Bawaslu Siap Kerja Sama dengan TikTok, Harap Ada Fitur Pelaporan Khusus Pemilu Aplikasi TikTok. Foto: Pexels/cottonbro studio

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) siap menjalin kerja sama dengan TikTok Indonesia untuk memastikan Pemilu 2024 bersifat digital yang positif untuk demokrasi.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap kerja sama ini bisa menciptakan fitur khusus Pemilu 2024 pada dalam platform media sosial tersebut, yakni tautan khusus informasi pemilu dan kanal pelaporan khusus pemilu.

Baca Juga

Gugus Tugas Bawaslu hingga Dewan Pers Diharapkan Turunkan Ketegangan Pemilu 2024

"PR kita bersama ialah bagaimana percakapan yang ada di dunia digital mampu kita maksimalkan, percakapan positif bukan yang negatif, maka karena itu kita butuh kerja sama kita semua," ucap Lolly dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (12/2).

Dia memandang daya penasaran masyarakat pada dunia maya itu tinggi sekali baik Generasi-Z maupun faktanya sekarang generasi tua pun sudah mulai melek digital.

Menurut Lolly, saat ini ruang-ruang publik termasuk media sosial termasuk Tiktok harus dijejali dengan informasi kepemiluan.

Baca Juga

Bawaslu Minta Rancangan PKPU Tentang Penetapan Dapil Pemilu 2024 Lebih Komprehensif

Kanal pelaporan juga penting ada untuk bisa mendapatkan prioritas dalam menurunkan konten-konten yang dinyatakan melanggar.

"Termasuk percepatan kalau diduga ada konten yang kemudian menghasut menimbulkan kekerasan,” papar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu ini.

Dengan adanya kerja sama dengan TikTok, Lolly juga berharap bisa meningkatkan kualitas SDM di Bawaslu berkenaan dengan dunia digital.

Dia mengungkapkan perlu juga duduk bareng untuk menyamakan persepsi mengenai standar komunitas yang ada di Tiktok sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang 7/2017, sehingga tidak ada yang kontraproduktif.

"Ini bagi kami penting untuk selesai dulu di standar komunitasnya apa bagaimana, nanti ini yang kemudian menjadi salah satu peningkatan kapasitas jajaran Bawaslu," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Bawaslu Gandeng PPATK Awasi Potensi Pencucian Uang untuk Dana Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polri Selidiki 2 Pemasok Bahan Baku Obat PT Afi Farma
Indonesia
Polri Selidiki 2 Pemasok Bahan Baku Obat PT Afi Farma

Adapun PT TBK merujuk pada keterangan PT Tirta Buana Kemindo dan CV Mega Integra.

DPR Minta Polri Tindak Tegas Pengemudi Fortuner Amuk Pengendara Lain
Indonesia
DPR Minta Polri Tindak Tegas Pengemudi Fortuner Amuk Pengendara Lain

Pengemudi Fortuner itu diduga mengeluarkan senjata api dan mengancam pengemudi Brio.

Shelter Manahan Ditutup selama Piala Dunia U-20, Pedagang Tuntut Kompensasi
Indonesia
Shelter Manahan Ditutup selama Piala Dunia U-20, Pedagang Tuntut Kompensasi

Keputusan tersebut mendapatkan protes dari pedagang yang menuntut adanya kompensasi

KPK Minta Pelajar di Solo Ikuti Awasi Pengelolaan Dana di Sekolah
Indonesia
KPK Minta Pelajar di Solo Ikuti Awasi Pengelolaan Dana di Sekolah

"Kita semua tahu dana pendidikan cukup besar dan cakupannya luas. Jadi harus kita awasi bersama," kata Herda, Rabu (7/6).

Kualitas Udara Jakarta pada Kamis (28/9) Sangat Tidak Sehat
Indonesia
Kualitas Udara Jakarta pada Kamis (28/9) Sangat Tidak Sehat

Polusi udara menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat Ibu Kota Jakarta dalam beberapa waktu terakhir.

Hunian Pekerja IKN Nusantara Tuntas Januari 2023
Indonesia
Hunian Pekerja IKN Nusantara Tuntas Januari 2023

Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi berupa rumah susun (Rusun) senilai Rp 567 miliar tersebut ditargetkan selesai awal 2023.

KKP Hentikan Dua Proyek Reklamasi di Kepulauan Riau
Indonesia
KKP Hentikan Dua Proyek Reklamasi di Kepulauan Riau

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan dua proyek reklamasi di Kepulauan Riau milik PT BSSTEC dan PT MPP, lantaran tak memiliki dokumen Izin Reklamasi dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Sandiaga Uno Umumkan Batalnya Kenaikan Harga Tiket Masuk Pulau Komodo
Indonesia
Sandiaga Uno Umumkan Batalnya Kenaikan Harga Tiket Masuk Pulau Komodo

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan rencana kenaikan tiket masuk Taman Nasional (TN) Komodo sebesar Rp 3,75 juta yang tadinya akan diterapkan mulai 1 Januari 2023 mendatang resmi dibatalkan.

Presiden Korea Selatan Dipastikan Hadiri KTT ASEAN
Indonesia
Presiden Korea Selatan Dipastikan Hadiri KTT ASEAN

Yoon juga akan mengadakan sejumlah pertemuan bilateral di sela-sela KTT, dengan para pemimpin Malaysia, Filipina, Singapura, Kamboja, dan Kepulauan Cook.

Sejarah dan Target PDIP di 2024
Indonesia
Sejarah dan Target PDIP di 2024

Embrio dari PDIP adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), yang didirikan oleh Proklamator RI Sukarno pada 1927.