Bawaslu Sebut Tren Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Meningkat Fritz Edward Siregar komisioner Bawaslu (Foto: rumahpemilu.org)

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan, tren pelanggaran protokol kesehatan (prokes) dalam Pilkada 2020 meningkat. Hal itu tercermin dari data Bawaslu pada sepuluh hari pertama menuju kedua kampanye Pilkada serentak 2020.

"Perlu kami sampaikan bahwa pelanggaran prokes memang bertambah," kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar dalam diskusi daring, Jumat (23/10).

Baca Juga:

Demi Keselamatan Rakyat, Tunda Pilkada hingga Tahun 2022

Catatan Bawaslu, sebanyak 237 pelanggaran prokes terjadi pada sepuluh hari pertama pelaksanaan kampanye Pilkada 2020. Angka itu menjadi 375 pelanggaran prokes pada sepuluh hari kedua pelaksanaan kampanye.

Fritz mengatakan, akibat peningkatan pelanggaran prokes, sanksi yang dijatuhkan Bawaslu kepada peserta Pilkada 2020 meningkat pesat.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam seminar tentang Keamanan Nasional Pilkada 2020 yang diselenggarakan Universitas Pertahanan secara daring, Jumat (10/9/2020). (ANTARA/ HO)

Dalam sepuluh hari pertama kampanye, Bawaslu hanya mengeluarkan 70 peringatan tertulis. Sementara, saat sepuluh hari kedua kampanye Pilkada 2020 angka itu menjadi 273.

"Namun, pembubaran kampanye yang terjadi berlaku dari 48 menurun sampai 35," ujarnya.

Baca Juga:

Pilkada 2020 Pertaruhkan Nyawa Rakyat

Lebih lanjut, Fritz menegaskan, Bawaslu tidak sendirian dalam mengawasi pelaksanaan kampanye Pilkada 2020. Bawaslu bekerja sama pula dengan kepolisian hingga pemerintah setempat.

"Kami dalam melakukan sanksi pengawasaan terkait dengan kampanye Bawaslu tidak berjalan sendiri, kami bekerja sama dengan pihak kepolisian, Satpol PP, dan TNI," pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wakapolri Gatot Eddy Terserang COVID-19
Indonesia
Wakapolri Gatot Eddy Terserang COVID-19

Selama Rapim TNI-Polri itu berlangsung Gatot memang tak terlihat kehadirannya.

KPK Turun Tangan Selidiki Kasus Proyek Toilet Sekolah Rp96,8 Miliar di Bekasi
Indonesia
KPK Turun Tangan Selidiki Kasus Proyek Toilet Sekolah Rp96,8 Miliar di Bekasi

"Apabila dari hasil telaahan dan kajian memang ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana maka tidak menutup kemungkinan KPK tentu akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku," ujar Ali.

Pemprov DKI Tambah Tempat Vaksinasi Moderna dan Pfizer, Ini Lokasinya
Indonesia
Pemprov DKI Tambah Tempat Vaksinasi Moderna dan Pfizer, Ini Lokasinya

Vaksinasi Moderna dan Pfizer terbuka untuk masyarakat umum. Tepatnya, masyarakat berusia 18 tahun ke atas untuk vaksin Moderna dan masyarakat umum 12 tahun ke atas untuk vaksin Pfizer.

Dua Tersangka Pembunuhan Anggota Laskar FPI Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Dua Tersangka Pembunuhan Anggota Laskar FPI Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Sertifikat Vaksin Ilegal Dijual Rp 500 Ribu oleh Petugas Kelurahan Kapuk Muara
Indonesia
Sertifikat Vaksin Ilegal Dijual Rp 500 Ribu oleh Petugas Kelurahan Kapuk Muara

Hasil pengakuan sementarasudah menjual 93 sertifikat vaksin yang terhubung dengan aplikasi PeduliLindungi.

Dijebak Korban, Pelaku Pencurian 11 Ikan Cupang Seharga Rp4,9 Juta Ditangkap Polisi
Indonesia
Dijebak Korban, Pelaku Pencurian 11 Ikan Cupang Seharga Rp4,9 Juta Ditangkap Polisi

Pelaku pencurian adalah Muhammad Galih Prasetyo (22) warga Kampung Sumber Nayu Rt 04/RW 06, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Solo.

KPK Garap Dua Petinggi PT ACK Terkait Kasus Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Garap Dua Petinggi PT ACK Terkait Kasus Edhy Prabowo

Belum diketahui apa yang akan digali penyidik dari Amri dan Bahtiar

Ini Bukti Baru yang Dibawa Keluarga 6 Laskar FPI ke Komnas HAM
Indonesia
Ini Bukti Baru yang Dibawa Keluarga 6 Laskar FPI ke Komnas HAM

“Kalau dokumen-dokumen itu foto-foto dan video waktu jenazah dari rumah sakit Sukanto (RS Polri) dibawa ke Petamburan,” kata Suhada

Gelar Sidak, Wagub DKI Klaim Pelaku Usaha Taat Aturan Ketat PSBB
Indonesia
Gelar Sidak, Wagub DKI Klaim Pelaku Usaha Taat Aturan Ketat PSBB

Sidak ini dilakukan untuk memastikan pengetatan PSBB di DKI Jakarta berjalan maksimal, pada 11 Januari hingga 25 Januari 2021.