Kampanye Terselubung Bupati Klaten saat Wabah Corona Jadi Sorotan

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 30 April 2020
Kampanye Terselubung Bupati Klaten saat Wabah Corona Jadi Sorotan
Bantuan hand sanitizer ditempeli stiker mpatan itu, Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Mulyani. (MP/Istimewa).

MerahPutih.com - Koordinator Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Rofiuddin meminta semua pihak agar tidak melakukan kampanye terselubung di tengah wabah COVID-19.

Hal itu dilakukan setelah adanya kasus pemberian bantuan hand sanitizer di wilayah Klaten dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten dengan ditempeli stiker bergambar Bupati Klaten sekaligus petahana bakal cabup di Pilkada Klaten, Sri Mulyani.

Baca Juga

Bupati Klaten Politisasi Bansos COVID-19

"Semua pihak harus bersama-sama memerangi dan mencegah penyebaran COVID-19. Kalau memang berniat membantu tidak perlu memasang gambar atau memberi stiker seorang bakal calon yang juga menjabat kepala daerah," ujar Rofiuddin, Kamis (30/4).

Ia mengatakan Bawaslu Jawa Tengah mendesak agar pemberian bantuan tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pencitraan maupun popularitas dalam Pilkada 2020. Apalagi, batuan di tengah pandemi COVID bersumber dari anggaran APBN atau APBD.

"Bantuan dari uang rakyat jangan dimanfaatkan kampanye terselubung dengan cara menempeli stiker gambar petahana yang maju di Pilkada 2020. Kasus Bupati Klaten bisa jadi peringatan kepala daerah lainnya," kata dia.

Koordinator Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Rofiuddin. (MP/Ismail)
Koordinator Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Rofiuddin. (MP/Ismail)

Rofiuddin menegaskan seharusnya, bantuan tersebut diniatkan untuk mengedepankan pelayanan dan membantu masyarakat. Bukan untuk kepentingan pencitraan dan popularitas.

"Sangat tidak etis jika adanya musibah COVID-19 dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Ini bicara etika politik," kata dia.

Bawaslu Jawa Tengah, kata dia, akan terus melakukan pengawasan terhadap proses Pilkada 2020. Hingga kini, proses Pilkada 2020 yang ditunda hanya empat tahapan. Di luar itu, tahapan atau penundaan Pilkada 2020 belum diputuskan secara resmi.

"Kalau dalam kasus di Klaten ada unsur pelanggaran akan segera diusut dan ditangani. Jika temuan itu memenuhi unsur pidana maka akan diproses pidana pemilu," tutup dia.

Diberitakan sebelumnya, perilaku tak terpuji diperlihatkan Bupati Klaten Sri Mulyani di tengah pandemi COVID-19. Dia membagikan hand sanitizer dengan ditempeli stiker foto dirinya. Alih-alih mendapat pujian, Sri Mulyani malah banjir hujatan dari warganet yang tak simpati dengan sikap orang nomor satu di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah tersebut.

Baca Juga

Viral, Hand Sanitizer Bantuan Kemensos Ditempeli Stiker Bakal Cabup Klaten

Tagar #BupatiKlatenMemalukan menjadi trending topic di medsos. Dalam kesempatan itu, Bupati Klaten, Sri Mulyani langsung meminta maaf atas kekeliruan tersebut. (*)

Berita ini merupakan laporan Ismail Soli, kontributor merahputih.com untuk wilayah Solo dan sekitarnya

#Bawaslu
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Bagikan