Bawaslu Beberkan Potensi Pelanggaran Jika Pilkada Digelar di Pageblum COVID-19 Pilkada Serentak 2020 (FOTO ANTARA/HO/Antaranews)

MerahPutih.com - Ketua Bawaslu Abhan membeberkan potensi dugaan pelanggaran yang dapat terjadi saat Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di masa pandemik COVID-19.

Dia menjelaskan, ada delapan potensi pelanggaran yang kemungkinan meningkat saat pelaksanaan pilkada yang berbarengan dengan penanganan musibah COVID-19.

Baca Juga

Fraksi Golkar DKI tak Setuju PSBB Diperpanjang, Apa Saja Alasannya?

Potensi pertama, kata Abhan, persoalan daftar pemilih yang kemungkinan tidak akurat jika dilakukan secara daring (dalam jaringan).

Menurutnya, pengecekan daftar pemilih semestinya dilakukan secara langsung atau 'door to door' agar lebih akurat. Hanya saja karena melihat kondisi saat ini maka tidak menutup kemungkinan KPU bakal melakukan pendataan secara daring.

"Daftar pemilih memiliki potensi tidak akurat atau kurang akurat (jika dilakukan secara daring). Namun, jika daring tidak dapat dilakukan tetap dilakukan secara manual," jelas Abhan di Jakarta, Kamis (4/6)

Logo Bawaslu

Potensi pelanggaran kedua, yaitu soal logistik pemilih. Pria kelahiran Pekalongan itu mempertanyakan kesiapan perusahaan penyedia logistik pemilihan sebab waktu pemilihan sudah dekat.

"Penyediaan logistik pemilih ini waktunya mepet. Seandainya anggaran sudah siap, tetapi apakah perusahaan percetakan sudah siap? Bahan bakunya sudah siap atau tenaga kerjanya sudah siap? Terlebih jika wilayah itu masih melakukan PSBB," sebutnya.

Potensi pelanggaran ketiga, lanjutnya, terkait regulasi, prosedur dan tata cara pemilihan, khususnya pada saat pemungutan dan penghitungan suara.

Baca Juga

Anak Buah Surya Paloh Sebut Teror Terhadap Akademisi dan Jurnalis Bentuk Perlawanan Demokrasi

Kemudian, pelanggaran keempat, soal verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang kurang maksimal. Terutama dalam verifikasi dukungan calon perseorangan, apakah cukup melalui daring atau tidak.

Abhan mengungkapkan, ada persoalan jika nanti KPU menyatakan tidak memenuhi syarat, sementara calon perseorangan tersebut melihat syaratnya terpenuhi, maka memiliki potensi mengajukan sengketa ke Bawaslu.

"Verifikasi administrasi sudah berjalan, tetapi verifikasi faktual dukungan calon perseorangan harus dilihat secara detail apakah ini dukungan dan tanda tangan yang diberikan asli atau tidak dan syaratnya sudah terpenuhi atau belum," ujarnya.

Kemudian, potensi kelima, yaitu merebaknya politik uang terlebih kondisi ekonomi saat ini yang sedang tidak baik.

"Potensi merebaknya politik uang tidak bisa kita pungkiri di saat kondisi ekonomi yang terpuruk akibat COVID-19, pelanggaran vote buying atau politik uang berpotensi besar terjadi," kata Abhan.

Keenam, persoalan kesehatan dan keamanan baik bagi penyelenggara, masyarakat dan seluruh pihak lainnya. Potensi ketujuh, soal sarana prasarana kampanye.

"Apakah nanti kampanye yang direncakanan KPU semuanya akan menggunakan semuanya sistem daring dan apakah bisa diterima oleh seluruh peserta pemilihan ini jadi catatan juga," ujarnya.

Dia menilai jika kampanye dilakukan melalui daring akan menguntungkan petahana, sementara bagi pendatang baru akan kesulitan karena belum terlalu dikenal.

"Jika melihat secara objektif kalau kampanye menggunakan daring petahana itu yang yang lebih diuntungkan karena mereka sudah dikenal. Sementara, kandidat baru atau pendatang baru yang belum dikenal masih harus melakukan sosialisasi konvensional," katanya.

