Bawaslu Tak Izinkan Neno Warisman Berkampanye untuk Prabowo-Sandi Neno Warisman sang pengagas gerakan ganti presiden. (Instagram/Neno Warisan)

MerahPutih.Com - Aktivis Neno Warisman yang sempt beken dengan gerakan #2019GantiPresiden mendapat teguran dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau terkait kegiatannya di wilayah tersebut.

Rencananya pada Sabtu-Minggu (12-13/1) Neno Warisman menggelar kegiatan sosialiasi untuk pasangan Prabowo-Sandi di Tanjungpinang. Namun kegiatan itu dilarang pihak Bawaslu.

Menurut Komisioner Bawaslu Kepri Indrawan, pelarangan itu lantaran Neno Warisman tidak mengantongi izin kampanye.

Lebih lanjut, pihaknya menganggap kegiatan Neno Warisman di Tanjungpinang sebagai kegiatan sosial sebab yang mengajukan izin bukan tim kampanye Prabowo-Sandi. Sementara itu, dari kepolisian izin yang diberikan kepada Neno hanya terkait keramaian biasa.

Neno Warisman bersama Prabowo Subianto
Neno Warisman (kiri) dan Prabowo Subianto di Depok, Jawa Barat (MP/Ponco Sulaksono)

Atas dasar itu, Bawaslu Kepri melarang Neno Warisman dan massa membawa poster atau panji-panji Prabowo-Sandi.

"Awalnya, kami sudah koreksi kop surat yang ada gambar Prabowo-Sandi, kemudian sudah diganti," ujar Indrawan di Tanjungpinang, Jumat (11/1).

Indrawan menjelaskan, pembentukan Training of Trainer (TOT) relawan di ruang tertutup tidak termasuk kampane. Kegiatan yang sama juga pernah dilakukan Projo dan Cakra 19 di ruang tertutup di Batam dan di Tanjungpinang.

Menurutnya TOT digagas oleh kelompok masyarakat sehingga tidak termasuk kampanye.

Sebagaimana dilansir Antara, malam ini Bawaslu Tanjungpinang melakukan pertemuan dengan tim pelaksana kegiatan. Dalam perjumpaan itu, Bawaslu menyampaikan rambu-rambu agar tidak melanggar UU Pemilu.

"Kalau dalam perjalanannya terindikasi ada kegiatan kampanye, maka akan ditindak oleh Bawaslu Tanjungpinang. Kami akan memantau pelaksanaan kegiatan tersebut," Dalam susunan acara tersebut terdapat agenda orasi. Mengenai hal itu ia mengatakan bisa saja disebutkan nama pasangan calon yang akan diusung.

Namun ia menegaskan, bila dalam orasi menyebutkan pasangan calon tertentu dilakukan di tempat umum, maka dapat dikategorikan sebagai kampanye. Dan itu melanggar aturan karena tahapan kampanye dimulai 23 Maret 2019.

"Karena itu kami berharap kegiatan dilakukan di ruangan tertutup untuk menghindari gesekan," ucapnya.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Dua Finalis Puteri Indonesia Terlibat Prostitusi Online



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH