Bawaslu Tegaskan Bupati Sabu Raijua Terpilih Orient Riwu Tak Pantas Dilantik Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Patriot Riwu Kore. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Bawaslu secara resmi merekomendasikan dan meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak lantik Orient Patriot Riwu Kore sebagai Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pasalnya, Oreint tak memenuhi syarat sebagai calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua lantaran masih tercatat sebagai warga negara Amerika Serikat (AS).

Baca Juga

Bawaslu NTT Telusuri Keabsahan Surat Kedubes AS Terkait Status Cabup Sabu Raijua

"Dalam rekomendasinya, kami meminta Mendagri untuk tidak melantik Orient sebagai Bupati Kabupaten Sabu Raijua,” ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo dalam keterangannya, Senin (15/2).

Bawaslu, kata Ratna, berpandangan, secara hukum Oreint tidak memenuhi syarat menjadi calon bupati setelah ditemukannya status kewarganegaraan ganda terlapor dari rangkaian hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo. Foto: Robi Ardianto
Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo. Foto: Robi Ardianto

Meskipun penetapan pasangan calon (paslon) terpilih telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tanggal 23 Januari 2021, tutur Ratna, namun adanya keadaan fakta hukum baru kewarganegaraan tersebut membuat syarat pencalonan Orient tak lagi terpenuhi.

Hal ini sesuai Pasal 7 ayat (1) UU Pemilihan juntho Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, sebagai syarat fundamental harus warga negara Indonesia (WNI).

"Jadi, adanya keadaan fakta hukum baru kewarganegaraan ganda Orient membuat syarat pencalonan Orient tak lagi terpenuhi,” tandas Ratna.

Orient sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua berpasangan dengan Thobias Uly yang diusung Partai Demokrat dan PDI Perjuangan dan telah mendapatkan suara terbanyak sebesar 48,3 persen.

Baca Juga

Mendagri Ingatkan KPU dan Bawaslu Tidak Mendiskualifikasi Pemenang Pilkada

Namun, fakta hukum bersumber surat Kementerian Luar Negeri nomor 02992/PK/02/2021/64/10 tanggal 10 Februari 2021 dan surat Kedutaan Besar AS Nomor 00709 tanggal 10 Februari 2021 menyatakan bahwa benar Orient adalah warga negara AS.

“Mengingat kewenangan pelantikan kepala daerah merupakan ranah administrasi pemerintahan, maka Bawaslu membuat surat rekomendasi kepada Mendagri,” ungkap Ratna.

Sejauh ini, keputusan penetapan pasangan calon terpilih pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 telah disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua yang telah diteruskan kepada Mendagri.

Yakni melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperoleh pengesahan pengangkatan dengan Keputusan Mendagri yang hingga kini belum dilaksanakan.

Orient Riwu Kore. (Foto: Facebook Orient Riwu Kore)
Orient Riwu Kore. (Foto: Facebook Orient Riwu Kore)

Untuk itu, lanjut Ratna, Bawaslu meminta Mendagri tak melaksanakan pengesahan dan pengangkatan Orent sebagai Bupati Kabupaten Sabu Raijua lewat Keputusan Mendagri atas adanya temuan fakta hukum kewarganegaraan ganda tersebut.

Dalam analisa Bawaslu, sesuai Pasal 23 huruf a, b, h, atau i UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, juntho Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007, menegaskan apabila seseorang WNI memperoleh kewarganegaraan lain, maka yang bersangkutan dengan sendirinya (otomatis) kehilangan kewarganegaraan.

"Sehingga status sebagai WNI tidak ada lagi,” pungkas Ratna. (Knu)

Baca Juga

Warga AS Terpilih Jadi Bupati, Bawaslu Sabu Raijua: Dia Lakukan Pembohongan Publik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 BPIP Duga Terjadi Pelanggaran HAM Terhadap ABK WNI di Kapal Tiongkok
Indonesia
BPIP Duga Terjadi Pelanggaran HAM Terhadap ABK WNI di Kapal Tiongkok

Menurut Benny kasus ini mencoreng wajah keadaban manusia dan merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat.

Urai Penumpukan Penumpang KRL, BPTJ Bakal Buka Rute Poin To Poin
Indonesia
Urai Penumpukan Penumpang KRL, BPTJ Bakal Buka Rute Poin To Poin

Kapasitas penumpang KRL selama masa pandemi ini dibatasi maksimal 35—45 persen untuk memenuhi ketentuan jaga jarak.

Jokowi dan Anaknya Direncanakan Hadiri Hari Penyiaran, Polisi Diminta Turunkan Pasukan
Indonesia
Jokowi dan Anaknya Direncanakan Hadiri Hari Penyiaran, Polisi Diminta Turunkan Pasukan

Polresta Solo dan Polda Jawa Tengah telah berkolaborasi

Pandangan Pengamat Soal Debat Kusir Penghapusan Normalisasi Sungai Jakarta
Indonesia
Pandangan Pengamat Soal Debat Kusir Penghapusan Normalisasi Sungai Jakarta

Polemik penghapusan program normalisasi sungai dalam usulan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI harus disudahi.

Pilkada 2020 Pertaruhkan Nyawa Rakyat
Indonesia
Pilkada 2020 Pertaruhkan Nyawa Rakyat

Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan COVID-19," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

KPK Periksa Pengetahuan PPK Kemensos Soal Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Periksa Pengetahuan PPK Kemensos Soal Bansos COVID-19

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima "fee" Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus Joko Santoso kepada Juliari.

Dua Penyerang Novel Divonis Ringan, Hakim Diduga Dipengaruhi
Indonesia
Dua Penyerang Novel Divonis Ringan, Hakim Diduga Dipengaruhi

Petrus menjelaskan, hakim tidak berani menjatuhkan vonis lebih tinggi.

 Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah: Umat Wajib Dalam Kondisi Sehat dan Hindari Bersalaman
Indonesia
Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah: Umat Wajib Dalam Kondisi Sehat dan Hindari Bersalaman

"Sanksi pencabutan itu dilakukan agar pengurus rumah ibadah juga ikut proaktif dan bertanggungjawab dalam menegakkan disiplin penerapan protokol Covid-19," sambungnya.

Kala Milenial Siasati Penuhi Gaya Hidup Dengan Tidak Utang
Indonesia
Kala Milenial Siasati Penuhi Gaya Hidup Dengan Tidak Utang

Perkembangan teknologi membuat anak muda atau milenial lebih mudah untuk belanja secara online di tengah wabah COVID-19.

Pemprov DKI Raup Rp5,3 Miliar dari Pelanggar PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Raup Rp5,3 Miliar dari Pelanggar PSBB

Pemprov DKI Jakarta melalui Satpol PP berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp5.381.295.000 dari sanksi denda pelanggar PSBB.