yang disertai gambar tersebut menarasikan peristiwa kebakaran hutan di Turki yang berlangsung selama 2 hari, disertai tagar #PrayForTurkey.