Bawaslu bakal Pidanakan Cakada yang Langgar Protokol Kesehatan Massa pendukung Ery-Armuji larut dalam euforia saat mengantar dua paslon menuju kantor KPU Surabaya. (Andika Eldon/Jawa Timur)

MerahPutih.com - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah yang membawa massa pada proses tahapan pilkada tanpa mengindahkan protokol kesehatan COVID-19 akan diberikan sanksi tegas.

Menurutnya, para pelanggar protokol kesehatan nantinya akan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk proses penegakan hukum.

“Ketika ada memasuki wilayah – wilayah kerumunan terlebih dahulu harus izin kepada pihak kepolisian. Kemudian nantinya surat tanda terima pemberitahuan tersebut diterima oleh pihak kepolisian, dan Bawaslu selanjutnya berkoordinasi,” ujar Abhan dalam keteranganya, Kamis (10/9).

Baca Juga

Anies: Kondisi Sekarang Lebih Darurat dari Awal Wabah

Dia menjelaskan bagi pelanggaran protokol kesehatan yang membawa kerumunan massa pada massa pendaftaran calon kemarin memang secara tegas belum diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Abhan menilai aturan yang tepat dikenakan kepada para pelanggar merujuk ketentuan lain berkaitan dengan protokol kesehatan.

“Adapun penerapan hukum lainya berkaitan dengan protokol kesehatan oleh para pelanggar dapat merujuk kepada Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Undang – undang 6 Tahun 2018 tentang karatina kesehatan, dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan,” paparnya.

Ketua Bawaslu Abhan (Kiri), Ketua KPU Arif Budiman, Menteri Polhukan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Kanan) melakukan pertemuan pembahasan terkait Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Gedung Kementerian Polhukam, Rabu (9/9/2020). Foto: Humas Bawaslu RI
Ketua Bawaslu Abhan (Kiri), Ketua KPU Arif Budiman, Menteri Polhukan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Kanan) melakukan pertemuan pembahasan terkait Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Gedung Kementerian Polhukam, Rabu (9/9/2020). Foto: Humas Bawaslu RI

Selain itu Abhan mengatakan dalam hal menjatuhkan sanksi oleh para pelangar protokol kesehatan ada mekanisme lain. Dia menerangkan penjatuhan sanksi dapat dilakukan atas dasar Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

“Ada pada pasal 218 dimana pasal tersebut menyebut barang siapa pada rakyat datang dan berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu,” terang Abhan.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan pelanggaran protokol kesehatan bagi peserta Pilkada 2020 bisa dipidana. Sebab, walaupun tidak tercantum dalam aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, namun ada aturan lain terkait wabah penyakit menular.

Sebagai informasi, Bawaslu menemukan sebanyak 243 bakal pasangan calon (bapaslon) diduga melanggar protokol kesehatan covid-19 selama masa pendaftaran calon Pilkada 2020. Sedangkan, Fritz menyebutkan telah ada 67 paslon yang positif COVID-19.

Pria kelahiran Medan ini menjelaskan pelanggaran pidana COVID-19 bisa dikenakan pidana lewat aturan dalam KUHP UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang karantina kesehatan.

"Memang tidak diatur dalam UU Pemilihan tapi bukan tidak ada aturan pidananya jika melanggar, karena ada aturan di luar pemilihan," tutur Fritz.

Fritz menjabarkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 telah jelas menerapkan protokol kesehatan untuk semua pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020 sifatnya adalah kewajiban. Sehingga jika melanggar dia menyatakan KPU setempat harus berkoordinasi dengan Bawaslu untuk memberikan teguran, saran dan perbaikan.

Baca Juga

Anies Tarik Rem Darurat, Tempat Hiburan dan Wisata Kembali Ditutup

"Ya kalau sudah ditegur tidak diindahkan juga maka kita akan meneruskannya ke pihak yang kepolisian untuk ditindaklanjuti," tegas Fritz.

Terkait pelanggaran, Pengajar Hukum Tata Negara di STH Jentera itu menjelaskan Bawaslu hanya bisa memberikan rekomendasi terhadap dugaan palanggaran. Namun, tambah Fritz, jika sifatnya dapat memenuhi unsur pelanggaran mengenai wabah penyakit menular Bawaslu bisa meneruskan kepada lembaga yang berwenang yaitu kepolisian. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Ketua DPD Minta Aparat Tangkap Otak di Balik Bom Bunuh Diri di Medan
Indonesia
Ketua DPD Minta Aparat Tangkap Otak di Balik Bom Bunuh Diri di Medan

"Aparat keamanan harus menyelidiki sampai tuntas dan menangkap para aktor di balik peristiwa ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu," kata La Nyalla

Dana Haji Dipakai untuk Penguatan Rupiah, Wamenag: Fitnah Keji
Indonesia
Dana Haji Dipakai untuk Penguatan Rupiah, Wamenag: Fitnah Keji

"Statemen seperti itu hanya mungkin keluar dari orang yang sudah terbiasa dengan pikiran kotor dan suka mencari sensasi," kata Zainut

Pemprov DKI Tak Larang Warga Gelar Lomba 17 Agustus, Tapi...
Indonesia
Pemprov DKI Tak Larang Warga Gelar Lomba 17 Agustus, Tapi...

17 Agustusan kalau bisa dilakukan dengan cara online

Kemenag Imbau Umat Islam Beribadah di Rumah Selama Ramadan
Indonesia
Kemenag Imbau Umat Islam Beribadah di Rumah Selama Ramadan

Pelaksanaan ibadah di rumah tak mengurangi pahala dalam beribadah

Ini Wejangan Jokowi untuk Gibran saat Ziarah ke Makam Keluarga
Indonesia
Ini Wejangan Jokowi untuk Gibran saat Ziarah ke Makam Keluarga

Presiden Jokowi mendadak menyempatkan diri berziarah ke makam keluarga, ibunda dan ayahnya Sujiatmi Notomihardjo dan Widjiatmo Notomiharjo.

Jelang HUT RI, PDIP Umumkan 75 Paslon Pilkada
Indonesia
Jelang HUT RI, PDIP Umumkan 75 Paslon Pilkada

Jumlah pasangan calon yang diumumkan pun mengambil angka simbolik 75, setelah pengumuman sebelumnya mengambil angka simbolik 45.

Satu Pedagang Sayur Pasar Beringharjo Yogyakarta Positif COVID-19
Indonesia
Satu Pedagang Sayur Pasar Beringharjo Yogyakarta Positif COVID-19

Petugas kemudian melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi pedagang berjualan.

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dielu-elukan Warga Amerika saat Unjuk Rasa George Floyd
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dielu-elukan Warga Amerika saat Unjuk Rasa George Floyd

Akun Facebook Bayu Rotinsulu mengunggah sebuah video yang menggambarkan warga Amerika Serikat mendukung Jokowi.

Polisi Dikritik 'Tangkap Dulu, Jadi Saksi Kemudian' di Kasus Ravio Patra
Indonesia
Polisi Dikritik 'Tangkap Dulu, Jadi Saksi Kemudian' di Kasus Ravio Patra

Polisi perlu menjelaskan lebih detail mengapa Ravio harus ditangkap

19 Relawan Sudah Disuntik Tes Vaksin COVID-19 di Unpad, 1 Orang Mundur
Indonesia
19 Relawan Sudah Disuntik Tes Vaksin COVID-19 di Unpad, 1 Orang Mundur

Kemarin 20 relawan dites usap, tapi yang datang 19 orang