Bawaslu RI Beberkan 6 Faktor Pemicu ASN Tidak Netral di Pemilu 2024 Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Puadi. (Foto: bawaslu.go.id)

MerahPutih.com - Potensi pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2024 cukup besar.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Puadi mengungkapkan enam penyebab masih maraknya fenomena pelanggaran netralitas.

Baca Juga:

Netralitas Harga Mati di Pemilu 2024, Keberpihakan ASN Hanya Sebatas di Bilik Suara

Dia menuturkan, yang pertama kaitannya dengan mentalitas birokrasi yang jauh dari reformasi.

Kedua, kepentingan politik partisan ASN yang punya irisan kekerabatan atau kesukuan dengan calon. Ketiga, digunakannya pemilu sebagai tukar guling untuk promosi jabatan

Yang keempat, lanjut Puadi, adanya intimidasi dan tekanan orang kuat lokal yang terlalu dominan kepada ASN yang berada dalam cengkraman ekosistem yang tidak menguntungkan.

Kelima, penegakan hukum yang masih birokratis. Seperyi terlalu banyak melibatkan pihak dan belum sepenuhnya memberikan efek jera pada para pelaku pelanggaran atas netralitas ASN. Keenam, politisasi birokrasi yang dilakukan oleh calon peseta pemilu.

"Bawaslu berharap melalui PPK, dapat membina dan mengawasi ASN secara konsisten, sehingga pelanggaran tidak terjadi lagi," kata dia, Rabu (28/9).

Dia memandang pelanggaran netralitas ASN terus terjadi, bahkan cenderung meningkat dari Pemilu 2019 sampai Pilkada 2020, meski berbagai pihak termasuk Bawaslu senantiasa kajian, diskusi, diseminasi, serta sosialisasi. Hal ini dapat merusak kualitas pemilu, mencederai demokrasi.

Data pelanggaran netralitas ASN Pemilu 2019 menunjukkan, Bawaslu telah merekomendasikan/meneruskan sebanyak 845 perkara ke Komisi ASN (KASN). Sedangkan pada Pilkada 2020 terdapat 1.398 kasus yang diteruskan ke KASN.

Puadi memberikan beberapa contoh kasus pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2019 yang divonis bersalah oleh pengadilan. Beberapa pelanggaran tersebut antara lain; berperan sebagai moderator kampanye tatap muka caleg DPRD Kabupaten.

Baca Juga:

Dapat Penghargaan dari BKN, Anies Minta ASN Netral dengan Tidak Berpihak

Terdakwa turut aktif menjawab pertanyaan peserta kampanye dan diakhir kampanye melakukan foto bersama. Pelanggaran lainnya yakni turut serta dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan.

Sedangkan dalam Pilkada 2020 juga ada beberapa kasus pelanggaran diantaranya; seorang lurah di Konawe Selatan mengirim pesan ke whatsapp grup yang isinya mendukung salah satu pasangan calon.

Kasus yang telah inkrah lain yaitu seorang Plt Kepala Dinas Sosial dan Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga di salah satu kabupaten di Riau melakukan tindakan menguntungkan paslon saat mengunjungi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

"Ini banyak hal, tidak hanya etik, tapi juga ada pidananya," cetus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi itu.

Ia menilai, strategi pengawasan yang dilakukan Bawaslu antara lain konektivitas pengawasan netralitas ASN dengan berbagai elemen pemerintah serta mendorong tumbuh kembangnya pengawasan partisipatif.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Kemendagri Bahtiar mengungkapkan ada aturan tegas untuk ASN dilarang berpihak kecuali hanya di bilik suara.

Bahtiar selaku tim perumus Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 dari pemerintah juga mengatakan terdapat perdebatan sengit ketika dahulu merumuskan Undang Undang Pemilu tersebut.

Kondisi objektif para ASN berbeda-beda baik kemampuan, kondisinya georgrafis. Kata dia, ASN di Jawa, Bali, dan DKI Jakarta berbeda budaya kerjanya.

