Pilkada Serentak
Bawaslu Daerah Diminta Bersiap Hadapi Perselisihan di MK TPS Pilkada Serentak. (Foto: MP/Ismail).

MerahPutih.com- Jajaran Bawaslu daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020, diminta bersiap menghadapi sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya harap rekan-rekan Bawaslu daerah siapkan data dan jawaban yang lengkap, sehingga tidak menyulitkan jika nantinya menghadapi persidangan di MK,” kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, Rabu (23/12).

Dia menjelaskan, ada sepuluh peserta yang mengajukan perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke MK dari tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara, yaitu berasal dari Kota Medan, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Nias.

Baca Juga:

Ketua Bawaslu Sebut Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2020 Cuma 60 Persen

Fritz menambahkan, terdapat beberapa peserta pilkada dari daerah lain yang mengajukan permohonan ke MK, diantaranya: Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dari Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).

Dia melanjutkan, ada pula permohonan PHP dari peserta pilkada di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kota Ternate untuk Provinsi Maluku Utara.

"Lalu Kabupaten Kaimana, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat," tuturnya.

Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu ini berharap jajaran Bawaslu harus membaca dan memahami pokok permohonan.

Dirinya menegaskan saat ini tidak hanya hasil suara yang dijadikan objek sengketa oleh pemohon, melainkan ada salinan daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak lengkap, saksi tidak bisa mengambil foto daftar hadir hingga pelanggaran protokol kesehatan.

"Hal itu harus bisa dijawab karena terkait kerja pengawasan kita di lapangan. Jawab pertanyaan apa saja yang ditanya. Tidak perlu jawab yang tidak ditanya," tegasnya.

Menurutnya, dalam memberikan keterangan dalam PHP di MK, jajaran Bawaslu daerah harus melakukan inventarisasi dokumen pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pokok permohonan.

TPS Pilkada. (Foto: MP/Ismail).
TPS Pilkada. (Foto: MP/Ismail).

"Tugas ini dapat dilakukan dengan melakukan pembagian beban kerja berdasarkan divisi. Saya harap data dari kabupaten kota hingga provinsi jangan berbeda," sebutnya.

Terakhir, kata Fritz, dalam memberikan keterangan di MK disusun berdasarkan Perbawaslu 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi.

Bawaslu provinsi bisa melakukan pendampingan dalam penyusunan keterangan tertulis, tetapi tidak bisa memberikan pendampingan saat sidang berlangsung. Karena alasan protokol kesehatan.

"Tapi saya yakin jajaran bawaslu daerah sudah siap dan bisa menghadapi situasi tersebut," tutup dia. (Knu)

Baca Juga:

Nyaris 70 Petahana Langgar Protokol Kesehatan, Ini Sikap Kemendagri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bawaslu Diminta Pantau Serangan Fajar Saat Masa Tenang Pilkada
Indonesia
Bawaslu Diminta Pantau Serangan Fajar Saat Masa Tenang Pilkada

Masyarakat juga punya hak mengawal, mengawasi, dan menyukseskan pilkada. Oleh karena itu, jika ditemukan indikasi praktik politik uang, segera laporkan.

Masih Ada Lahan Tersisa di TPU Pondok Rangon dan Tegal Alur untuk Jenazah Terpapar COVID-19
Indonesia
Masih Ada Lahan Tersisa di TPU Pondok Rangon dan Tegal Alur untuk Jenazah Terpapar COVID-19

Untuk Tegal Alur sendiri, masih ada dua hektar lahan liang lahat

Jokowi Bagikan Puluhan Paket Sembako ke Warga setelah Ziarah ke Makam Orang Tuanya
Indonesia
Jokowi Bagikan Puluhan Paket Sembako ke Warga setelah Ziarah ke Makam Orang Tuanya

Terpisah, usai Jokowi pulang berziarah petugas pengawal rombongan Presiden Jokowi membagikan puluhan paket sembako di pinggir Jalan Raya Solo-Purwodadi. Warga pun langsung berebut sembako, meskipun dalam kondisi hujan rintik

Satu Pedagang Terkonfirmasi COVID-19, Pasar Slipi Ditutup
Indonesia
Satu Pedagang Terkonfirmasi COVID-19, Pasar Slipi Ditutup

Rencananya, Pasar Slipi akan dibuka kembali pada Jumat (25/9)

Ini Seruan Menteri Agama Soal Salat Idulfitri di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Ini Seruan Menteri Agama Soal Salat Idulfitri di Tengah Pandemi COVID-19

Tren penularan COVID-19 di Indonesia masih cukup tinggi.

Pimpinan DPR Tegaskan Perlunya Revisi PKPU untuk Dorong Cakada Jadi Influencer
Indonesia
Pimpinan DPR Tegaskan Perlunya Revisi PKPU untuk Dorong Cakada Jadi Influencer

Cakada harus menjadi garda depan dalam mempromosikan akan kenormalan baru

Peneliti LIPI Sebut FPI Bisa Dibubarkan Jika Anggotanya Terbukti Terlibat Terorisme
Indonesia
Peneliti LIPI Sebut FPI Bisa Dibubarkan Jika Anggotanya Terbukti Terlibat Terorisme

Menurut dia, pemerintah harus segera melakukan kajian, apakah ormas tersebut masuk jaringan terorisme, dan apabila terbukti maka patut dibubarkan.

Pengendara Bandel Langgar PSBB Jakarta Nyaris Tembus 7 Ribu
Indonesia
Pengendara Bandel Langgar PSBB Jakarta Nyaris Tembus 7 Ribu

Jumlah pengendara yang bandel melanggar PSBB Jakarta dalam 3 hari

Pemprov DKI Tutup 153 Perusahaan Langgar PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Tutup 153 Perusahaan Langgar PSBB

Pelaksanaan rapid test tersebut digelar di 6 wilayah kota/kabupaten administrasi DKI Jakarta.

Ini Alasan Uji Coba Vaksin COVID-19 di Bandung Makan Waktu 6 Bulan
Indonesia
Ini Alasan Uji Coba Vaksin COVID-19 di Bandung Makan Waktu 6 Bulan

Uji coba tahap akhir ini bertujuan menguji seberapa lama sistem pertahanan tubuh yang dihasilkan vaksin yang diproduksi Sinovac Biotech Ltd