Bawaslu Buka Pendaftaran Pemantau Pemilu 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum secara resmi membuka pendaftaran Pemantau Pemilu 2024 sekaligus meluncurkan Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024 pada Jumat 10 Juni 2022. (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

MerahPutih.com - Tahapan pemilu 2024 segera dimulai pertengahan Juni 2022 ini. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI pun telah membuka pendaftaran Pemantau Pemilu 2024 sekaligus meluncurkan Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024.

"Semakin cepat semakin baik, sehingga pemantau bisa mengawal dan mengawasi tahapan Pemilu 2024," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Jakarta, Jumat (10/6).

Baca Juga:

Anggota DPR Ingatkan Potensi Carut-marut Kampanye Pemilu 2024

Ia memaparkan, beberapa syarat pemantau, yakni organisasi berbadan hukum, bersifat netral, nonpartisan, dan independen. Setelah syarat terpenuhi, Bawaslu akan memberikan akreditasi bagi para pemantau pemilu yang akan berpartisipasi mengawasi Pemilu 2024.

Bawaslu menargetkan bisa menerima pendaftaran sebanyak-banyaknya pemantau pemilu untuk ikut berpartisipasi mengawasi Pemilu 2024. Pada Pemilu 2019 ada sekitar 136 pemantau pemilu.

Untuk tingkat nasional, pemantau pemilu bisa mendaftar lewat Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024 Bawaslu RI. Kemudian, pemantau pemilu yang berada di daerah bisa mendaftar lewat Bawaslu provinsi, kabupaten, dan kota.

Pada pengawasan tahapan Pemilu 2024, Bawaslu berkomitmen meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu.

"Komitmen tersebut dibuktikan Bawaslu dengan memfasilitasi individu yang terpanggil memantau pemilu untuk dapat bergabung dengan lembaga pemantau berbadan hukum," katanya.

Bagja mengakui, berkaca dari Pemilu 2019, para pemantau cukup kerepotan untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan akreditasi pemantau pemilu dari Bawaslu karena belum ada meja layanan pemantau pemilu seperti yang diterapkan Bawaslu saat ini.

"Sekarang lebih mudah dan transparan, kalau mendaftar tidak perlu ke ruangan mana, tinggal ke Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024 lobi Bawaslu RI," ujar Bagja.

Sementara itu, Rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 resmi diundangkan menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022.

Secara spesifik jadwal tahapan yang telah diresmikan dalam PKPU Nomor 3/2022 itu menjelaskan, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih digelar sejak 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023.

Kemudian, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu pada 29 Juni-13 Desember 2022, penetapan peserta pemilu pada 14 Desember 2022, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan pada 14 Oktober 2022-9 Februari 2023.

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada 19 Oktober-25 November 2023, masa kampanye pemilu pada 28 November 2023-10 Februari 2024.

Jadwal masa tenang pada 11-13 Februari 2024, pemungutan suara pada 14 Februari 2024, penghitungan suara pada 14-15 Februari 2024, rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 15 Februari-20 Maret 2024.

Penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden jika tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu.

Atau, penetapan dilakukan paling lambat 3 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu. Jika terjadi Pemilihan Presiden tahap kedua, tahapan kampanye akan digelar pada 2-23 Juni 2024 dan pemungutan suara pada 26 Juni 2024. (Knu)

Baca Juga:

Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu Belum Hadirkan Kepastian Hukum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Presenter Brigita Manohara Mangkir dari Panggilan Penyidik KPK
Indonesia
Presenter Brigita Manohara Mangkir dari Panggilan Penyidik KPK

"Informasi yang kami terima, yang bersangkutan tidak hadir dan belum mengkonfirmasi alasan ketidak hadirannya pada Tim Penyidik," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Pemilik Duta Palma Group Dapat Dividen Rp 7,4 Triliun
Indonesia
Pemilik Duta Palma Group Dapat Dividen Rp 7,4 Triliun

Putri Ayu menjelaskan ihwal pembagian dividen senilai Rp 7,4 triliun di perusahaan milik Surya Darmadi.

OSO Sebut Pembangunan Ala Jokowi Memicu Konektivitas Ekonomi di Setiap Daerah
Indonesia
OSO Sebut Pembangunan Ala Jokowi Memicu Konektivitas Ekonomi di Setiap Daerah

OSO mengklarifikasi terkait dirinya mendukung salah satu bakal calon presiden pada Pemilu 2024.

Kemlu Siapkan Langkah Hukum Terkait Dugaan Pelecehan Seksual oleh WNI di Arab
Indonesia
Kemlu Siapkan Langkah Hukum Terkait Dugaan Pelecehan Seksual oleh WNI di Arab

Muhammad Said ditahan setelah menjalani proses persidangan yang di dalamnya terungkap fakta bahwa ia terbukti melakukan pelecehan seksual berdasarkan bukti dua saksi mata dan pengakuan langsung darinya.

Komisi E DPRD DKI Bakal Panggil Dinkes Terkait Hepatitis Akut
Indonesia
Komisi E DPRD DKI Bakal Panggil Dinkes Terkait Hepatitis Akut

Komisi E DPRD DKI Jakarta berencana memanggil jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI terkait adanya indikasi penyebaran penyakit hepatitis akut misterius.

[HOAKS atau FAKTA]: BPJS Bagikan Dana Bantuan Rp 75 Juta lewat WhatsApp
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: BPJS Bagikan Dana Bantuan Rp 75 Juta lewat WhatsApp

Beredar sebuah pesan melalui WhatsApp yang menginformasikan terkait bantuan dari BPJS Kesehatan sebesar Rp 75 Juta.

Pertambahan Kasus Harian COVID-19 Indonesia Mulai di Bawah 30 Ribu
Indonesia
Pertambahan Kasus Harian COVID-19 Indonesia Mulai di Bawah 30 Ribu

Update kasus COVID-19 terbaru berdasarkan data Kemenkes per Rabu 9 Maret 2022.

Fakta Persidangan Ungkap Wilmar Sudah Penuhi DMO Minyak Goreng
Indonesia
Fakta Persidangan Ungkap Wilmar Sudah Penuhi DMO Minyak Goreng

Sidang lanjutan kasus dugaan suap minyak goreng di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, berlangsung pada Selasa (20/9) beragendakan keterangan saksi.

Jumlah Korban Tewas Konflik Palestina-Israel Meningkat
Dunia
Jumlah Korban Tewas Konflik Palestina-Israel Meningkat

Negosiasi perdamaian antara Palestina dan Israel gagal pada April 2014 karena Tel Aviv menolak menghentikan pembangunan permukiman ilegal.

Pemerintah Amankan PMI Yang Minta Dipulangkan Dari Arab Saudi
Indonesia
Pemerintah Amankan PMI Yang Minta Dipulangkan Dari Arab Saudi

Dalam video yang viral di media sosial tersebut Siti memohon untuk dipulangkan ke Indonesia karena tidak diperlakukan dengan baik oleh majikannya.