Bawaslu Rilis 15 Indikator TPS Rawan Pelanggaran Komisioner Bawaslu Muhammad Afifuddin saat merilis data potensi kerawanan pelanggaran di TPS, di Gedung Bawaslu Jakarta Pusat, Senin (25/6). Foto: MP/Fadhli

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis tingkat kerawanan pelanggaran di TPS jelang pencoblosan Pilkada Serentak 2018. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi yang dapat terjadi di setiap TPS.

Komisioner Bawaslu Muhammad Afifuddin dalam keterangannya mengatakan, berdasarkan 6 variabel dan 15 indikator dapat diinvestigasi potensi pelanggaran di TPS jelang pemungutan suara mendatang.

Dari jumlah keseluruhan TPS sebanyak 387.586 dapat dikalkulasikan dalam 6 variabel kerawanan, yaitu Akurasi Data Pemilih 91.979 TPS, Penggunaan Hak Pilih Atau Hilangnya Hak Pilih 80.073 TPS, Pemungutan Suara 40.574 TPS, Politik Uang 26.789 TPS, Kampanye 10.735 TPS, Netralitas KPPS 5.810 TPS.

"Akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih menjadi kerawanan paling tinggi disebabkan oleh faktor perekaman KTP Elektronik yang belum selesai, pemenuhan elemen informasi dalam data pemilih yang kurang lengkap dan keliru," kata Afifuddin saat merilis potensi kerawanan pelanggaran, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (25/6).

Tempat Pemungutan Suara. Foto: ANTARA

Lebih lanjut, kata dia, seluruh potensi kerawanan tersebut dapat terjadi di setiap TPS akan tetapi berada pada variabel dan indikator yang berbeda.

Adapun 15 inkator yang menjadi basis investigasi tingkat kerawanan di TPS sebagai berikut,

1. Terdapat pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT.
2. Terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi terdaftar
dalam DPT. Penggunaan Hak
Pilih/Hilangnya hak pilih
3. Pemilih disabilitas
4. Terdapat jumlah pemilih DPTb diatas 20 pemilih di dalam satu
TPS
5. Terdapat TPS di wilayah khusus;
a. Sekitar rumah sakit
b. daerah eksodus
c. pegunungan
d. lautan/pesisir/sungai
e. bencana
f. hutan
g. perbatasan
h. daerah yang tidak terjangkau
i. hunian vertikal (rusun, apartemen)
j. konflik wilayah administrasi
Politik uang.
6. Terdapat aktor politik uang (bohir, cukong, broker, dll) di
wilayah TPS.
7. Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa
kampanye
8. Terdapat relawan bayaran pasangan calon diwilayah TPS
Netralitas KPPS
9. Petugas KPPS mendukung pasangan calon tertentu.
Pemungutan Suara
10. C6 tidak didistribusikan kepada pemilih di TPS
11. TPS berada di dekat posko rumah tim sukses pasangan calon
12. Ketua dan seluruh anggota KPPS tidak mengikuti bimbingan
teknis.
13. Ketersedian logisitk
Kampanye
14. Terdapat praktik mempengaruhi pemilih untuk memilih atau
untuk tidak memilih calon tertentu berdasarkan agama, suku,
ras dan golongan disekitar TPS.
15. Terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait
isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar TPS.

Ilustrasi TPS. Foto: Radar Bogor

Sebelumnya, Pengumpulan data dan informasi terhadap kerawanan di TPS dilakukan oleh Pengawasan TPS sepanjang 10-22 Juni 2018. Pengambilan data ini untuk mendapatkan informasi kesiapan pelaksanaan tahapan pemilihan menuju hari pemungutan suara dan kondisi mutakhir dari tahapan menuju pemungutan dan penghitungan di TPS dan sekitarnya.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018, terdapat 171 daerah yang melaksakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 17 Propinsi, Bupati dan Wakil Bupati di 115
Kabupaten serta Walikota dan Wakil Walikota di 39 Kota. Jumlah TPS seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada sebanyak 387.599 dengan jumlah pemilih sebanyak 152.066.686. (fdi)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH