Bawaslu Ingatkan Potensi Penggunaan Dana Desa pada Pemilu 2024 Ilustrasi - Bawaslu Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, sosialisasi tolak politik uang jelang pemilu dan pilkada beberapa waktu lalu. ANTARA/Nikolas Panama

MerahPutih.com - Tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai dengan ditandai peluncurannya di KPU RI, Selasa (14/6) lalu.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja memperingatkan soal potensi penggunaan dana desa untuk kepentingan partai politik tertentu atau peserta pemilu/pilkada. Pasalnya, kegiatan itu masuk dalam kategori politik uang.

Dia menegaskan, politik uang tidak hanya perbuatan memberikan kepada pemilih, tetapi juga penggunaan fasilitas desa, termasuk dana desa.

Baca Juga:

Yenny Wahid Serukan Politisi Tidak Gunakan Isu SARA Jelang Pemilu 2024

"Misalnya penggunaan anggaran dana desa yang mencapai satu miliar itu, digunakan untuk kepentingan partai politik tertentu atau peserta pemilu atau pilkada tertentu itu. Kami menyebutnya politik uang," kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/6).

Ia juga menyebut, titik rawan Pemilu dan Pilkada 2024 yang lain yakni terkait pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.

Namun di antara jenis pelanggaran tersebut, kata Bagja, pelanggaran yang dilakukan kepala desa dan camat justru lebih sering terjadi.

"Mereka bisa mengumpulkan RT dan RW, ini persoalan juga. Itu terjadi di Pemilu 2019 dan Pilkada 2020," papar Bagja.

Bagja juga memprediksi politisasi SARA bakal kembali mewarnai hajatan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Bagja berujar, titik rawan lain yakni data pemutakhiran pemilih, serta kerumitan pemungutan suara, penghitungan suara, dan percepatan memperoleh hasil.

Ia berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) cermat dalam menyusun daftar pemilih.

"Saya berharap dapat KPU bisa diperbaiki karena hasil pencermatan Bawaslu (pada Pemilu 2019) menghasilkan DPTHP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan) satu dan dua. Ada pemutakhiran data yang tidak dilakukan dengan benar," harap Bagja.

Baca Juga:

Surya Paloh Serukan Masyarakat Hindari Perpecahan Saat Pemilu 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu 2024, tahapan pemilu dimulai pada 14 Juni 2022.

Tahapan diawali dengan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.

Berikut tahapan Pemilu 2024:

- Pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu pada 29 Juli hingga 13 Desember 2022

- Penetapan peserta Pemilu pada 14 Desember 2022

- Pencalonan anggota DPD pada 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023

- Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota pada 24 April 2023-25 November 2023

- Pencalonan presiden dan wakil presiden pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023

- Kampanye selama 75 hari mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024

- Pemungutan suara pada 14 Februari 2024. (Knu)

Baca Juga:

Sudah 16 Partai Politik Daftar Buat Ikut Pemilu 2024 Lewat SIPOL KPU

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dea OnlyFans Ditangkap Polda Metro, Diduga Kerap Jual Konten Vulgar
Indonesia
Dea OnlyFans Ditangkap Polda Metro, Diduga Kerap Jual Konten Vulgar

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya meringkus Dea.

Menkes Sebut Indonesia Masuk Lima Besar Cakupan Vaksinasi Terbanyak di Dunia
Indonesia
Menkes Sebut Indonesia Masuk Lima Besar Cakupan Vaksinasi Terbanyak di Dunia

Pemerintah tentunya akan terus menggenjot cakupan vaksinasi nasional

12 DPD Partai Gerindra Dorong Prabowo Kembali Maju di Pilpres 2024
Indonesia
12 DPD Partai Gerindra Dorong Prabowo Kembali Maju di Pilpres 2024

12 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau provinsi Partai Gerindra mendorong Prabowo Subianto kembali maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Libur Nataru, Forkopimda Harus Tegas Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Libur Nataru, Forkopimda Harus Tegas Terapkan Protokol Kesehatan

Masyarakat dapat beradaptasi dengan beberapa pengaturan yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri)

UMP DKI 2022 Naik Rp 37 Ribu, Wagub Riza: Semoga Bisa Dimaklumi
Indonesia
UMP DKI 2022 Naik Rp 37 Ribu, Wagub Riza: Semoga Bisa Dimaklumi

"Kami minta buruh dan pekerja di ibu kota untuk bisa memaklumi kenaikan UMP DKI sebesar 0,85 persen," kata Riza di Balai Kota, Jakarta, Senin (22/11).

 Penghuni Isoter di Solo Mulai Menurun
Indonesia
Penghuni Isoter di Solo Mulai Menurun

Warga penghuni isolasi terpusat (isoter) di Graha Wisata Niaga dan Ndalem Priyosuhartan Solo juga mulai berkurang.

Ridwan Kamil Tawarkan Kerja Sama Pertanian Hingga Pariwisata ke Bupati Sorong
Indonesia
Ridwan Kamil Tawarkan Kerja Sama Pertanian Hingga Pariwisata ke Bupati Sorong

Ridwan Kamil akan menghadiri pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021

Upah Minimum 2022 Naik 1,09 Persen, PKS Desak Kebutuhan Hidup Layak Jadi Pertimbangan
Indonesia
Upah Minimum 2022 Naik 1,09 Persen, PKS Desak Kebutuhan Hidup Layak Jadi Pertimbangan

Pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dalam menentukan UMP 2022. Apalagi, selama pandemi COVID-19 kebutuhan dan biaya hidup terus naik.

1,1 Juta Jiwa Nyaris Jadi Korban Peredaran Narkoba Asal Malaysia Jelang Nataru
Indonesia
1,1 Juta Jiwa Nyaris Jadi Korban Peredaran Narkoba Asal Malaysia Jelang Nataru

Sebanyak tiga orang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus peredaran narkotika jaringan Malaysia-Indonesia.

Pimpinan DPRD DKI Pastikan Anggaran Formula E tidak Ada Dalam APBD 2022
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Pastikan Anggaran Formula E tidak Ada Dalam APBD 2022

"Yang jelas enggak ada anggaran soal Formula E," ujar M. Taufik saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022, di Hotel Grand Cempaka, Puncak, Bogor, Kamis (4/11)