Dia mengatakan jumlah ASN di Indonesia itu sedikit, sekitar 4,3 juta orang, akan tetapi dari jumlah itu para ASN memiliki kekuasaan dan pengikut.

"Maka dari itu penegakan aturan netralitas ASN harus didorong oleh semua pihak dalam rangka mewjudkan pemilu luber jurdil," tutup Bahtiar. (Knu)

Baca Juga:

Mendagri Peringatkan ASN Tak Berpolitik Praktis pada Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bareskrim Polri Mulai Usut Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Umat oleh ACT
Indonesia
Bareskrim Polri Mulai Usut Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Umat oleh ACT

Bareskrim Polri langsung bergerak menyelidiki kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan umat oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Komnas HAM Papua Minta Kasus Pembunuhan 4 Warga Libatkan TNI Diusut Tuntas
Indonesia
Komnas HAM Papua Minta Kasus Pembunuhan 4 Warga Libatkan TNI Diusut Tuntas

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua meminta agar kasus pembunuhan yang dibarengi mutilasi itu diusut hingga tuntas.

Anies Tonton Band Nidji ‘Tanpa’ Giring di JIS
Indonesia
Anies Tonton Band Nidji ‘Tanpa’ Giring di JIS

Band tersebut ada di JIS untuk melakukan uji coba perangkat pengeras suara di stadion kandang Persija Jakarta itu.

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris yang Bekerja di Pergudangan
Indonesia
Densus 88 Tangkap Terduga Teroris yang Bekerja di Pergudangan

Densus 88 Antiteror diinformasikan menangkap seorang terduga teroris di Surabaya.

5 Capres Pilihan Publik Versi Survei, Ada Prabowo hingga Sandiaga Uno
Indonesia
5 Capres Pilihan Publik Versi Survei, Ada Prabowo hingga Sandiaga Uno

Point Indonesia merilis hasil survei nasional bertajuk “5 Capres Pilihan Publik 2024” di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (10/4).

Aturan Baru, Warga Diminta Cantumkan Golongan Darah di Kartu Keluarga
Indonesia
Aturan Baru, Warga Diminta Cantumkan Golongan Darah di Kartu Keluarga

Masyarakat diminta menginformasikan golongan darahnya kepada pemeritah. Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengajak masyarakat untuk melengkapi data Kartu Keluarga dengan golongan darah.

Bharada E Disebut Diperintah Tembak Brigadir J, Komnas HAM Bakal Panggil Ulang
Indonesia
Bharada E Disebut Diperintah Tembak Brigadir J, Komnas HAM Bakal Panggil Ulang

Komnas HAM akan melakukan permintaan keterangan terkait uji balistik.

Di Tengah Sengkarut Minyak Goreng, Pemerintah Diminta Fokus Kendalikan Harga Pangan
Indonesia
Di Tengah Sengkarut Minyak Goreng, Pemerintah Diminta Fokus Kendalikan Harga Pangan

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) meminta pemerintah mewaspadai kenaikan beberapa komoditas jelang bulan Ramadan seperti terjadi tahun lalu.

RSKI Pulau Galang Rawat 249 PMI Positif COVID-19
Indonesia
RSKI Pulau Galang Rawat 249 PMI Positif COVID-19

Saat ini, sebanyak 249 PMI yang baru tiba dari Malaysia dan Singapura dirawat di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang karena terkonfirmasi positif COVID-19.

Kunjungan Jokowi ke Ukraina-Rusia Torehkan Sejarah dalam Menjaga Perdamaian Dunia
Indonesia
Kunjungan Jokowi ke Ukraina-Rusia Torehkan Sejarah dalam Menjaga Perdamaian Dunia

Presiden Jokowi ingin menorehkan sejarah bagi bangsa Indonesia dalam upaya mendamaikan konflik antara Ukraina dan Rusia.