Bawaslu bakal Pidanakan Cakada yang Langgar Protokol Kesehatan Massa pendukung Ery-Armuji larut dalam euforia saat mengantar dua paslon menuju kantor KPU Surabaya. (Andika Eldon/Jawa Timur)

MerahPutih.com - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah yang membawa massa pada proses tahapan pilkada tanpa mengindahkan protokol kesehatan COVID-19 akan diberikan sanksi tegas.

Menurutnya, para pelanggar protokol kesehatan nantinya akan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk proses penegakan hukum.

“Ketika ada memasuki wilayah – wilayah kerumunan terlebih dahulu harus izin kepada pihak kepolisian. Kemudian nantinya surat tanda terima pemberitahuan tersebut diterima oleh pihak kepolisian, dan Bawaslu selanjutnya berkoordinasi,” ujar Abhan dalam keteranganya, Kamis (10/9).

Baca Juga

Anies: Kondisi Sekarang Lebih Darurat dari Awal Wabah

Dia menjelaskan bagi pelanggaran protokol kesehatan yang membawa kerumunan massa pada massa pendaftaran calon kemarin memang secara tegas belum diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Abhan menilai aturan yang tepat dikenakan kepada para pelanggar merujuk ketentuan lain berkaitan dengan protokol kesehatan.

“Adapun penerapan hukum lainya berkaitan dengan protokol kesehatan oleh para pelanggar dapat merujuk kepada Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Undang – undang 6 Tahun 2018 tentang karatina kesehatan, dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan,” paparnya.

Ketua Bawaslu Abhan (Kiri), Ketua KPU Arif Budiman, Menteri Polhukan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Kanan) melakukan pertemuan pembahasan terkait Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Gedung Kementerian Polhukam, Rabu (9/9/2020). Foto: Humas Bawaslu RI
Ketua Bawaslu Abhan (Kiri), Ketua KPU Arif Budiman, Menteri Polhukan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Kanan) melakukan pertemuan pembahasan terkait Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Gedung Kementerian Polhukam, Rabu (9/9/2020). Foto: Humas Bawaslu RI

Selain itu Abhan mengatakan dalam hal menjatuhkan sanksi oleh para pelangar protokol kesehatan ada mekanisme lain. Dia menerangkan penjatuhan sanksi dapat dilakukan atas dasar Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

“Ada pada pasal 218 dimana pasal tersebut menyebut barang siapa pada rakyat datang dan berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu,” terang Abhan.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan pelanggaran protokol kesehatan bagi peserta Pilkada 2020 bisa dipidana. Sebab, walaupun tidak tercantum dalam aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, namun ada aturan lain terkait wabah penyakit menular.

Sebagai informasi, Bawaslu menemukan sebanyak 243 bakal pasangan calon (bapaslon) diduga melanggar protokol kesehatan covid-19 selama masa pendaftaran calon Pilkada 2020. Sedangkan, Fritz menyebutkan telah ada 67 paslon yang positif COVID-19.

Pria kelahiran Medan ini menjelaskan pelanggaran pidana COVID-19 bisa dikenakan pidana lewat aturan dalam KUHP UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang karantina kesehatan.

"Memang tidak diatur dalam UU Pemilihan tapi bukan tidak ada aturan pidananya jika melanggar, karena ada aturan di luar pemilihan," tutur Fritz.

Fritz menjabarkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 telah jelas menerapkan protokol kesehatan untuk semua pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020 sifatnya adalah kewajiban. Sehingga jika melanggar dia menyatakan KPU setempat harus berkoordinasi dengan Bawaslu untuk memberikan teguran, saran dan perbaikan.

Baca Juga

Anies Tarik Rem Darurat, Tempat Hiburan dan Wisata Kembali Ditutup

"Ya kalau sudah ditegur tidak diindahkan juga maka kita akan meneruskannya ke pihak yang kepolisian untuk ditindaklanjuti," tegas Fritz.

Terkait pelanggaran, Pengajar Hukum Tata Negara di STH Jentera itu menjelaskan Bawaslu hanya bisa memberikan rekomendasi terhadap dugaan palanggaran. Namun, tambah Fritz, jika sifatnya dapat memenuhi unsur pelanggaran mengenai wabah penyakit menular Bawaslu bisa meneruskan kepada lembaga yang berwenang yaitu kepolisian. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Langkah Kapolri Surati Jokowi Dinilai Salah Satu Perwujudan Sikap Promoter
Indonesia
Langkah Kapolri Surati Jokowi Dinilai Salah Satu Perwujudan Sikap Promoter

Arteria berharap sikap Idham Azis ini dapat dijadikan contoh bagi pajabat lain

Eks Pimpinan KPK Kritik Cara Firli Cs Umumkan Tersangka
Indonesia
Eks Pimpinan KPK Kritik Cara Firli Cs Umumkan Tersangka

KPK baik pimpinan maupun pegawai digaji menggunakan anggaran negara yang berasal dari pajak masyarakat

Mudik Dilarang, Polresta Surakarta Jaga Ketat Semua Pintu Masuk Solo
Indonesia
Mudik Dilarang, Polresta Surakarta Jaga Ketat Semua Pintu Masuk Solo

Berbekal pengalaman Lebaran tahun lalu, kata dia, kemungkinan besar masih ada pemudik yang nekat pulang kampung saat libur Lebaran.

Karyawannya Positif COVID-19, 26 Perusahaan Ditutup Sementara
Indonesia
Karyawannya Positif COVID-19, 26 Perusahaan Ditutup Sementara

Sanksi peringatan sudah dikeluarkan hingga dua kali

Novel Yakin Teror ke Dirinya Bukan Serangan Pribadi
Indonesia
Novel Yakin Teror ke Dirinya Bukan Serangan Pribadi

“Bahkan ada pimpinan KPK juga mengalami teror," jelas Novel

Menteri Agama Ingatkan Soal Kebhinekaan Indonesia
Indonesia
Menteri Agama Ingatkan Soal Kebhinekaan Indonesia

"Jumlah yang ada bukan untuk unjuk kekuatan, tapi untuk dioptimalkan dalam meneguhkan cinta kedamaian dan ketenangan dalam negara NKRI ini," pesan Menag.

Terhalang Longsor, Tim Kemensos Kesulitan Capai Ibu Kota Sulbar
Indonesia
Terhalang Longsor, Tim Kemensos Kesulitan Capai Ibu Kota Sulbar

Sejumlah relawan dan TNI Polri terus melakukan pembersihan jalan yang tertimbun longsor di sejumlah titik jalan trans Sulawesi.

Jatim Masih Jadi Wilayah Tertinggi Kasus COVID-19
Indonesia
Jatim Masih Jadi Wilayah Tertinggi Kasus COVID-19

Kasus corona sendiri tersebar di 34 Provinsi Indonesia. Jumlah kasus COVID-19 terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur dengan 18.033 kasus.

 Pemprov DKI Klaim Telah Beri Layanan Kesehatan Jiwa Terhadap 1.730 Orang
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Telah Beri Layanan Kesehatan Jiwa Terhadap 1.730 Orang

Pembekalan ini, kata Dwi menjadi mekanisme self healing atas dampak pekerjaan yang mungkin dialami agen Call Center 112 yang selalu siap bekerja di bawah situasi krisis.

Ridwan Kamil Ingatkan Tiga Larangan Tahun Baru Bagi Warganya
Indonesia
Ridwan Kamil Ingatkan Tiga Larangan Tahun Baru Bagi Warganya

Ridwan Kamil tetap yakin pandemi di Indonesia termasuk Jabar dapat dikendalikan