Bawaslu Perlu Waspadai 4 Pelanggaran yang Diprediksi Muncul di Pemilu 2024 Direktur LIMA Ray Rangkuti (MP/Gomes R)

MerahPutih.com - Berdasarkan jadwal yang ditetapkan pemerintah, tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pertengahan tahun ini. Meski pemungutan suara baru digelar pada 14 Februari 2024.

Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti memprediksikan, empat pelanggaran yang perlu diwaspadai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Baca Juga:

Jokowi Perintahkan Pembantunya dan Pemda Dukungan Anggaran Pemilu 2024

"Kira-kira ada sekitar empat (pelanggaran)," kata Ray dalam podcast Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN) bertajuk "Seleksi Bawaslu: Menjawab Tantangan Pemilu 2024", sebagaimana dipantau dalam kanal YouTube RKN Media di Jakarta, Selasa.

Keempat dugaan pelanggaran pemilu tersebut, menurut dia, ialah politik uang, politik identitas, aparatur sipil negara (ASN) yang tidak profesional, dan keberpihakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pihak tertentu.

Politik uang, kata Ray, merupakan pelanggaran selalu terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya sejak Pemilu 2014, Pemilu 2019, hingga Pilkada 2022.

"Ini satu penyakit lama yang tidak kunjung sembuh," tambahnya.

Selanjutnya, terkait politik identitas, dia mengatakan jenis pelanggaran itu mulai muncul di Pemilu 2014, yang kemudian semakin marak terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017 serta masih ditemukan pula di Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.

"Tidak menutup kemungkinan pula pelanggaran itu terjadi kembali di Pemilu 2024," katanya.

Baca Juga:

Jokowi Tak Mau Menterinya Terganggu Agenda Pemilu 2024

Berkenaan dengan ASN yang tidak profesional, yakni berpihak pada calon tertentu, Ray menilai pelanggaran tersebut mulai terjadi di Pilkada 2020.

Walaupun keberpihakan ASN pada calon tertentu di pemilu itu bisa dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), lanjutnya, namun aparatur negara itu tidak merasa takut terhadap sanksi atau hukuman yang diberikan. Sehingga, pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan profesionalitas ASN bisa kembali terjadi di Pemilu 2024.

Sementara itu, soal keberpihakan KPU, dia menjelaskan pelanggaran tersebut mulai terjadi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kembali menetapkan bahwa rekomendasi sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap pelanggaran penyelenggara pemilu dapat diperkarakan di pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Setelah putusan MK tersebut, beberapa gugatan yang diajukan ke PTUN sebagian besar menang, sehingga rekomendasi DKPP dianggap tidak terlalu mengerikan bagi pihak penyelenggara yang melakukan pelanggaran.

"Oleh karena itu, mungkin karena hal ini, potensi pelanggaran di lingkungan KPU bisa terjadi," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Meski Ekonomi Global Sulit, Jokowi Minta Semua Lembaga Tetap Dukung Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Sebut Pemerintah Akan Gelar Evaluasi Persiapan Pandemi Jadi Endemi
Indonesia
Kapolri Sebut Pemerintah Akan Gelar Evaluasi Persiapan Pandemi Jadi Endemi

Vaksinasi salah satu langkah melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19, meminimalisir risiko keparahan saat terpapar, serta memperkuat imun dalam melawan virus.

KPK Tahan Mardani Maming
Indonesia
KPK Tahan Mardani Maming

KPK langsung menahan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming.

Ridwan Kamil Nyatakan Jawa Barat Siap Hadapi Mudik Lebaran 2022
Indonesia
Ridwan Kamil Nyatakan Jawa Barat Siap Hadapi Mudik Lebaran 2022

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat siap menyambut dan melaksanakan kelancaran arus mudik Lebaran 2022.

Ancol Bagi-Bagi Tiket Gratis Sambut HUT ke-495 DKI
Indonesia
Ancol Bagi-Bagi Tiket Gratis Sambut HUT ke-495 DKI

Ancol membagi-bagikan tiket gratis bagi warga yang ingin berekreasi pada tanggal 22 Juni 2022.

Wagub DKI Apresiasi Baim Wong Batal Ambil HAKI Citayam Fashion Week
Indonesia
Wagub DKI Apresiasi Baim Wong Batal Ambil HAKI Citayam Fashion Week

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengapresiasi langkah Baim Wong karena batal untuk mengambil HAKI atas CFW.

Bertemu Putin, Jokowi Nyatakan Siap Jembatani Komunikasi Rusia dan Ukraina
Indonesia
Bertemu Putin, Jokowi Nyatakan Siap Jembatani Komunikasi Rusia dan Ukraina

Jokowi menyatakan siap menjadi jembatan komunikasi antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin agar kedua pihak mencapai perdamaian.

Fasilitas Pariwisata Borobudur Yang Sudah Dibangun Jokowi
Indonesia
Fasilitas Pariwisata Borobudur Yang Sudah Dibangun Jokowi

Dalam perjalanannya menuju Candi Borobudur, Presiden diagendakan mengunjungi Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

PKS Nilai Pengubahan Logo Halal Kontraproduktif
Indonesia
PKS Nilai Pengubahan Logo Halal Kontraproduktif

"Label halal baru yang dibuat BPJPH Kementerian Agama justru kontraproduktif bagi upaya membangun kepercayaan publik melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan jaminan produk halal bagi masyarakat khususnya konsumen muslim di Indonesia," ucap Jazuli

NIK Presiden Jokowi Tersebar di Medsos, Begini Tanggapan Istana
Indonesia
NIK Presiden Jokowi Tersebar di Medsos, Begini Tanggapan Istana

Juru Bicara (Jubir) Presiden Fadjroel Rachman menyayangkan bocornya data pribadi Presiden Jokowi) ke publik

Pemprov DKI Minta Kontraktor SMAN 96 Bertanggung Jawab
Indonesia
Pemprov DKI Minta Kontraktor SMAN 96 Bertanggung Jawab

Robohnya bangunan SMA Negeri 96 Cengkareng, Jakarta Barat masih diselidiki oleh Polda Metro Jaya.