Bawaslu Janji Perkuat Pencegahan Sengketa Pemilu 2024 Anggota Bawaslu Lolly Suhenty melakukan peninjauan help desk Sipol KPU di Jakarta, Kamis. ANTARA/HO-Bawaslu.

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tengah menyusun pedoman dan alat kerja pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu 2024. Hal ini karena pencegahan merupakan leading sector kerja kelembagaan.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebut, pendekatan Bawaslu fokus ke pencegahan dan penindakan.

"Pencegahan harus kuat, penindakan tidak boleh main-main," tegasnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Pedoman dan Alat Kerja Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (28/7).

Baca Juga:

PKS Siap Daftar jadi Peserta Pemilu 2024 di Hari Pertama

Dia mengungkapkan, secara kelembagaan, Bawaslu mempunyai divisi baru yakni Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.

Maka dari itu, forum ini merupakan salah satu upaya dalam memastikan Bawaslu berjalan sesuai yang diharapkan.

Harapan besarnya, pencegahan akan kuat, partisipasi masyarakat akan kuat, informasi kepada publik juga kuat.

"Ini semua harus ada alat kerjanya," kata dia.

Untuk meminimalisir celah pelanggaran, anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengecek langsung helpdesk (meja bantu) aplikasi Sistem Informasi Politik (Sipol) di KPU RI.

Ia melihat perkembangan kelengkapan data partai politik dan menyatakan Bawaslu melakukan pengawasan melekat pada tahapan ini.

Baca Juga:

Bawaslu Beberkan Potensi Gangguan Keamanan Pemilu 2024

Lolly menyampaikan, sejauh ini belum ada kendala teknis yang ditemukan, namun tidak menutup kemungkinan akan ada kendala ketika pembukaan pendaftaran dimulai.

Maka, lanjutnya, Bawaslu akan tetap memantau selama proses tahapan pendaftaran berlangsung.

"Pengawasan akan kita lakukan dalam konteks kerja selama masa pendaftaran, pengawasan akan dilakukan secara melekat," jelasnya.

Soal kendala teknis, Lolly pun meminta KPU tetap waspada terutama saat dibuka pendaftaran yang mengakibatkan kemungkinan membludaknya pendaftaran parpol.

Sehingga, dia melihat Bawaslu perlu menyiapkan antisipasi dalam hal tersebut.

"Saya tanya upaya KPU nampaknya helpdesk cukup aktif berkomunikasi, kalau ada sulit dihubungi maka harus ada upaya mitigasi risiko dari KPU," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu tersebut. (Knu)

Baca Juga:

Ada 3 Provinsi Baru, Jokowi Disarankan Keluarkan Perpu Penambahan Dapil Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS: Pemerintah Harus Prioritaskan Papua, Jangan Asyik Urusi IKN Saja
Indonesia
PKS: Pemerintah Harus Prioritaskan Papua, Jangan Asyik Urusi IKN Saja

Terjadinya serangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua yang menyebabkan dua orang prajurit TNI gugur bukanlah pertama kalinya terjadi. Menurut Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta, serangan itu memprihatinkan, mengingat kejadian penyerangan KKB semakin sering terjadi dalam tiga bulan terakhir.

Warga Negara Indonesia Asal Jawa Atau Non-Jawa Punya Hak yang Sama Menjadi Capres
Indonesia
Warga Negara Indonesia Asal Jawa Atau Non-Jawa Punya Hak yang Sama Menjadi Capres

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono menegaskan peraturan perundangan tidak mengatur terkait daerah asal calon presiden (capres).

Komisi VI DPR Ungkap Alasan Bentuk Panja Pangan ketimbang Minyak Goreng
Indonesia
Komisi VI DPR Ungkap Alasan Bentuk Panja Pangan ketimbang Minyak Goreng

Komisi VI DPR RI lebih memilih membentuk panita kerja atau panja komoditas pangan ketimbang minyak goreng (migor).

Perebutan Hak Cipta CFW Bentuk Pergeseran Aktivitas Budaya
Indonesia
Perebutan Hak Cipta CFW Bentuk Pergeseran Aktivitas Budaya

"Logika ekonomi yang lebih kapitalistik sedang berjalan di CFW. Artinya ada semacam proses kapitalisasi," ujarnya.

Ratusan Warga Masih Mengungsi di Rumah Jabatan Bupati Sikka
Indonesia
Saat Megawati Bingung Ibu-ibu Belanja Pakaian Baru Tapi Harus Antre Dapatkan Minyak Goreng
Indonesia
Saat Megawati Bingung Ibu-ibu Belanja Pakaian Baru Tapi Harus Antre Dapatkan Minyak Goreng

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) merupakan entitas baru, unit di bawah Pemerintah Daerah. Pembentukan dan programnya dikoordinasikan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Partai Baru Minta Diberikan Kemudahan Saat Verifikasi Parpol
Indonesia
Partai Baru Minta Diberikan Kemudahan Saat Verifikasi Parpol

PU menggunakan Metode Krejcie dan Morgan yang dinilai memberatkan bagi partai nonparlemen maupun partai baru.

Tarif Angkutan Umum bakal Melonjak 35 Persen Akibat BBM Naik
Indonesia
Tarif Angkutan Umum bakal Melonjak 35 Persen Akibat BBM Naik

Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno membeberkan kenaikan harga BBM tersebut membuat tarif angkutan umum akan mengalami kenaikan hingga 30 persen.

Harun Masiku Masih Buron, Novel Baswedan: Harusnya Firli yang Tidak Boleh Tidur Nyenyak
Indonesia
Harun Masiku Masih Buron, Novel Baswedan: Harusnya Firli yang Tidak Boleh Tidur Nyenyak

"Intinya, bahwa benar tidur nyenyak atau tidak itu bukan urusan Firli. Harusnya Firli yang tidak boleh tidur nyenyak karena belum tangkap buronan HM (Harun Masiku) sampai sekarang," kata Novel

Kepala Daerah Aglomerasi Sepakati Lokasi Isoter Selama Nataru di Asrama Haji Donohudan
Indonesia
Kepala Daerah Aglomerasi Sepakati Lokasi Isoter Selama Nataru di Asrama Haji Donohudan

Ia mengatakan, penentuan lokasi isoter di Asrama Haji Donohudan ini didasari dari hasil rapat bersama kepala daerah di Soloraya atau aglomerasi pada Rabu (22/12). Semua kepala daerah juga sudah kompak dalam penentuan isoter.