Bawaslu Bersiap Hadapi Kompleksitas Pemilu 2024 Kota Suara Pilkada. (Foto: KPU)

MerahPutih.com - Jajaran Bawaslu di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, harus bersiap menghadapi kompleksitas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Segera persiapkan diri menghadapi tantangan Pemilu 2024 lebih kompleks dibanding sebelumnya. Kita pernah alami pemilu serentak Pilpres, DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten/kota dan DPD. Pada 2024 semua ditambah pilkada bupati, wali kota dan guberur," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Abhan di Palangka Raya, Rabu (2/6).

Baca Juga:

KPU Diminta Siapkan 2 Skenario Jadwal Pemilu 2024

Dia mengatakan, di antara bentuk kesiapan menghadapi kompleksitas Pemilu dan Pilkada 2024 dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran Bawaslu.

Selain itu, meningkatkan peran masyarakat agar semakin aktif dalam partisipasi pengawasan pemilu dan pilkada sehingga pemilu jujur dan adil, aman serta berkualitas semakin tercipta.

"Maka kegiatan ini bentuk dorongan untuk masyarakat meningkatkan partisipasi dalam pengawasan. Selain itu kami juga mendirikan sekolah kader pengawasan partisipatif," kata Abhan.

Ia mengatakan, dengan segala keterbatasan yang dimiliki Badan Pengawas Pemilu peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif sangat diperlukan dalam setiap tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Perhitungan suara Pilkada. (Foto:KPU)
Perhitungan suara Pilkada. (Foto:KPU)

Namun, berdasar pelaksanaan pemilu dan pilkada sebelumnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan masih kurang dan harus terus dipacu.

"Salah satu indikatornya dalam tahapan pemilu dan pilkada lebih banyak temuan Bawaslu langsung dari pada laporan masyarakat terkait pelanggaran di setiap tahapannya," kata Abhan.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Satriadi menerangkan, Pemilu dan Pilkada ada hal yang tak cukup didekati dengan legalitas formal tetapi didekati dengan partisipasi masyarakat dan kultural.

"Pendekatan itu seperti untuk mengantisipasi penyebaran berita bohong, kampanye hitam dan kampanye yang mengandung unsur Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA)," kata Satriadi dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

KPU Usulkan Pemilu 2024 di 21 Februari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Luhut Perintahkan BPJS Kesehatan Percepat Klaim Perawatan Pasien COVID-19
Indonesia
Luhut Perintahkan BPJS Kesehatan Percepat Klaim Perawatan Pasien COVID-19

Dari 1906 RS penyelenggara pelayanan COVID- 19 di seluruh Indonesia, hanya 1356 Rumah Sakit yang sudah mengajukan klaim. Sisanya sebanyak 550 RS belum mengajukan klaim.

1.859 Peserta Lulus Seleksi CPNS di Lingkungan Provinsi Jabar
Indonesia
1.859 Peserta Lulus Seleksi CPNS di Lingkungan Provinsi Jabar

Terdapat 1.859 peserta lolos seleksi CPNS di lingkungan Pemda Provinsi Jabar Formasi Tahun 2019 dari kuota 1.934 formasi yang disediakan.

KPK Setor Rp 5 Miliar ke Kas Negara dari Perkara Politikus PKB
Indonesia
KPK Setor Rp 5 Miliar ke Kas Negara dari Perkara Politikus PKB

Musa dihukum 6 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) dan uang pengganti Rp 7 Miliar.

Anies Diminta Jelaskan Status Kampung Akuarium
Indonesia
Anies Diminta Jelaskan Status Kampung Akuarium

"Tidak boleh sesuatu itu ngambang, harus tegas. Supaya apa? Supaya mereka itu mandiri, mereka tahu berapa sewanya," papar Yayat

Pembakar Mobil Via Vallen Divonis Enam Tahun Penjara
Indonesia
Pembakar Mobil Via Vallen Divonis Enam Tahun Penjara

Pije selaku terdakwa pembakar mobil mewah warna putih nopol W-1-VV milik Maulidiyah Oktavia alias Via Vallen divonis enam tahun penjara.

Haris-Abdullah Sani Raih Suara Terbanyak di PSU Pilgub Jambi
Indonesia
Haris-Abdullah Sani Raih Suara Terbanyak di PSU Pilgub Jambi

Dengan demikian selisih perolehan suara paslon nomor urut 3 terhadap paslon nomor urut 1 setelah PSU Pilgub Jambi semakin jauh.

Polri Diminta Berantas Penambangan Ilegal Batubara di Berau
Indonesia
Polri Diminta Berantas Penambangan Ilegal Batubara di Berau

Mabes Polri diminta bertindak untuk berantas penambangan batubara ilegal yang marak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Pemda izinkan Pemudik Lokal Masuk DIY
Indonesia
Pemda izinkan Pemudik Lokal Masuk DIY

Pemda DIY mengizinkan masyarakat mudik antar kota/kabupaten di dalam provinsi DIY ( mudik lokal). Masyarakat yang tinggal di Kabupaten/ Kota disekitar provinsi DIY juga tidak dilarang datang ke Yogyakarta.

Jasa Marga Gandeng BUMD DKI Kembangkan Proyek TOD TMII
Indonesia
Jasa Marga Gandeng BUMD DKI Kembangkan Proyek TOD TMII

Rencananya, pengembangan TOD TMII ini diperuntukkan bagi hotel, retail, auditorium, dan sentra klinik

Politisi Gerindra Tolak Rorotan Jadi Makam Khusus COVID-19
Indonesia
Politisi Gerindra Tolak Rorotan Jadi Makam Khusus COVID-19

Meski ini untuk pemakaman jenazah COVID-19, Pemprov DKI harusnya tetap memperlakukannya dengan tata cara penguburan yang harus baik dan memastikan lahan tanahnya pun baik.