Bawaslu Temukan Pidana Pemilu Berupa Dukungan Palsu Ketua Bawaslu Abhan saat menjadi narasumber dalam diskusi daring bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di Jakarta, Kamis (17/9) sore/Foto: Reyn Gloria (Humas Baw

Merahputih.com - Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan dugaan pidana terjadi dalam pemilu atau pemilihan (pilkada). Abhan menjelaskan tindak pidana pemilu atau pilkada yang sering terjadi, yaitu dukungan palsu untuk paslon jalur perseorangan.

"Ini berdasarkan pengalaman yang kami (Bawaslu) alami, yaitu pertama adalah dukungan palsu ke paslon perseorangan," ujar Abhan, Rabu (4/11).

Baca Juga

KPU Izinkan Konser Musik, DPR: Jangan Korbankan Rakyat Demi Pilkada

Selanjutnya, dokumen atau keterangan palsu syarat pencalonan dan calon, ASN atau kepala desa melakukan perbuatan menguntungkan paslon. Lalu, menyoblos lebih dari satu kali, kampanye ditempat ibadah atau tempat pendidikan.

"Pidana lainnya yaitu soal politik uang atau mahar politik, penyalahgunaan fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye," tutur dia.

"Ini terkait fasilitasi anggaran untuk kampanye apalagi di tengah pandemi COVID-19 di beberapa daerah ada dugaan pidananya yaitu diduga melanggar Pasal 71 ayat 3 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 terkait penyalahgunaan wewenang. Misalnya bansos (bantuan sosial) disalahgunakan untuk kepentingan paslon atau partai tertentu untuk kepentingan kampanye," tambah Abhan.

Pria asal Pekalongan itu menceritakan adanya bansos yang diberikan gambar atau simbol pasangan calon bukan simbol pemerintahan.

Padahal bantuan tersebut menurutnya dari pemerintah setempat. Dugaan pelanggaran pidana terakhir, lanjut dia, mengubah perolehan suara tidak sesuai prosedur. "Adanya potensi mengubah hasil perolehan suara tidak sesuai dengan prosedur," tuturnya.

Baca Juga

Ketua KPU Arief Budiman Positif COVID-19

Dalam kesempatan itu, Abhan juga menyebutkan ada banyak norma yang mengatur tindak pidana pemilihan yaitu 68 norma dan diatur dalam 43 pasal.

Abhan meyakinkan, lebih efektif penindakan administratif dibandingkan pidana. Dirinya beralasan, paslon lebih takut sanksi diskualifikasi.

"Paslon lebih takut dengan sanksi administratif terutama didiskualifikasi itu sanksi yang paling ditakuti daripada sanksi pada pidana," jelasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tahun Ini Masyarakat Jakarta Bisa Rasakan Naik Bus Listrik
Indonesia
Tahun Ini Masyarakat Jakarta Bisa Rasakan Naik Bus Listrik

PT Transjakarta akan menyerahkan pemilihan merek kepada operator

  Pemilihan Wagub DKI Tertutup Bagi Warga dan Wartawan, Ada Apa?
Indonesia
Pemilihan Wagub DKI Tertutup Bagi Warga dan Wartawan, Ada Apa?

"Ga ada layar, steril. Karena protapnya emang begitu. Kita mengikuti anjuran," jelas Farazandi.

Draf Final UU Ciptaker Jadi 812 Halaman, ini Dalih Sekjen DPR
Indonesia
Draf Final UU Ciptaker Jadi 812 Halaman, ini Dalih Sekjen DPR

Jumlah halaman draf UU itu berubah menjadi 812 halaman.

Golkar Sebut PSI Bohongi Rakyat dan Lecehkan DPRD DKI
Indonesia
Golkar Sebut PSI Bohongi Rakyat dan Lecehkan DPRD DKI

"Yang tidak wajar adalah yang dilakukan oleh PSI, menipu publik dan melecehkan Institusi DPRD," terang Baco

Polda Metro Jaya Ajak Pemprov Cari Solusi Atasi Banjir
Indonesia
Polda Metro Jaya Ajak Pemprov Cari Solusi Atasi Banjir

Beberapa wilayah di DKI Jakarta yang terdampak banjir pada hari ini diduga akibat curah hujan tinggi dan meluapnya bantaran kali di sekitar lokasi.

Tak Bentuk TGPF Tewasnya Enam Laskar FPI, Mahfud MD: Itu Urusan Komnas Ham
Indonesia
Tak Bentuk TGPF Tewasnya Enam Laskar FPI, Mahfud MD: Itu Urusan Komnas Ham

Mahfud juga mempersilakan Komnas HAM mengumumkan hasil investigasi mereka

Anies Siap Laksanakan Tes Cepat Massal Virus Corona di Jakarta
Indonesia
Anies Siap Laksanakan Tes Cepat Massal Virus Corona di Jakarta

Anies melanjutkan, jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes), dan seluruh aparat keamanan di DKI, bahkan di bawahnya bakal disiagakan.

Update Corona DKI Senin (1/6): 7.383 Positif, 2.246 Orang Sembuh
Indonesia
Update Corona DKI Senin (1/6): 7.383 Positif, 2.246 Orang Sembuh

"Hingga sampai hari ini sebanyak 521 orang meninggal dunia akibat corona," kata Widyastuti

Pemerintah Belum Putuskan Merek Vaksin COVID-19 Yang Bakal Dibeli
Indonesia
Pemerintah Belum Putuskan Merek Vaksin COVID-19 Yang Bakal Dibeli

Satgas Penanganan COVId-19 menegaskan bahwa Indonesia terbuka terhadap kandidat vaksin manapun.

Awas, Kawasan Thamrin hingga Istana Negara Rawan Begal Sepeda
Indonesia
Awas, Kawasan Thamrin hingga Istana Negara Rawan Begal Sepeda

Polda Metro Jaya mengklaim telah memetakan titik-titik begal pesepeda melancarkan aksinya.