Bawaslu Minta Harmonisasi UU Pemilu dan Pilkada Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu berharap adanya harmonisasi antara Undang-undang (UU) Pemilu dan UU Pemilihan (Pilkada). Harmonisasi itu khususnya mengenai tugas dan wewenang penyelenggara pemilu.

"Kemudian juga, soal penegakan hukum, serta sinkronisasi Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam setiap tahapan," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Abhan di Jakarta, Rabu (22/9).

Baca Juga:

Aturan Disiplin ASN, Mudahkan Bawaslu Pantau Netralitas di Pemilu dan Pilkada

Ia mengakui, masih ada regulasi yang tumpang tindih dalam pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada Serentak 2020 lalu. Kondisi tersebut, menyulitkan para penyelenggara.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu itu juga mendorong adanya peningkatan kemampuan penggunaan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel ( keteraksesan) dalam setiap proses pengawasan.

"Ini penting dilakukan mengingat KPU telah mempersiapkan sistem informasi yang akan digunakan pada setiap tahapan. Sempurnakan sistem informasi yang ada agar tidak menjadi kendala Ketika digunakan," katanya.

Sementara Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Ahsanul Minan mengatakan, antar peraturan dinilai memang belum sinkron. Dia mencontohkan ketentuan pelanggaran dan mekanisme penegakan hukumnya.

"Lalu terdapat problem normatif dalam regulasi. Kekosongan norma, ambiguitas, inkonsistensi, kontradiksi, dan kurang proyektif. Misalnya norma tentang penyusunan data kependudukan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) dan pendaftaran pemilih,” ucap Minan.

Pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tahun 2021 yang diselenggarakan Bawaslu di Kabupaten Sleman. ANTARA/HO-Humas Pemkab Sleman
Pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tahun 2021 yang diselenggarakan Bawaslu di Kabupaten Sleman. ANTARA/HO-Humas Pemkab Sleman

Ia menyarankan penyelenggara pemilu harus melakukan sosialisasi secara masif terkait hal-hal apa yang berbeda pada Pemilu Serentak 2024 dan mendorong penguatan pendidikan pemilih secara intens dan kesiapan serta komitmen pemerintah.

KPU telah membuat rancangan atau draf tahapan pemilu dan pilkada serentak pada rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR bersama Kemdagri, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 6 September 2021 lalu.

Saat itu, KPU menyampaikan, telah menyusun tanggal pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilu Serentak pada 21 Februari 2024 dan untuk Pilkada Serentak pada 27 November 2024. (Pon)

Baca Juga:

Bawaslu Berikan 4 Rekomendasi Buat Pemilu dan Pilkada 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejaksaan Minta Bantuan Jaksa Singapura Pulangkan Tersangka Korupsi Surya Darmadi
Indonesia
Kejaksaan Minta Bantuan Jaksa Singapura Pulangkan Tersangka Korupsi Surya Darmadi

Kejaksaan Agung berupaya memulangkan tersangka kasus dugaan korupsi penguasaan lahan sawit Surya Darmadi dari Singapura ke Indonesia.

Gantikan Suharso dari Kursi Ketum PPP, Mardiono Datangi KPU Hari Ini
Indonesia
Gantikan Suharso dari Kursi Ketum PPP, Mardiono Datangi KPU Hari Ini

Waketum PPP Arsul Sani mengatakan, kedatangan Mardiono untuk silaturahmi pukul 14.00 siang nanti.

5.428 Orang Terinfeksi COVID-19 dalam Sehari
Indonesia
5.428 Orang Terinfeksi COVID-19 dalam Sehari

Penambahan kasus harian COVID-19 kembali terjadi. Kali ini, update COVID-19 pada hari ini, Rabu (24/8), kasus positif mengalami kenaikan sebanyak 5.428 kasus.

Setelah Tertunda, Istri Sambo Berikan Kesaksian Dihadapan Hakim
Indonesia
Setelah Tertunda, Istri Sambo Berikan Kesaksian Dihadapan Hakim

Kuasa hukum Putri, Arman Hanis khawatir persidangan menyinggung soal peristiwa pelecehan seksual.

Wapres Ma'ruf Amin Harap Imlek Momentum Perkuat Solidaritas Bangsa
Indonesia
Wapres Ma'ruf Amin Harap Imlek Momentum Perkuat Solidaritas Bangsa

Tahun Baru Imlek menjadi momentum penguatan solidaritas bangsa Indonesia.

Waspadai Potensi Lonjakan Kasus COVID-19 di Awal Tahun 2023
Indonesia
Waspadai Potensi Lonjakan Kasus COVID-19 di Awal Tahun 2023

Namun, kewaspadaan perlu tetap dilakukan karena akan menghadapi awal tahun 2023 yang biasanya kasus melonjak pasca libur Natal dan Tahun Baru.

Tiga PR Krusial yang Harus Diselesaikan Mendag Zulhas
Indonesia
Tiga PR Krusial yang Harus Diselesaikan Mendag Zulhas

Amin mengingatkan Mendag Zulhas menghadapi sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang krusial dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

Lonjakan Inflasi akan Gerus Daya Beli Masyarakat
Indonesia
Lonjakan Inflasi akan Gerus Daya Beli Masyarakat

"Saya kira Inflasi ini sangat berdampak bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Lonjakan inflasi tentu akan menggerus daya beli masyarakat miskin," kata Mukhtarudin

Alasan Dishub DKI Lakukan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Bundaran HI
Indonesia
Alasan Dishub DKI Lakukan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Bundaran HI

Pelaksana Harian Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Emanuel Kristanto mengatakan, aturan baru ini diberlakukan untuk mengurangi kepadatan kendaraan di wilayah HI.

Ganjar Unggul dari Prabowo dan Anies Versi Survei Charta Politika
Indonesia
Ganjar Unggul dari Prabowo dan Anies Versi Survei Charta Politika

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dinilai sebagai tokoh paling banyak dipilih jika Pemilihan Presiden dilaksanakan hari ini. Hal itu tercermin dari survei yang diselenggarakan Charta Politika Indonesia. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, elektabilitas calon presiden semakin mengerucut kepada tiga nama yakni Ganjar, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.