Bawaslu Prediksi Politik Uang Jelang Pilkada Serentak Meningkat Saat COVID-19 Ilustrasi pilkada. (ANTARA/Foto: antaranews.dok). (ANTARA/Foto: istimewa)

Merahputih.com - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terkait praktik politik uang di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda saat ini.

Kondisi ekonomi Indonesia yang sedang melemah menjadi dasar alasan praktik politik uang perlu diwaspadai jelang Pilkada Serentak 2020.

"Di masa pandemi ini, ada kekhawatiran kami politik uang akan semakin meningkat. Dalam kondisi ini masyarakat memerlukan bantuan sehingga ada kekuatan baru untuk memberikan uang atau memberikan barang tapi sebagai kepentingan politik," jelas Dewi dalam keteranganya, Jumat (15/5).

Baca Juga:

PKS Tantang PSI Buktikan Adanya Politik Uang di Pemilihan Wagub DKI

Dia mencontohkan, pada masa sebelum pandemi angka politik uang yang tercatat sudah cukup tinggi.

Apalagi nanti, dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada, 230 diantaranya berpotensi diikuti oleh petahana. Hal tersebut diperburuk oleh kondisi saat ini yang mana banyak masyarakat membutuhkan bantuan.

"Jadi bertemunya dua kepentingan antara calon (petahana) dan penerima dikhawatirkan akan meningkatkan angka politik uang. Sehingga kekahwatiran kami nantinya bahwa masyarakat tidak akan melaporkan politik uang," imbuh doktor lulusan Universitas Hasanudin itu.

Logo Pilkada Serentak 2020 (ANTARA/HO-KPU)
Logo Pilkada Serentak 2020 (ANTARA/HO-KPU)

Dewi mengingatkan, hal ini akan menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi seluruh elemen pemilihan baik masyarakat atau lembaga penyelenggara.

Pasalnya, tingkat pelaporan politik uang mungkin akan sangat rendah karena banyak yang membutuhkan bantuan. Namun Dewi menegaskan, bukan berarti Bawaslu tinggal diam dengan tidak melakukan pencegahan.

Ia berujar, saat ini Bawaslu sudah melakukan langkah-langkah untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya politik uang di Pilkada Serentak 2020 nanti.

"Sebagai bagian penting untuk mencegah terjadinya politik uang, kami sudah meluncurkan beberapa desa anti politik uang. Ini antisipasi kami karena melihat pada pilkada sebelumnya angka politik uang sangat tinggi," jelas Dewi.

Baca Juga:

PSI Sebar Isu Politik Uang Seleksi Pengganti Sandi, PDIP: Sebut Namanya!

Selain itu, dia juga mengatakan saat ini Bawaslu juga tengah melakukan program pendidikan politik dengan meluncurkan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang diharapkan bisa menjadi garda depan yang bisa menolak politik uang.

Dengan langkah-langkah tersebut, Dewi menekankan bahwa Bawaslu tetap melakukan kerja-kerja pengawasan dan penanganan pelanggaran demi terciptanya Pilkada Serentak 2020 yang kondusif. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan KPK Tunda Pemeriksaan RJ Lino
Indonesia
Alasan KPK Tunda Pemeriksaan RJ Lino

"RJL (RJ Lino) diperiksa sebagai tersangka. Namun karena belum siap dengan PH-nya maka pemeriksaan ditunda," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin.

Bikin Aturan, Kemenhub Janji Libatkan Komunitas Sepeda
Indonesia
Bikin Aturan, Kemenhub Janji Libatkan Komunitas Sepeda

Beberapa aturan yang akan diatur di antaranya bersepeda saat malam hari diwajibkan melengkapi spotlight, penggunaan helm.

Provinsi Prioritas Penanganan COVID-19 Bertambah
Indonesia
Provinsi Prioritas Penanganan COVID-19 Bertambah

Ada beberapa provinsi yang mendapat catatan

Jokowi Gratiskan Vaksin COVID-19, Gerindra: Ini Kabar Gembira
Indonesia
Jokowi Gratiskan Vaksin COVID-19, Gerindra: Ini Kabar Gembira

10 bulan bangsa Indonesia menghadapi pandemi COVID-19

Sah-Sah Saja Din Syamsuddin Hingga Rocky Gerung 'Berkoalisi'
Indonesia
Sah-Sah Saja Din Syamsuddin Hingga Rocky Gerung 'Berkoalisi'

Kekuatan moral bisa saja berpengaruh namun tidak bisa kalau dalam konteks kekuatan politik

Lurah Kebon Melati Akui Warganya Tak Taat PSBB
Indonesia
Lurah Kebon Melati Akui Warganya Tak Taat PSBB

Tercatat 60 kasus corona terkonfirmasi berada di Kelurahan Kebon Melati.

Sedang Mabuk, Ini Alasan Oknum Perwira TNI AL Nekat Habisi Nyawa Babinsa
Indonesia
Sedang Mabuk, Ini Alasan Oknum Perwira TNI AL Nekat Habisi Nyawa Babinsa

Kasus tersebut berawal saat tersangka datang ke Hotel Mercure dalam kondisi setengah mabuk setelah mengonsumsi minuman keras.

[HOAKS atau FAKTA] Jemaah Asal Aceh Tetap Bisa Naik Haji
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Jemaah Asal Aceh Tetap Bisa Naik Haji

“UU tersebut tidak membuka ruang untuk daerah membuat peraturan sendiri,” kata dia.

KRL Jogja-Solo Mulai Uji Coba, 6 Juta Penumpang Bakal Terlayani di 2021
Indonesia
KRL Jogja-Solo Mulai Uji Coba, 6 Juta Penumpang Bakal Terlayani di 2021

KRL Jogja-Solo ini nantinya bakal menggantikan KA Prameks yang selama ini melayani penumpang setiap hari dengan rute Jogja-Solo.

Guyon Irjen Napoleon Ingin Goyang Tik Tok setelah Divonis 4 Tahun Penjara
Indonesia
Guyon Irjen Napoleon Ingin Goyang Tik Tok setelah Divonis 4 Tahun Penjara

"Nggak perlu kan saya goyang, apa perlu saya goyang Tik Tok," kelakar bekas Kapolres Ogan Komering Ulu ini.