Bawaslu Minta Harmonisasi UU Pemilu dan Pilkada Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu berharap adanya harmonisasi antara Undang-undang (UU) Pemilu dan UU Pemilihan (Pilkada). Harmonisasi itu khususnya mengenai tugas dan wewenang penyelenggara pemilu.

"Kemudian juga, soal penegakan hukum, serta sinkronisasi Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam setiap tahapan," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Abhan di Jakarta, Rabu (22/9).

Baca Juga:

Aturan Disiplin ASN, Mudahkan Bawaslu Pantau Netralitas di Pemilu dan Pilkada

Ia mengakui, masih ada regulasi yang tumpang tindih dalam pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada Serentak 2020 lalu. Kondisi tersebut, menyulitkan para penyelenggara.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu itu juga mendorong adanya peningkatan kemampuan penggunaan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel ( keteraksesan) dalam setiap proses pengawasan.

"Ini penting dilakukan mengingat KPU telah mempersiapkan sistem informasi yang akan digunakan pada setiap tahapan. Sempurnakan sistem informasi yang ada agar tidak menjadi kendala Ketika digunakan," katanya.

Sementara Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Ahsanul Minan mengatakan, antar peraturan dinilai memang belum sinkron. Dia mencontohkan ketentuan pelanggaran dan mekanisme penegakan hukumnya.

"Lalu terdapat problem normatif dalam regulasi. Kekosongan norma, ambiguitas, inkonsistensi, kontradiksi, dan kurang proyektif. Misalnya norma tentang penyusunan data kependudukan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) dan pendaftaran pemilih,” ucap Minan.

Pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tahun 2021 yang diselenggarakan Bawaslu di Kabupaten Sleman. ANTARA/HO-Humas Pemkab Sleman
Pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tahun 2021 yang diselenggarakan Bawaslu di Kabupaten Sleman. ANTARA/HO-Humas Pemkab Sleman

Ia menyarankan penyelenggara pemilu harus melakukan sosialisasi secara masif terkait hal-hal apa yang berbeda pada Pemilu Serentak 2024 dan mendorong penguatan pendidikan pemilih secara intens dan kesiapan serta komitmen pemerintah.

KPU telah membuat rancangan atau draf tahapan pemilu dan pilkada serentak pada rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR bersama Kemdagri, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 6 September 2021 lalu.

Saat itu, KPU menyampaikan, telah menyusun tanggal pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilu Serentak pada 21 Februari 2024 dan untuk Pilkada Serentak pada 27 November 2024. (Pon)

Baca Juga:

Bawaslu Berikan 4 Rekomendasi Buat Pemilu dan Pilkada 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahfud MD: Di Luar Negeri Sudah Tidak Ada Lagi Isu Papua Merdeka
Indonesia
Mahfud MD: Di Luar Negeri Sudah Tidak Ada Lagi Isu Papua Merdeka

Perkembangan pembangunan Papua sudah dipaparkan kepada duta besar Indonesia di berbagai negara dan kawasan.

PPKM Darurat dan Keresahan Pengusaha
Indonesia
PPKM Darurat dan Keresahan Pengusaha

Rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat membuat pengusaha resah, pasrah dan gelisah.

Menkominfo: Natal Tingkatkan Solidaritas dan Kerekatan Sosial
Indonesia
Menkominfo: Natal Tingkatkan Solidaritas dan Kerekatan Sosial

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, momentum perayaan Natal kali ini menjadi salah satu tolok ukur atas solidaritas dan kerekatan sosial agar mampu menghadapi tantangan dan tekanan di berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital nasional.

Super Air Jet Buka Penerbangan Solo-Jakarta
Indonesia
Super Air Jet Buka Penerbangan Solo-Jakarta

Maskapai penerbangan Super Air Jet resmi membuka rute perjalanan di Bandara Adi Soemarmo Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (5/1).

Pidato Sidang Tahunan, Jokowi Apresiasi Kerja Keras Penuh Pengabdian Nakes
Indonesia
Pidato Sidang Tahunan, Jokowi Apresiasi Kerja Keras Penuh Pengabdian Nakes

Presiden Jokowi menegaskan ketersediaan dan keterjangkauan harga obat akan terus dijamin

Bamsoet Sebut Kawasan Ancol Paling Tepat Jadi Sirkuit Formula E
Indonesia
Bamsoet Sebut Kawasan Ancol Paling Tepat Jadi Sirkuit Formula E

Semua keputusan penentuan lokasi akan ditentukan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Ikatan Motor Indonesia (IMI), serta Formula E Operations (FEO).

RUU TPKS Resmi Jadi RUU Inisiatif DPR
Indonesia
RUU TPKS Resmi Jadi RUU Inisiatif DPR

Dari sembilan fraksi, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tetap menolak pengesahan RUU TPKS

Solo Jadi PPKM Level 2, Gibran: Pengawasan PTM Diperketat
Indonesia
Solo Jadi PPKM Level 2, Gibran: Pengawasan PTM Diperketat

Sudah ada Intruksi pada sekolah-sekolah untuk surveilans di tiap sekolah dan kampus

Perkelahian di Pasar Remu Sorong Tewaskan Seorang Warga, Satu Mobil Dibakar
Indonesia
Perkelahian di Pasar Remu Sorong Tewaskan Seorang Warga, Satu Mobil Dibakar

Perkelahian warga di Pasar Sentral Remu, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu mobil dibakar oleh massa.

Tetua Adat Yakin Baju Badui Bakal Dibanjiri Pesanan Usai Dipakai Jokowi
Indonesia
Tetua Adat Yakin Baju Badui Bakal Dibanjiri Pesanan Usai Dipakai Jokowi

UMKM terpuruk akibat dampak pandemi virus Corona atau COVID-19