Bawaslu Beberkan Potensi Gangguan Keamanan Pemilu 2024 Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) membeberkan potensi terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat (kantibmas) dalam tahapan Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan, penegakan hukum pemilu terkadang menimbulkan pro dan kontra untuk masyarakat.

"Hal-hal ini yang biasanya berpotensi mengganggu kantibmas," ungkap Bagja saat acara pemaparan di hadapan para Kasatintelkam Polri yang diselenggarakan Baintelkam Polri di Jakarta, Rabu (27/7).

Baca Juga:

Ada 3 Provinsi Baru, Jokowi Disarankan Keluarkan Perpu Penambahan Dapil Pemilu

Dia menjelaskan, pelaksanaan penegakan hukum dapat bersumber dari proses penanganan pelanggaran dan penyelesaisan sengketa.

Dalam ranah pelanggaran administrasi, terdapat sanksi administrasi yang berkaitan dengan status peserta pasangan calon (paslon).

Di mana secara undang-undang, proses dapat dimungkinkan sampai dengan ketika hasil pemungutan dan penghitungan suara telah selesai.

Terkadang, lanjut Bagja, ada yang menjadikan batalnya paslon yang terbukti melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sebagai penolakan dari masyarakat.

Inilah yang bisa mengganggu ketertiban umum misalnya masyarakat tidak puas, pendukung calon yang didukung tidak puas.

"Biasanya akan terjadi kerusuhan. TSM ini mempunyai konsekuensi diskualifikasi calon," papar lulusan Universitas Indonesia itu.

Baca Juga:

Bawaslu Bikin Tim Pantau Proses Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu

Bagja melanjutkan, dalam penyelesaian sengketa proses maupun hasil, terdapat potensi tidak dapat diikut sertakanya calon atau dapat didiskualifikasinya calon melalui proses sengketa dalam tahapan pencalonan.

Lalu ada potensi kerusuhan ketika terdapat gugatan terhadap hasil pemilihan, contohnya Pemilihan Yalimo tahun 2020.

Pilkada Yalimo tahun 2020, namun baru selesai setahun kemudian.

"Jadi, mulai 2020 sampai satu setengah tahun lebih Pilkada Yalimo baru selesai karena ada dua kali PSU (pemungutan suara ulang). Kantor-kantor Bawaslu dan KPU sudah tidak ada lagi karena sudah dibakar," papar Bagja.

Bagja meminta pihak keamanan harus mewaspadai tahapan yang saling beririsan dengan jumlah peserta dan jenis pemilihan yang banyak.

Menurut Bagja, ini memiliki potensi kamtibmas terutama pada irisan tahapan yang melibatkan atau mengumpulkan masyarakat. Misalnya dalam tahapan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi. (Knu)

Baca Juga:

Miliki Akun Sipol, Bawaslu Makin Leluasa Awasi Peserta Pemilu dari Proses Pendaftaran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kementan Dorong Petani Taman Jagung Bareng Dengan Kedelai
Indonesia
Kementan Dorong Petani Taman Jagung Bareng Dengan Kedelai

Lahan seluas 52 ribu hektare sudah mulai ditanami kedelai pada Januari 2022. Sementara sekitar 600 ribu lahan sisanya akan mulai ditanami kedelai pada April hingga Oktober 2022.

Marsda TNI Gita Amperiawan Jadi Dirut PTDI
Indonesia
Marsda TNI Gita Amperiawan Jadi Dirut PTDI

Marsekal Muda (Marsda) TNI Gita Amperiawan meraih Philosophy Doctor – Cranfield University, Inggris dan sarjana dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Harga Komoditas Naik, Indonesia Waspadai Melonjaknya Subsidi Energi
Indonesia
Harga Komoditas Naik, Indonesia Waspadai Melonjaknya Subsidi Energi

Selain krisis energi, setidaknya ada beberapa tantangan lainnya yang akan dihadapi Indonesia ke depannya, yakni COVID-19 dan varian barunya, ketidakpastian geopolitik.

Hakim Itong Diduga Bermain Banyak Perkara di PN Surabaya
Indonesia
Hakim Itong Diduga Bermain Banyak Perkara di PN Surabaya

KPK menduga tersangka IIH (Itong) juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Surabaya.

Jokowi Peringatkan Masyarakat Waspadai Penyebaran Omicron Subvarian Baru
Indonesia
Jokowi Peringatkan Masyarakat Waspadai Penyebaran Omicron Subvarian Baru

Pemerintah terus memantau perkembangan kasus COVID-19 pasca-terdeteksinya subvarian baru Omicron BA.4 dan BA.5 di tanah air.

Maskur Husain Benarkan Azis Syamsuddin Beri Uang Rp 3,15 Miliar untuk Perkara Lampung Tengah
Indonesia
Maskur Husain Benarkan Azis Syamsuddin Beri Uang Rp 3,15 Miliar untuk Perkara Lampung Tengah

Dalam persidangan Maskur pun mengakui uang-uang yang diperolehnya dari pengurusan kasus ini dipakai untuk kepentingan pribadi. Salah satunya sebagian persiapan bakal pencalonan Wali Kota Ternate, pada tahun 2019.

Utang Seluruh Negara di Dunia Bakal Capai Rekor Tertinggi
Dunia
Utang Seluruh Negara di Dunia Bakal Capai Rekor Tertinggi

Utang Tiongkok naik tercepat dan terbesar dalam bentuk tunai, mencapai seperlima atau USD 650 miliar pada tahun lalu.

Keadilan Restoratif Kejaksaan dan Polri Dinilai Rawan Disalahgunakan
Indonesia
Keadilan Restoratif Kejaksaan dan Polri Dinilai Rawan Disalahgunakan

Pendekatan keadilan restoratif ini rentan menjadi instrumen transaksional bila tanpa ada ketentuan yang jelas.

Dalam 2 Pekan, Ribuan Polisi Dikerahkan ke Jalan Tindak Pelanggar Berkendara
Indonesia
Dalam 2 Pekan, Ribuan Polisi Dikerahkan ke Jalan Tindak Pelanggar Berkendara

Pelaksanaannya, Polda Metro Jaya akan dibantu oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan aparat TNI.

Anggota DPR Desak KY Periksa Putusan Bebas Bandar Narkoba
Indonesia
Anggota DPR Desak KY Periksa Putusan Bebas Bandar Narkoba

Anggota DPR Agustiar Sabran meminta Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA), agar menyelidiki putusan bebas terhadap Saleh yang bermukim di kawasan Jalan Rindang Banua atau Komplek Puntun itu.