Pilkada Serentak
Bawaslu Daerah Diminta Bersiap Hadapi Perselisihan di MK TPS Pilkada Serentak. (Foto: MP/Ismail).

MerahPutih.com- Jajaran Bawaslu daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020, diminta bersiap menghadapi sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya harap rekan-rekan Bawaslu daerah siapkan data dan jawaban yang lengkap, sehingga tidak menyulitkan jika nantinya menghadapi persidangan di MK,” kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, Rabu (23/12).

Dia menjelaskan, ada sepuluh peserta yang mengajukan perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke MK dari tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara, yaitu berasal dari Kota Medan, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Nias.

Baca Juga:

Ketua Bawaslu Sebut Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2020 Cuma 60 Persen

Fritz menambahkan, terdapat beberapa peserta pilkada dari daerah lain yang mengajukan permohonan ke MK, diantaranya: Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dari Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).

Dia melanjutkan, ada pula permohonan PHP dari peserta pilkada di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kota Ternate untuk Provinsi Maluku Utara.

"Lalu Kabupaten Kaimana, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat," tuturnya.

Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu ini berharap jajaran Bawaslu harus membaca dan memahami pokok permohonan.

Dirinya menegaskan saat ini tidak hanya hasil suara yang dijadikan objek sengketa oleh pemohon, melainkan ada salinan daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak lengkap, saksi tidak bisa mengambil foto daftar hadir hingga pelanggaran protokol kesehatan.

"Hal itu harus bisa dijawab karena terkait kerja pengawasan kita di lapangan. Jawab pertanyaan apa saja yang ditanya. Tidak perlu jawab yang tidak ditanya," tegasnya.

Menurutnya, dalam memberikan keterangan dalam PHP di MK, jajaran Bawaslu daerah harus melakukan inventarisasi dokumen pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pokok permohonan.

TPS Pilkada. (Foto: MP/Ismail).
TPS Pilkada. (Foto: MP/Ismail).

"Tugas ini dapat dilakukan dengan melakukan pembagian beban kerja berdasarkan divisi. Saya harap data dari kabupaten kota hingga provinsi jangan berbeda," sebutnya.

Terakhir, kata Fritz, dalam memberikan keterangan di MK disusun berdasarkan Perbawaslu 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi.

Bawaslu provinsi bisa melakukan pendampingan dalam penyusunan keterangan tertulis, tetapi tidak bisa memberikan pendampingan saat sidang berlangsung. Karena alasan protokol kesehatan.

"Tapi saya yakin jajaran bawaslu daerah sudah siap dan bisa menghadapi situasi tersebut," tutup dia. (Knu)

Baca Juga:

Nyaris 70 Petahana Langgar Protokol Kesehatan, Ini Sikap Kemendagri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ongkos Kirim Belanja Daring Saat Ramadan Disubsidi Pemerintah
Indonesia
Ongkos Kirim Belanja Daring Saat Ramadan Disubsidi Pemerintah

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), telah berpesan agar tetap menjaga tren pemulihan ekonomi sembari terus memulihkan aspek kesehatan masyarakat dari pandemi COVID-19.

Sepeda 'Brompton' Versi UKM Sidoarjo Dibanderol Rp4 Juta
Indonesia
Sepeda 'Brompton' Versi UKM Sidoarjo Dibanderol Rp4 Juta

Sejumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Sidoarjo, Jawa Timur, memproduksi sepeda 'Brompton' yang diberi merek Cyclone Bike.

MUI Beberkan Alasan Bolehkan Vaksin AstraZeneca, meski Mengandung Babi
Indonesia
MUI Beberkan Alasan Bolehkan Vaksin AstraZeneca, meski Mengandung Babi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakui vaksin AstraZeneca mengandung unsur haram dalam pembuatannya.

KPK Gelar Penyuluhan untuk Koruptor di Lapas Sukamiskin
Indonesia
KPK Gelar Penyuluhan untuk Koruptor di Lapas Sukamiskin

Penyuluhan ini untuk membangun komunikasi dengan para narapidana

Ratusan Prajurit TNI Dikerahkan ke Perbatasan RI-Timor Leste
Indonesia
Ratusan Prajurit TNI Dikerahkan ke Perbatasan RI-Timor Leste

Sebanyak 400 prajurit Batalyon Infanteri 742/Satya Wira Yudha dikirim untuk melaksanakan operasi pengamanan perbatasan di sektor bagian timur perbatasan RI-RDTL.

Anies Dengar Cerita Penggali Kubur yang Bekerja di Bawah Terik Matahari dan Lampu Sorot
Indonesia
Anies Dengar Cerita Penggali Kubur yang Bekerja di Bawah Terik Matahari dan Lampu Sorot

Mereka menggali dan memakamkan jenazah dengan protokol COVID-19

KPK Dalami Harta Kekayaan Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Dalami Harta Kekayaan Nurdin Abdullah

KPK memeriksa Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah, Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edy Rahmat, dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto.

20 Warga Positif COVID-19, Kawasan Rumah Jokowi Lockdown 10 Hari
Indonesia
20 Warga Positif COVID-19, Kawasan Rumah Jokowi Lockdown 10 Hari

Sebanyak 20 warga dalam satu RT di Kampung Sumber RT 06 /RW 07, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah dinyatakan positif COVID-19.

Dalam 24 Jam, Terjadi Penambahan 9 Ribu Pasien Corona
Indonesia
Dalam 24 Jam, Terjadi Penambahan 9 Ribu Pasien Corona

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyebut, pada Senin (18/1), pukul 12.00 WIB, ada penambahan 9.086 kasus baru.

KSPI Minta Jokowi Tak Hentikan Program Subsidi Gaji
Indonesia
KSPI Minta Jokowi Tak Hentikan Program Subsidi Gaji

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan segera mengirim surat ke Presiden Joko Widodo terkait program bantuan subsidi upah atau gaji (BSU).