Bawaslu Sebut Semua Pihak Harus Kerja Keras karena Pilkada Serentak Digelar saat Pandemi Corona Ilustrasi - Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7-5-2020). ANTARA FOTO/Fauzan/aww.

MerahPutih.com - Perppu Nomor 2 Tahun 2020 berisi pelaksaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan 9 Desember 2020 membuat KPU dan Bawaslu harus ekstra kerja keras.

Dimulainya tahapan pada 15 Juni 2020 dirasa harus memacu kerja para penyelenggara pilkada.

Baca Juga:

Ini Tiga "Bahaya" jika Pilkada Serentak Tetap Diadakan Desember 2020

Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan, waktu yang disepakati memang kurang ideal. Bukan tanpa alasan, menurutnya, waktu untuk mempersiapkan hanya terhitung belasan hari, sedangkan persiapan tahapan kian menumpuk untuk dikejar.

"Saya kira ini harus kerja keras betul karena sudah tidak mungkin anggaran NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) di kabupaten/kota dialihkan untuk pengadaan," tutur Abhan dalam keteranganya, Jumat (29/5).

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan (Antara/Boyke Ledy Watra)
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan. (Antara/Boyke Ledy Watra)

Tidak hanya anggaran, Abhan bahkan menegaskan sumber daya manusia (SDM) yang dipekerjakan dari KPU dan Bawaslu harus disiapkan dengan benar.

Hal ini termasuk soal kelengkapan tugas seperti penggunaan masker, penyanitasi tangan, sarung tangan, dan topi muka.

"Bagi Bawaslu kami perlu disiapkan barang (perlengkapan mencegah Covid-19) itu saja kebutuhannya. Silakan pemerintah menyediakan itu," tegas Abhan.

Baca Juga:

Mendagri Tito Beri Jaminan Pilkada Serentak Digelar Desember 2020

Ketua KPU Arief Budiman pun berpendapat memang waktu yang disepakati sangat ketat.

Meski begitu, dirinya optimistis pada 9 Desember 2020 bisa terlaksana apabila tidak ada jadwal yang terhambat.

"Tentu dengan kerja keras itu cukup, tetapi kalau ada beberapa hal yang terlambat itu menyulitkan kami," ungkap Arief.

Menurut Arief, apbila tahapan ada yang tertunda waktunya, maka akan menyulitkan tidak hanya KPU namun juga Bawaslu, peserta pemilu bahkan pemerintah.

Maka dirinya meminta rembukan secara matang dan cepat agar proses tahapan bisa terlaksana dengan baik.

"Dibutuhkan tidak hanya kebijakan tapi peran aktif seluruh pihak dan stakeholder untuk bisa menjalankan semua proses agar bisa tepat waktu," tutup Arief. (Knu)Baca Juga:

DPD Pertanyakan Kengototan Pemerintah Nekat Gelar Pilkada 9 Desember 2020

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
ICW Desak KPK Jerat Pihak Bantu Pelarian Nurhadi
Indonesia
ICW Desak KPK Jerat Pihak Bantu Pelarian Nurhadi

"KPK harus mengenakan Obstruction of Justice bagi pihak-pihak yang membantu pelarian Nurhadi," kata Kurnia

Pembangunan Sumur Resapan Tuai Kritik, Begini Respon Wagub DKI
Indonesia
Pembangunan Sumur Resapan Tuai Kritik, Begini Respon Wagub DKI

Ia pun mempersilahkan masyarakat untuk memberi masukan soal tata letak sumur resapan, seiring dengan ramainya persoalan pembangunan sumur resapan yang dibangun Pemda DKI di dekat tiang jalan layang ibu kota.

Sering Disulap Jadi Ambulans, Penjualan Suzuki APV Meroket
Indonesia
Sering Disulap Jadi Ambulans, Penjualan Suzuki APV Meroket

74 persen di antaranya disumbang oleh penjualan APV ambulans atau sebanyak 1.038 unit.

Ini 12 Poin Protokol Kesehatan New Normal di Surabaya
Indonesia
Ini 12 Poin Protokol Kesehatan New Normal di Surabaya

Perwali tersebut diterbitkan usai usulan Risma menolak memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan disetujui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Jokowi Ingin Perlindungan Disabilitas Berlandaskan HAM
Indonesia
Ini Jadwal Masuk Sekolah Tatap Muka di Yogyakarta
Indonesia
Ini Jadwal Masuk Sekolah Tatap Muka di Yogyakarta

Pembukaan sekolah tatap muka di seluruh Yogyakarta menunggu hasil evaluasi risiko penularan COVID-19 di perguruan tinggi.

Wagub DKI Tak Masalah Kantornya Digeruduk Pegawai Ambulans
Indonesia
Wagub DKI Tak Masalah Kantornya Digeruduk Pegawai Ambulans

Penyampaian aspirasi dan melaksanakan demonstrasi telah dijamin dan dilindungi konstitusi dan UU

Fahri Hamzah Nilai Pemerintah Bisa Kehilangan Legitimasi di Mata Rakyat Jika Pilkada Ditunda
Indonesia
Fahri Hamzah Nilai Pemerintah Bisa Kehilangan Legitimasi di Mata Rakyat Jika Pilkada Ditunda

"Pilkada adalah momentum untuk tetap mempertahankan legitimasi pemerintah daerah terhadap rakyatnya. Karena menurut dia, jika legitimasi sudah hilang maka sangat berbahaya," kata Fahri

Temukan Sejumlah Catatan, Kemenag Bakal Evaluasi Ibadah Umroh Saat Pandemi
Indonesia
Temukan Sejumlah Catatan, Kemenag Bakal Evaluasi Ibadah Umroh Saat Pandemi

Hasil di lapangan, bukti dokumen bebas COVID-19 belum terverifikasi secara sistem

PA 212 Cs Demo, Polda Metro Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Istana Negara
Indonesia
PA 212 Cs Demo, Polda Metro Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Istana Negara

Adapun rencana tersebut disiapkan untuk mengantisipasi adanya demonstrasi massa menolak Undang-Undang Cipta Kerja.