Pilkada Serentak 2020
Bawaslu Sebut Ada 1.874 Pelanggaran di Pertengahan Kampanye Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memberikan arahan dalam kegiatan penyusunan keterangan tertulis dalam sidang PHP di MK di Jakarta, Kamis (5/11). Foto: Humas Bawaslu RI

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan adanya 1.874 pelanggaran baik dugaan pelanggaran administrasi, etik, pidana dan hukum lainnya.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo juga telah mengajukan enam rekomendasi pembatalan pasangan calon yakni di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu; Kabupaten Ogan Hilir, Provinsi Sumatera Selatan; Kabupaten Pegunungan Bintang.

Kemudian, Provinsi Papua, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo; Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara.

Baca Juga

Prof Muhammad: DKPP, KPU dan Bawaslu Masih Satu Garis Perjuangan

Menurut Dewi, adanya kasus ini menunjukkan bahwa ternyata pemilihan memasuki masa pertengahan kampanye ini pelanggaran itu sudah cukup banyak.

"Ini tidak tertutup kemungkinan kemudian juga nanti menjadi bagian yang dipermasalahkan,” ungkap Dewi di Jakarta, Minggu (8/11).

Dewi menuturkan beban kerja Bawaslu pada Pilkada Tahun 2020 bertambah. Pengawas pemilu harus bekerja memastikan pelaksanaan tahapan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Dalam catatan Bawaslu ada 375 pelanggaran protokol kesehatan. Belum lagi lanjut dia, terkait pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) catatan Bawaslu sudah diatas angka 700 pelanggaran.

“Ternyata semakin mendekati tahapan pemungutan angka pelanggaran terus mengalami kenaikan,” ujar pengajar Universitas Tadulako Palu itu.

Dia menjamin jajaran pengawas pemilu telah memahami betul posisi sebagai pemberi keterangan di MK. Pada tahun 2019, Bawaslu mencatat prestasi telah melaksanakan tugas kelembagaan dengan baik dan berkintribusi positif mengurasi angka PHPU di Tahun 2019.

Keseluruhan keterangan yang Bawaslu berikan kemudian menjadi bagian yang dimasukkan dalam pertimbangan MK untuk sampai pada putusan PHPU 2019.

“2019 kita mendapat banyak apresiasi dari banyak pihak, dan tentu kita juga akan menjadi lembaga yang bisa dipercaya oleh MK. Semoga kita bisa mengulang lagi catatan baik sebelumnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Dewi pelaksanaan tugas dan kewenangan selama tahapan pemilihan harus dicatat, diarsipkan dan didokumentasikan dengan rapi.

Baca Juga

Dinilai Emosional saat Debat, Begini Reaksi Gibran Rakabuming

Dia menegaskan Bawaslu harus optimis bisa menyelesaikan seluruh tugas sampai pada tahapan pemilihan yakni tugas memberikan keterangan di MK.

“Harapan idealnya sebenarnya pelaksanaan pemilihan akan selesai dimeja rekapitulasi KPU. Semoga angka permohonan berkurang,” imbuhnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Proses e-Tilang Tiba-tiba Berhenti, Ini Penyebabnya
Indonesia
Proses e-Tilang Tiba-tiba Berhenti, Ini Penyebabnya

Hal itu dibenarkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo.

Dishub DKI: Selama Libur Lebaran 1,8 Juta Orang Keluar Jabodetabek
Indonesia
Dishub DKI: Selama Libur Lebaran 1,8 Juta Orang Keluar Jabodetabek

Dishub harus mengawasi dan menjaga di check point perbatasan untuk mengecek surat izin keluar masuk (SIKM) ke DKI.

Kasus COVID-19 Tambah 8.369 Orang, Polisi Soroti Kerumunan Akhir-akhir Ini
Indonesia
Kasus COVID-19 Tambah 8.369 Orang, Polisi Soroti Kerumunan Akhir-akhir Ini

Jumlah pasien virus corona di Indonesia bertambah 8.369 orang, per Kamis (3/12).

Desak Pasang Wifi Tiap RT, Fraksi PAN: Pemprov DKI Jangan Berdalih enggak Bisa
Indonesia
Desak Pasang Wifi Tiap RT, Fraksi PAN: Pemprov DKI Jangan Berdalih enggak Bisa

"Kita fraksi PAN udah ngasih contoh jadi jangan lagu berdalih bilang gak bisa (pasang Wifi). Pemprov DKI APBD nya gede, bisa 1 RT 1," paparnya.

Ini Kandungan Jamu Herbal Hadi Pranoto yang Disebut Bisa Sembuhkan COVID-19
Indonesia
Ini Kandungan Jamu Herbal Hadi Pranoto yang Disebut Bisa Sembuhkan COVID-19

Kandungan jamu herbal yang dikonsuminya ini terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang ditemukan di Indonesia.

Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Masih Kaji Keterangan dari 99 Saksi
Indonesia
Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Masih Kaji Keterangan dari 99 Saksi

Keterangan ini dibutuhkan untuk mengungkap apakah ada unsur kesengajaan atau peristiwa ini murni musibah

Monas Ditutup, Pemkot Jakpus Perketat Penjagaan
Indonesia
Monas Ditutup, Pemkot Jakpus Perketat Penjagaan

Pemerintah Kota Jakarta Pusat menutup kawasan Monumen Nasional (Monas) pada malam tahun baru 2021.

Besok, Puluhan Ribu Buruh Akan Aksi di Istana dan MK
Indonesia
Besok, Puluhan Ribu Buruh Akan Aksi di Istana dan MK

Pada saat bersamaan akan diserahkan gugatan uji materiil dan uji formil omnibus law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Ini Tumpuan Pemerintah Pulihkan Ekonomi di 2021
Indonesia
Ini Tumpuan Pemerintah Pulihkan Ekonomi di 2021

Reformasi sosial akan mencakup reformasi sistem kesehatan, pendidikan, dan ketahanan bencana.

Mendagri Tanggapi Isu Jakarta Tak Lagi Ibu Kota pada Juni 2020
Indonesia
Mendagri Tanggapi Isu Jakarta Tak Lagi Ibu Kota pada Juni 2020

Mendagri Tito Karnavian menyatakan tidak mungkin Indonesia memiliki dua ibu kota.