Bawaslu Dapat Tugas Baru Awasi Menteri Ikut Pilpres 2024 Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

MerahPutih.com - Menteri tak diwajibkan cuti ketika maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja meminta, jajaran pengawas pemilu bersiap untuk mengawasi capres atau cawapres dalam Pemilu 2024 yang merupakan seorang pejabat atau menteri.

Bawaslu harus memastikan mengawasi secara ketat hal tersebut agar tidak menggunakan fasilitas negara ketika melakukan kampanye.

Baca Juga:

Bawaslu Lindungi Kebebasan Memilih Masyarakat dari Politisasi SARA

Bagja memandang hal ini penting digarisbawahi para jajarannya mengingat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XX/2022, yang merupakan pengabulan permohonan Partai Garuda terhadap uji materi Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 (UU Pemilu).

Dalam pokok putusan tersebut, disebutkan menteri yang ingin maju capres atau cawapres tidak perlu mundur dari jabatannya, hanya mendapat izin dari presiden.

"Siap-siap ini akan menambah tugas jajaran Bawaslu. Awasi dengan baik agar tidak ada yang melanggar aturan," ungkap Bagja, Kamis (3/11).

Menurutnya, keputusan MK mengubah bunyi norma Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu menjadi memperbolehkan menteri dan pejabat setingkat menteri tidak perlu mundur dari jabatannya jika ingin nyapres, harus diawasi secara maksimal.

"Pengawasan pasti. Netralitas ASN pasti jadi perhatian dan sorotan kami," ujar Bagja.

Baca Juga:

Bawaslu Awasi Potensi Penyalahgunaan Wewenang Menteri yang Maju di Pilpres 2024

Bagja menuturkan, instrumen pengawasan netralitas aparatur sipil negara (ASN) oleh Bawaslu RI adalah dengan melakukan kerja sama dengan beberapa kementerian terkait.

Ini seperti tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri.

"Sudah ada SKB lima menteri, Menpan RB, Bawaslu, Mendagri, KASN, ini untuk mewaspadai berbagai hal yang kemudian bisa menjadi keberatan masyarakat mengenai netralitas ASN di bawah kementerian bersangkutan," ucapnya.

Bagja menjelaskan soal pengalaman pelaksanaan pengawasan netralitas ASN di pemilihan-pemilihan sebelumnya.

"Kami punya pengalaman di pilkada, maka pengawasan akan lebih ketat. Strategi pencegahan mulai dari sekarang tentang netralitas ASN. Sesuai SKB lima lembaga kemarin," tutup Bagja. (Knu)

Baca Juga:

Pj DKI 1 Berikan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Tekanan Anyar ASEAN Pada Myanmar
Indonesia
Tekanan Anyar ASEAN Pada Myanmar

Pendekatan untuk menyimpan masalah di bawah karpet sudah tidak seharusnya menjadi opsi dalam mekanisme kerja ASEAN.

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Mundur sebagai Presiden Setelah Demo BBM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Mundur sebagai Presiden Setelah Demo BBM

Beredar beberapa video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur akibat desakan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Airlangga: Gerindra Setuju Sikap 7 Parpol Tolak Proporsional Tertutup
Indonesia
Airlangga: Gerindra Setuju Sikap 7 Parpol Tolak Proporsional Tertutup

Gerindra dipastikan ikut menyetujui hasil keputusan tujuh ketua umum dan elite partai politik yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

Polantas Mulai Dilatih Tilang Pakai Handphone
Indonesia
Polantas Mulai Dilatih Tilang Pakai Handphone

Peningkatan kualitas tilang elektronik atau E-TLE terus dimatangkan.

Satgas COVID-19 Ungkap Persyaratan Wajib bagi Warga Ingin Mudik
Indonesia
Satgas COVID-19 Ungkap Persyaratan Wajib bagi Warga Ingin Mudik

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Suharyanto menjelaskan, pihaknya akan segera mengeluarkan surat edaran untuk mengatur perjalanan dalam negeri.

Hanya 30 Persen Anak Gangguan Ginjal Akut dapat Sembuh Sempurna
Indonesia
Hanya 30 Persen Anak Gangguan Ginjal Akut dapat Sembuh Sempurna

Gangguan ginjal akut yang menjangkiti banyak anak-anak terkhusus Agustus sampai Oktober 2022, tindakan cuci darah tidak memberikan hasil yang signifikan.

Imigrasi Cekal Putri Candrawathi ke Luar Negeri
Indonesia
Imigrasi Cekal Putri Candrawathi ke Luar Negeri

"Terhadap saudari PC telah dilakukan pencegahan ke luar negeri sejak 23 Agustus hingga 11 September 2022," tutur Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Ditjen Imigrasi Kemenkumham I Nyoman Gede Surya Mataram

M-Banking BCA Alami Gangguan, Manajemen Minta Maaf
Indonesia
M-Banking BCA Alami Gangguan, Manajemen Minta Maaf

Nasabah mengalami kendala atau membutuhkan informasi, nasabah dapat menghubungi contact center HaloBCA 1500888, twitter @halobca atau web chat www.bca.co.id.

[HOAKS atau FAKTA]: Kas Negara Menipis Ma'ruf Amin Minta Masyarakat Bantu Pemerintah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kas Negara Menipis Ma'ruf Amin Minta Masyarakat Bantu Pemerintah

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, gambar tangkapan layar sebuah artikel berita dengan judul “Ma’ruf Amin: kas negara menipis minta tolong rakyat bantu Pemerintah negara kesusahan”.

Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Atas Angka 2 Ribuan
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Atas Angka 2 Ribuan

Terkini, kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia pada Selasa, 5 April 2022, bertambah 2.282 kasus.