Bawaslu Dorong Mahasiswa untuk Berani Laporkan Pelanggaran Pemilu Komisioner Bawaslu RI, Puadi. (Foto: Bawaslu.go.id)

MerahPutih.com - Mahasiswa diminta untuk berani melaporkan bila melihat adanya pelanggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Peran mahasiswa dibutuhkan guna menekan potensi tindak kejahatan pada Pemilu nanti.

"Mahasiswa harus peka jika ada persoalan pemilu. Jangan takut untuk melapor kepada Bawaslu jika melihat atau mengetahui ada pelanggaran," Anggota Bawaslu Puadi di Jakarta, yang dikutip Kamis (27/9).

Baca Juga:

Bawaslu Khawatir Anggotanya di Daerah Gagap Deteksi Celah Pelanggaran Pemilu 2024

Puadi menuturkan, mahasiswa harus punya peran dalam pesta demokrasi. Salah satunya bisa melibatkan diri bersama Bawaslu awasi Pemilu 2024. Hal ini sejalan dengan nilai perjuangan Bawaslu dalam pemilu, yakni bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.

"Mahasiswa harus sering diundang dalam diskusi maupun kegiatan pengawasan setiap tahapan pemilihan. Supaya kaum intelektual ini mengetahui hal-hal yang bisa dilakukan jika ingin melaporkan pelanggaran pemilu," urainya.

Baca Juga:

Cegah Pelanggaran Pemilu 2024, Bawaslu Sebarkan 10 Ribu Surat Imbauan

Oleh karena itu, menurut Puadi, diperlukan partisipasi seluruh pihak dalam membangun budaya pemilu yang harmoni dan damai, serta menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia, termasuk bagi pemilih yang ada di luar negeri.

Hal tersebut merupakan upaya Bawaslu untuk memastikan seluruh mekanisme penyelenggaraan pemilu telah dilakukan secara jujur dan adil.

"Juga kepentingan pengawas pemilu dalam rangka mendapatkan kepercayaan publik dan tumbuhnya pengawasan partisipatif dari masyarakat," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Bawaslu Larang ASN Like, Comment dan Share Akun Medsos Peserta Pemilu

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Cegah Dito Mahendra ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Cegah Dito Mahendra ke Luar Negeri

Pencekalan terhadap Dito terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Pemkot Tangerang Jual Pangan Murah
Indonesia
Pemkot Tangerang Jual Pangan Murah

Gebyar Pangan Murah ini bisa membantu masyarakat secara luas, terutama dalam hal belanja kebutuhan sehari-hari.

PKS Nilai Tahapan Pemilu Tak Bisa Diinterupsi karena Persoalan Satu Partai
Indonesia
PKS Nilai Tahapan Pemilu Tak Bisa Diinterupsi karena Persoalan Satu Partai

Keputusan PN Jakpus yang mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU berujung KPU dihukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024

Bawaslu Telusuri Potensi Pelanggaran Kampanye Gibran Libatkan Anak-Anak di Jakut
Indonesia
Bawaslu Telusuri Potensi Pelanggaran Kampanye Gibran Libatkan Anak-Anak di Jakut

Bawaslu DKI Jakarta akan menindak tegas dengan memberikan sanksi sesuai aturan bila cawapres Gibran benar melanggar.

Anies Enggan Tanggapi Isu Duet dengan Ganjar di Pilpres 2024
Indonesia
Anies Enggan Tanggapi Isu Duet dengan Ganjar di Pilpres 2024

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih memilih berkonsentrasi kepada Koalisi Perubahan.

452 Orang Divaksin Cacar Monyet di Jakarta: Sasaran Kelompok Berisiko
Indonesia
452 Orang Divaksin Cacar Monyet di Jakarta: Sasaran Kelompok Berisiko

Dinkes mengklaim telah memberikan vaksin cacar monyet atau Smallpox kepada 452 orang dari target 495 orang.

Vonis Lukas Enembe Diperberat Jadi 10 Tahun
Indonesia
Vonis Lukas Enembe Diperberat Jadi 10 Tahun

Hukuman itu diputuskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam sidang vonis banding yang telah digelar beberapa waktu lalu

Selama 2022, Bulog Jual 1,2 Juta Ton Beras saat Operasi Pasar
Indonesia
Selama 2022, Bulog Jual 1,2 Juta Ton Beras saat Operasi Pasar

Sesuai penugasan negara dan dalam kerangka stabilisasi ekonomi yang lebih luas, Bulog akan terus menggelar operasi pasar secara masif dengan adanya tambahan stok dari beras impor.

Polda Metro Pastikan Uji Emisi Tak Jadi Syarat Perpanjangan STNK
Indonesia
Polda Metro Pastikan Uji Emisi Tak Jadi Syarat Perpanjangan STNK

Polda Metro Jaya memastikan uji emisi kendaraan tidak akan menjadi syarat untuk perpanjang surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Kerap Dituduh Menekan Presiden Jokowi, Begini Respons Megawati
Indonesia
Kerap Dituduh Menekan Presiden Jokowi, Begini Respons Megawati

“Lah kalau ditanya, mungkin aja kan Pak Jokowi (ditekan karena maju jadi capres) yang dipilih Ibu (Mega)? Loh iya lah (saya yang memilih Jokowi, red). Tapi kan juga yang memilih (di pemilu itu kan) rakyat Indonesia. Setelah di MPR dilantik, (Jokowi) itu ya saya hormati sebagai presiden saya. Jadi kalau dibilang neken, saya mau cari cara nekennya gimana?” urai Megawati