Bawaslu Awasi Potensi Penyalahgunaan Wewenang Menteri yang Maju di Pilpres 2024 Logo Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). ANTARA/HO

MerahPutih.com - Menteri tak perlu mengundurkan diri jika ingin maju dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 mendatang. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI pun akan mengawasi ketat menteri yang maju.

Pernyataan ini merupakan respons atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan menteri nyapres tanpa harus mundur dari jabatannya.

Baca Juga:

Pj DKI 1 Berikan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI

"Khususnya terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan maupun dalam bentuk penyalahgunaan fasilitas negara," kata Komisioner Bawaslu RI Lolly Suhenty kepada wartawan, Rabu (2/11).

Lolly menegaskan, jika dalam proses pengawasan ditemukan pelanggaran, maka Bawaslu akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme penanganan pelanggaran administratif pemilu.

Hal sama akan dilakukan pula terhadap laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan publik, sepanjang memenuhi alat bukti.

"Dalam setiap tahapan yang melibatkan para peserta tersebut (menteri yang nyapres), Bawaslu akan melakukan pengawasan melekat," ujar Lolly.

Baca Juga:

Bawaslu Dorong Pembentukan Satgas Tangkal Serangan Siber

Lolly mengungkap penanganan yang akan dilkukan Bawaslu RI apabila dalam pengawasan terhadap menteri yang nyapres ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang.

"Jika terdapat laporan, maupun hasil pengawasan yang memenuhi alat bukti, Bawaslu akan menindaklanjuti melalui mekanisme penanganan pelanggaran administratif pemilu," tutup Lolly.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa menteri atau pejabat setingkat menteri tidak harus mundur dari jabatannya saat ingin mencalonkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden. (Knu)

Baca Juga:

Partai PRIMA akan Gugat KPU ke Bawaslu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ancol Batasi Mobil Pengunjung di Dalam Kawasan Wisata
Indonesia
Ancol Batasi Mobil Pengunjung di Dalam Kawasan Wisata

PT Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara berencana akan membatasi mobil masuk ke dalam kawasan wisata.

Pembeli Mobil Listrik akan Disubsidi Rp 80 Juta dan Motor Listrik Rp 8 Juta
Indonesia
Pembeli Mobil Listrik akan Disubsidi Rp 80 Juta dan Motor Listrik Rp 8 Juta

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian subsidi ini ingin mendorong agar penggunaan mobil atau motor listrik di Indonesia semakin masif.

 Autopsi Ulang Brigadir J Buat Menjawab Kecurigaan Keluarga
Indonesia
Autopsi Ulang Brigadir J Buat Menjawab Kecurigaan Keluarga

Kompolnas dilibatkan dalam tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam mengungkap kasus baku tembak antaranggota di rumah Kadiv Propam.

Indonesia Bertekad Isu Palestina Masuk Emergency Item Sidang Parlemen Dunia di Bali
Indonesia
Indonesia Bertekad Isu Palestina Masuk Emergency Item Sidang Parlemen Dunia di Bali

Delegasi Indonesia saat ini berupaya memasukkan isu Palestina dalam daftar masalah mendesak (emergency item) sehingga nantinya dapat dibahas di sidang majelis dan resolusi.

BNPB Beberkan Alasan Erupsi Semeru tak Sebabkan Tsunami di Jepang
Indonesia
BNPB Beberkan Alasan Erupsi Semeru tak Sebabkan Tsunami di Jepang

kecil kemungkinan tsunami yang terjadi bisa menjangkau negara Jepang karena terhalang gugusan pulau-pulau di Indonesia.

Terima Gratifikasi Rp 4,4 Miliar, Briptu D Terancam Dipecat
Indonesia
Terima Gratifikasi Rp 4,4 Miliar, Briptu D Terancam Dipecat

Briptu D diperkarakan dengan perbuatan menerima gratifikasi sebesar Rp 4,4 miliar dalam proses penerimaan anggota Polri 2022.

LSJ Ungkap Tiga Penyebab Prabowo Selalu Rajai Survei Pilpres
Indonesia
LSJ Ungkap Tiga Penyebab Prabowo Selalu Rajai Survei Pilpres

Elektabilitas Prabowo Subianto juga konsisten berada di posisi puncak yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei lainnya.

TNI-AL Luncurkan 2 Kapal Cepat Canggih Buatan Dalam Negeri
Indonesia
TNI-AL Luncurkan 2 Kapal Cepat Canggih Buatan Dalam Negeri

Kapal patroli cepat tersebut memiliki panjang 60 meter, lebar 8,50 meter, dan bobot 440-520 ton, dengan kemampuan melaju berkecepatan maksimal 24 knot, kecepatan jelajah 17 knot, dan kecepatan ekonomis 15 knot.

Pemerintah Masih Cari Solusi Penempatan PMI di Malaysia
Indonesia
Pemerintah Masih Cari Solusi Penempatan PMI di Malaysia

Pasca-penandatanganan MoU, Malaysia ternyata masih menggunakan sistem di luar SPSK, yaitu Sistem Maid Online (SMO).

Sandiaga Uno Hadiri Harlah Ke-50 PPP di Yogyakarta Kenakan Sarung Hijau
Indonesia
Sandiaga Uno Hadiri Harlah Ke-50 PPP di Yogyakarta Kenakan Sarung Hijau

Sandiaga nampak hadir di Stadion Kridosono dengan memakai sarung hijau yang identik dengan warna PPP, peci hitam, dan baju koko berwarna putih.