Bawaslu Diminta Konsisten dan Bersinergi Lakukan Pengawasan Pilkada 2020 Ilustrasi - Pilkada serentak 2020. (ANTARA Jatim/Naufal Ammar)

Merahputih.com - Ketua MPR, Bambang Soesatyo berharap Bawaslu konsisten serta bersinergi dengan pihak terkait melakukan pengawasan masa kampanye Pilkada Serentak yang prosesnya cukup panjang.

"Bawaslu sebaiknya melakukannya secara konsisten dan sinergis bersama para pihak yang mempunyai otoritas, mengingat masa kampanye yang cukup panjang yakni," ujar Bamsoet dalam keteranganya, Selasa (29/9).

Selain itu, Bamsoet mengimbau para pasangan calon agat membuat inovasi dengan memanfaatkan teknologi digital dalam berkampanye.

Baca Juga:

Ngotot PDIP Ingin Pilkada Terus Berlangsung

Tak lupa, ia mengingatkan seluruh pihak tetap mematuhi protokol kesehatan dan aturan yang berlaku selama masa kampanye. Hal itu guna mencegah terjadinya klaster baru COVID-19 selama pilkada serentak.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga didorong dapat membuat regulasi yang mengatur mekanisme pilkada di tengah pandemi secara tegas dan konsisten. Khususnya untuk mencegah mobilisasi massa dalam proses pilkada.

"KPU dapat membuat regulasi yang mengatur mekanisme pilkada di tengah pandemi secara tegas dan konsisten," beber dia.

Hal tersebut disampaikan politikus senior Partai Golkar itu merespons masih terjadinya pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di sejumlah daerah dalam kegiatan kampanye Pilkada 2020.

Diakui Bamsoet, penyelenggara dan pengawas selama ini kesulitan mengendalikan mobilisasi massa dan arak-arakan sejak awal pelaksanaan pilkada serentak.

Ilustrasi Pilkada. Foto: ANTARA
Ilustrasi Pilkada. Foto: ANTARA

Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu mendorong KPU bersama badan pengawas pemilu (Bawaslu) dengan tegas melaksanakan PKPU Nomor 13 tahun 2020. Namun demikian, ia meminta tidak mengesampingkan sisi kemanusiaan dalam menindak dan memberikan sanksi kepada setiap pelanggar protokol kesehatan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, sejak kampanye Pilkada Serentak 2020 dimulai pada Sabtu (26/9), Bawaslu menemukan kegiatan kampanye di sejumlah daerah yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Pada kampanye hari pertama, Bawaslu menemukan pelanggaran protokol kesehatan di 8 daerah, yakni di Tanjung Jabung Barat, Sungai Penuh, Bandung, Purbalingga, Mojokerto, Dompu, Kaimana dan Medan.

Pelanggaran yang terjadi mulai dari pertemuan tatap muka lebih 50 orang, tidak menjaga jarak, hingga paslon menghadiri acara relawan. Sementara di hari kedua, ada 10 kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan. Itu terjadi di Kabupaten Solok Selatan, Pasaman Barat, Mukomuko, Pelalawan, Sungai Penuh, Lamongan, Purbalingga, Bantul dan Tojo Una-Una, Bungo.

Baca Juga:

PDIP: Pergantian Gatot Tak Ada Hubungan Dengan Perintah Nobar Film G30S/PKI

Bentuk pelanggaran tersebut berupa tidak dibatasinya peserta kampanye, tidak menggunakan masker, mengabaikan jaga jarak hingga tidak tersedianya fasilitas mencuci tangan di lokasi kampanye. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pernah Pimpin Jakarta, Ahok Dinilai Cocok jadi Kepala Badan Otoritas Ibu Kota
Indonesia
Pernah Pimpin Jakarta, Ahok Dinilai Cocok jadi Kepala Badan Otoritas Ibu Kota

Ibu kota baru tak saja persoalan fisik namun juga membutuhkan pengeloaan dana besar

Ancam Reshuffle Kabinet, Jokowi Cuma Gertak Sambal
Indonesia
Ancam Reshuffle Kabinet, Jokowi Cuma Gertak Sambal

Ray mengatakan, bukan sesuatu yang baru Presiden Jokowi marah-marah dalam rapat anggota kabinet dan mengancam akan melakukan reshuffle.

Mahfud MD Ungkap Detik-detik Operasi Senyap Skenario Penangkapan Djoko Tjandra
Indonesia
Mahfud MD Ungkap Detik-detik Operasi Senyap Skenario Penangkapan Djoko Tjandra

Ia mengakui, Kabareskrim sempat datang ke kantornya untuk berdiskusi soal langkah penangkapan.

Nekat Demo di DPRD DKI Saat PSBB, Massa Gembel Dibubarkan Polisi
Indonesia
Nekat Demo di DPRD DKI Saat PSBB, Massa Gembel Dibubarkan Polisi

Massa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Berekonomi Lemah Jakarta (Gembel) nekat melakukan aksi unjuk rasa di DPRD DKI Jakarta.

Daerah Diminta Bikin Perda Biar Polisi Terapkan Pidana Operasi Yustisi
Indonesia
Daerah Diminta Bikin Perda Biar Polisi Terapkan Pidana Operasi Yustisi

"Tetapi seumpama polisi mau melakukan hukuman pidana itu di luar pergub masih memungkinkan, misalnya pakai UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular," ujarnya Mahfud.

PPDB DKI Jakarta Dinilai Tak Adil, Kantor Mendikbud Nadiem Digeruduk Orang Tua Murid
Indonesia
PPDB DKI Jakarta Dinilai Tak Adil, Kantor Mendikbud Nadiem Digeruduk Orang Tua Murid

Massa mempermasalahkan syarat PPDB DKI Jakarta yang menyatakan umur dalam zonasi PPDB DKI Jakarta.

ICW Minta MA Tolak Permohonan PK Terpidana Korupsi
Indonesia
ICW Minta MA Tolak Permohonan PK Terpidana Korupsi

ICW meminta agar Mahkamah Agung (MA) menolak pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terpidana kasus.

Beijing Mulai Buka Penerbangan Internasional
Dunia
Beijing Mulai Buka Penerbangan Internasional

Maskapai Air China akan menjadi penerbangan internasional pertama dari Phnom Penh, Kamboja, yang mendarat di Beijing.

 Kasus Corona DKI Alami Penurunan, LBM Eijkman Puji PSBB Anies
Indonesia
Kasus Corona DKI Alami Penurunan, LBM Eijkman Puji PSBB Anies

Amin meminta agar Anies dapat mempertahankan persentase penurunan aktivitas masyakarat di luar rumah tersebut. Jangan sampai, capaian 60 persen ini justru malah melesat turun.

[HOAKS Atau FAKTA]: Ma'ruf Amin Berpakaian K-Pop
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Ma'ruf Amin Berpakaian K-Pop

Akun Facebook bernama Jokbui mengunggah status pada tanggal 23 September 2020 di grup WAJAH SIDIMPUAN berupa foto Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan narasi “ANAK K-POP DRAKOR”.