Bawaslu Minta Harmonisasi UU Pemilu dan Pilkada Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu berharap adanya harmonisasi antara Undang-undang (UU) Pemilu dan UU Pemilihan (Pilkada). Harmonisasi itu khususnya mengenai tugas dan wewenang penyelenggara pemilu.

"Kemudian juga, soal penegakan hukum, serta sinkronisasi Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam setiap tahapan," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Abhan di Jakarta, Rabu (22/9).

Baca Juga:

Aturan Disiplin ASN, Mudahkan Bawaslu Pantau Netralitas di Pemilu dan Pilkada

Ia mengakui, masih ada regulasi yang tumpang tindih dalam pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada Serentak 2020 lalu. Kondisi tersebut, menyulitkan para penyelenggara.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu itu juga mendorong adanya peningkatan kemampuan penggunaan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel ( keteraksesan) dalam setiap proses pengawasan.

"Ini penting dilakukan mengingat KPU telah mempersiapkan sistem informasi yang akan digunakan pada setiap tahapan. Sempurnakan sistem informasi yang ada agar tidak menjadi kendala Ketika digunakan," katanya.

Sementara Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Ahsanul Minan mengatakan, antar peraturan dinilai memang belum sinkron. Dia mencontohkan ketentuan pelanggaran dan mekanisme penegakan hukumnya.

"Lalu terdapat problem normatif dalam regulasi. Kekosongan norma, ambiguitas, inkonsistensi, kontradiksi, dan kurang proyektif. Misalnya norma tentang penyusunan data kependudukan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) dan pendaftaran pemilih,” ucap Minan.

Pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tahun 2021 yang diselenggarakan Bawaslu di Kabupaten Sleman. ANTARA/HO-Humas Pemkab Sleman
Pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tahun 2021 yang diselenggarakan Bawaslu di Kabupaten Sleman. ANTARA/HO-Humas Pemkab Sleman

Ia menyarankan penyelenggara pemilu harus melakukan sosialisasi secara masif terkait hal-hal apa yang berbeda pada Pemilu Serentak 2024 dan mendorong penguatan pendidikan pemilih secara intens dan kesiapan serta komitmen pemerintah.

KPU telah membuat rancangan atau draf tahapan pemilu dan pilkada serentak pada rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR bersama Kemdagri, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 6 September 2021 lalu.

Saat itu, KPU menyampaikan, telah menyusun tanggal pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilu Serentak pada 21 Februari 2024 dan untuk Pilkada Serentak pada 27 November 2024. (Pon)

Baca Juga:

Bawaslu Berikan 4 Rekomendasi Buat Pemilu dan Pilkada 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiga 'Mobile Storage' Pertamina disiapkan di Tol Purbaleunyi dan Tol Cipali
Indonesia
Tiga 'Mobile Storage' Pertamina disiapkan di Tol Purbaleunyi dan Tol Cipali

Mobile Storage adalah mobil tangki berisi BBM yang bersiaga untuk mengisi tangki BBM di SPBU

 BI Catat Uang Beredar Naik 11,5 Persen
Indonesia
BI Catat Uang Beredar Naik 11,5 Persen

Erwin memastikan jika kontraksi pertumbuhan kredit mulai membaik, atau tercatat sebesar minus 2,4 persen (yoy) pada April 2021.

Polisi Tegaskan Instruksi Kapolri Hanya untuk Media Internal, Bukan Media Nasional
Indonesia
Polisi Tegaskan Instruksi Kapolri Hanya untuk Media Internal, Bukan Media Nasional

Kapolri mengeluarkan instruksi terkait peliputan awak media

Hewan Terinfeksi COVID-19 Tidak Menular ke Manusia
Indonesia
Hewan Terinfeksi COVID-19 Tidak Menular ke Manusia

Dihimbau untuk selalu merawat dan memenuhi kesejahteraan hewan peliharaan. Para pemilik hewan yang dinyatakan positif, diminta tidak melakukan kontak dengan hewan.

Anies Siapkan RPP Dorong Siswa Berdiskusi Permasalahan Bangsa
Indonesia
Anies Siapkan RPP Dorong Siswa Berdiskusi Permasalahan Bangsa

"Jadi anak anak diarahkan untuk mereka bisa membahas, mereka bisa berdiskusi, dan mengkaji bersama atas apa yang kita percakapkan di masyarakat," ujarnya.

Komisi B DPRD DKI Tunda Rapat dengan Pembangunan Sarana Jaya
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tunda Rapat dengan Pembangunan Sarana Jaya

Komisi B DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menunda rapat dengan BUMD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ). Alasannya, petinggi PSJ dinilai belum siap dengan data diskusi hari ini.

Pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 12 Orang
Indonesia
Pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 12 Orang

Terhitung sejak 23 Maret 2020 sampai dengan 9 September 2021 jumlah pasien yang dirujuk ke RS Darurat Wisma Atlet sebanyak 127.355 orang

Kasus Aktif Corona Pecah Rekor, Wagub DKI Imbau Warga Tetap di Rumah
Indonesia
Kasus Aktif Corona Pecah Rekor, Wagub DKI Imbau Warga Tetap di Rumah

"Hari ini pecah rekor lagi. Masyarakat kami minta meningkatkan disiplin, tetap di rumah, jangan ke mana-mana. Laksanakan 5M dan ketentuan kebijakan PPKM darurat," Riza

Sri Mulyani Tegaskan Indonesia Bangsa Tangguh, Bisa Atasi Tantangan Hari Ini dan di Masa Depan
Indonesia
Sri Mulyani Tegaskan Indonesia Bangsa Tangguh, Bisa Atasi Tantangan Hari Ini dan di Masa Depan

Esensi perjuangannya masih sama, berjuang untuk bisa melalui pandemi

Ekonomi Kawasan ASEAN+3 Bakal Tumbuh 5 Persen
Indonesia
Ekonomi Kawasan ASEAN+3 Bakal Tumbuh 5 Persen

Pandemi telah mengubah cara bisnis dan konsumen bertransaksi, mempercepat digitalisasi, dan menyebabkan munculnya model bisnis dan jenis perusahaan baru.