Bawaslu Imbau Masyarakat Waspada Hoaks saat Masa Kampanye

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 02 Desember 2023
Bawaslu Imbau Masyarakat Waspada Hoaks saat Masa Kampanye

Ilustrasi Pemilu 2024. ANTARA/Ilustrator Fatwa Iham

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Masyarakat harus cerdas dalam memilah informasi yang diterima agar tidak termakan hoaks. Khususnya saat tahapan kampanye Pemilu 2024.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Herwyn JH Malonda meminta masyarakat perlu cek fakta atas setiap informasi yang datang.

Baca Juga:

Bawaslu Minta Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pelanggaran Masa Kampanye

Di masa kampanye, Herwyn melihat akan ada potensi pelanggaran seperti kampanye hitam, hoaks hingga disinformasi. Terlebih menurut dia, di jaman digitalisasi saat ini yang mana semua informasi semakin cepat tersebar.

"Diharapkan kita semua dalam menerima informasi kita saring dulu mana informasi yang bisa diteruskan, sudah tervalidasi kebenarannya mana yang harus berhenti di kita," tegas dia di Jakarta, Sabtu (2/12).

Alangkah baiknya kata dia, setiap peserta pemilu baik eksekutif dan legislatif dapat berkampanye secara sehat yaitu dengan edukasi politik.

Sehingga dalam prosesnya, dia berharap masyarakat mendapatkan pengetahuan yang jelas terkait peserta pemilu yang tengah berkampanye.

Baca Juga:

Bawaslu Janji Tak Pandang Bulu Tindak Timses Capres-Cawapres Curang

"Kampanye itu kan pemberian informasi, melalui visi dan misi program dari peserta pemilu atau citra apa dia baik atau tidak. Kita harus lihat informasinya menyesatkan atau tidak," kata dia.

Maka Herwyn pun mengingatkan hal yang wajar jika terjadi keberagaman pilihan yang akan muncul dalam masyarakat.

Namun besar harapannya untuk mengawasi Pemilu bersama-sama dan tidak memutus tali persaudaraan yang ada.

"Jangan terpengaruh hal-hal seperti politik uang yang sangat canggih sekarang, diharapkan teman-teman memberikan informasi terkait potensi pelanggaran disampaikan saja kepada Bawaslu," kata Herwyn. (Knu)

Baca Juga:

TKN Pemilih Muda Launching Mobil Roadshow, Target Menangkan Prabowo

#Bawaslu ##HOAKS/FAKTA #Kampanye #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : 18 Gubernur Berontak, Ancam Keluar NKRI
Setelah disimak, tidak benar ada 18 gubernur yang memberontak ingin keluar dari NKRI.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
[HOAKS atau FAKTA] : 18 Gubernur Berontak, Ancam Keluar NKRI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Larang Guru Punya Barang Mewah karena Tak Pantas
Beredar informasi yang menyebut Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah. Cek Kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Larang Guru Punya Barang Mewah karena Tak Pantas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Minta MBG Dihentikan
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.
Frengky Aruan - Senin, 28 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Minta MBG Dihentikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Tak Jadi Menkeu, Purbaya Kini Jabat Dirjen Bea Cukai
Beredar isu di media sosial, eks Menkeu Purbaya dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Tak Jadi Menkeu, Purbaya Kini Jabat Dirjen Bea Cukai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru, Tarif Parkir di Jakarta Rp 60 Ribu Per Jam
Beredar unggahan yang menyebut tarif parkir mobil di Jakarta kini menjadi Rp 60 ribu per jam. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru, Tarif Parkir di Jakarta Rp 60 Ribu Per Jam
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembangunan IKN Dihentikan, Anggaran Dialihkan Buat MBG
Hasil pencarian hanya memberitakan jika pembangunan IKN hanya sekali dilaporkan berhenti sementara, yakni pada 10 Agustus 2024 lalu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembangunan IKN Dihentikan, Anggaran Dialihkan Buat MBG
Bagikan