Baca Juga

Status PSBB Jakarta Belum Jelas, Polisi Gamang Terapkan Ganjil Genap

Potensi pelanggaran kedelapan, yakni penyalahgunaan kekuasaan dari petahana. "Kami sudah menemukan beberapa petahana yang menyalahgunakan bantuan penanggulangan COVID-19 untuk kepentingan politik pribadi," sebutnya.

"Sudah tahu itu dana APBN masih dikasih cap gambar mereka, sudah tahu itu anggaran bantuan pemerintah daerah masih di tempel foto mereka (kepala daerah)," sesalnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
New Normal Dinilai Bukti Pemerintah "Angkat Tangan" Tangani COVID-19
Indonesia
New Normal Dinilai Bukti Pemerintah "Angkat Tangan" Tangani COVID-19

New normal berarti masyarakat mesti "menyelamatkan" diri sendiri di tengah ancaman pandemi.

PSBB Berlaku di Jakarta, Warga Senang Enggak Desak-Desakan Lagi
Indonesia
PSBB Berlaku di Jakarta, Warga Senang Enggak Desak-Desakan Lagi

Sementara itu situasi di Halte Cawang UKI mulai dikunjungi penumpang sejak pukul 05.30 WIB

 DPRD DKI Minta Disnakerteans Tingkatkan Pengawasan Perkantoran Saat PSBB Fase II
Indonesia
DPRD DKI Minta Disnakerteans Tingkatkan Pengawasan Perkantoran Saat PSBB Fase II

"Khawatirnya, perusahaan-perusahan yang sudah mengikuti aturan malah kembali beroperasi karena (perusahaan) yang melanggar tidak mendapat sanksi apa-apa," kata Aziz

Sidang Pendahuluan Perselisihan Pilkada Dimulai 26 Januari
Indonesia
Sidang Pendahuluan Perselisihan Pilkada Dimulai 26 Januari

Sidang pengucapan putusan akan dilakukan pada tanggal 15—16 Februari 2021 dan 19—24 Februari 2021 disertai penyerahan salinan putusan kepada pemohon, KPU, pihak terkait, dan Bawaslu.

Wagub DKI Minta Semua Pihak Tegur Warga Pelanggar Protokol Kesehatan
Indonesia
Wagub DKI Minta Semua Pihak Tegur Warga Pelanggar Protokol Kesehatan

Keberhasilan PSBB masa transisi mengendalikan penularan COVID-19 dapat berjalan efektif tergantung dari kedisiplinan dan perilaku masyarakat.

Kemelu Repatriasi 75 WNI dari Mesir
Indonesia
Kemelu Repatriasi 75 WNI dari Mesir

75 WNI yang ikut repatriasi tersebut sebagian adalah para peserta pelatihan/kursus bahasa Arab

Masyarakat dan Transportasi Umum Diminta Sama-Sama Konsisten Jalankan Protokol Kesehatan
Indonesia
Masyarakat dan Transportasi Umum Diminta Sama-Sama Konsisten Jalankan Protokol Kesehatan

Terlebih saat berada di dalam Kereta Rel Listril (KRL) dan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta

Tersangka Kasus Pembobolan Bank BNI Maria Lumowa Makin Dekat ke Kursi Pesakitan
Indonesia
Tersangka Kasus Pembobolan Bank BNI Maria Lumowa Makin Dekat ke Kursi Pesakitan

Bareskrim Polri melimpahkan tersangka kasus pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jumat (6/11).

Hari Ini Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Djoko Tjandra ke Kejagung
Indonesia
Hari Ini Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Djoko Tjandra ke Kejagung

Polisi menangani dua kasus yang melibatkan Djoko Tjandra

Umat Islam di Zona Hijau Boleh Salat Idul Adha di Masjid Atau Lapangan
Indonesia
Umat Islam di Zona Hijau Boleh Salat Idul Adha di Masjid Atau Lapangan

Jika memungkinkan, pelaksanaan Salat Idul Adha bisa dilangsungkan dalam waktu singkat