Bawaslu Antisipasi Kerumunan Massa Usai KPU Umumkan Paslon Peserta Pilkada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan. (MP/Fadhli)

Merahputih.com - Badan Pengawas Pemilu mengantisipasi akan adanya kerumunan setelah KPU mengumumkan nama pasangan calon peserta pilkada pada 23 September 2020.

"Ada otensi ketika dilakukan protes atau keberatan atas penetapan paslon yang ditetapkan dan mengajukan keberatan ke Bawaslu dengan membawa massa," ujar Ketua Bawaslu, Abhan, Selasa (8/9).

Baca Juga:

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan PT SIM Terhadap Pemprov NTT

Bawaslu sendiri akan melakukan pencegahan yaitu pasangan yang membawa massa banyak tidak akan diregister sebelum mengendalikan massanya masing-masing.

"Karena sebenarnya cukup penasihat hukum yang mengajukan," jelas Abhan.

Jika ada yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan selama tahapan dapat dijerat hukum pidana dan administratif.

Ketua Bawaslu RI Abhan. (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Masih ada juga peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota dan peraturan daerah yang masing-masing mengatur sanksi administratif dan pidana terkait protokol kesehatan.

"Tapi yang paling penting adalah pencegahan, apa artinya penindakan kalau sudah menyebabkan banyak orang tertular. Jadi agar jangan sampai ada kerumunan kita yang punya kewenangan agar dapat membubarkan massa," tutur Abhan.

Pilkada Serentak 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September namun akibat pandemik COVID-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Baca Juga:

Ngotot Demo Saat May Day, Para Buruh Akan Berhadapan dengan Pasukan Huru-Hara

Tahap pendaftaran pasangan bakal calon peserta Pilkada 2020 sudah dilakukan pada 4-6 September 2020, selanjutnya KPUD akan melakukan verifikasi dan mengumumkan peserta pilkada pada 23 September.

Masa kampanye akan berlangsung pada 26 September sampai 5 Desember 2020 atau selama 71 hari. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Setnov Hingga Patrialis Akbar Berpotensi Bebas Jika Revisi PP 99/2012 Diloloskan
Indonesia
Setnov Hingga Patrialis Akbar Berpotensi Bebas Jika Revisi PP 99/2012 Diloloskan

Usianya saat ini sudah 64 tahun

Politisi Gerindra Tolak Rorotan Jadi Makam Khusus COVID-19
Indonesia
Politisi Gerindra Tolak Rorotan Jadi Makam Khusus COVID-19

Meski ini untuk pemakaman jenazah COVID-19, Pemprov DKI harusnya tetap memperlakukannya dengan tata cara penguburan yang harus baik dan memastikan lahan tanahnya pun baik.

Minta Maaf, Miftahul Ulum Sebut Tudingan ke Adi dan Achsanul Khilaf
Indonesia
Minta Maaf, Miftahul Ulum Sebut Tudingan ke Adi dan Achsanul Khilaf

Dalam pledoi, Ulum mengklaim dirinya tak bersalah seperti yang telah didakwaan JPU KPK.

Eks Kakorlantas Djoko Susilo Kalah Gugatan, Rumah Hasil Korupsi Diubah Museum Batik Solo
Indonesia
Eks Kakorlantas Djoko Susilo Kalah Gugatan, Rumah Hasil Korupsi Diubah Museum Batik Solo

Ada dua rumah mewah milik Djoko hasil korupsi dan disita negara di Solo.

Gang-gang Perkampungan Jadi Target Satpol PP Menteng Tindak Pelanggar PSBB
Indonesia
Gang-gang Perkampungan Jadi Target Satpol PP Menteng Tindak Pelanggar PSBB

Plt Kasatpol PP Kecamatan Menteng, Hendra Ardiansyah, pihaknya menargetkan operasi penindakan masker ke perkampungan dilakukan setiap hari.

Khawatir Corona, Keuskupan Agung Semarang Ubah Tata Cara Prosesi Ekaristi
Indonesia
Khawatir Corona, Keuskupan Agung Semarang Ubah Tata Cara Prosesi Ekaristi

Imbauan ini ditujukan khususnya kepada umat gereja Katolik di lingkungan Keuskupan Agung Semarang

24 Kelurahan Rawan Banjir di DKI, Jakarta Pusat Nihil
Indonesia
24 Kelurahan Rawan Banjir di DKI, Jakarta Pusat Nihil

Meskipun masih ada genangan, durasinya tidak memakan waktu lama

 Calon Wagub dari Gerindra Dinilai Lebih Berpeluang Dampingi Anies
Indonesia
Calon Wagub dari Gerindra Dinilai Lebih Berpeluang Dampingi Anies

"Secara kapabilitas kedua kandidat merupakan sosok yang pantas, tetapi secara politis lebih terbuka lebar calon dari Gerindra," kata Emrus Sihombing

Surat Telegramnya Munculkan Pro-Kontra, Kapolri: Itu Biasa
Indonesia
Surat Telegramnya Munculkan Pro-Kontra, Kapolri: Itu Biasa

Para tersangka juga punya hak untuk mengajukan praperadilan

Politisi Golkar Apresiasi Pemerintah Kirim Nota Protes Soal Natuna
Indonesia
Politisi Golkar Apresiasi Pemerintah Kirim Nota Protes Soal Natuna

Peristiwa pelanggaran di Natuna dapat menjadi preseden buruk apabila pelanggaran hak berdaulat atas ZEE Indonesia dan pencurian ikan oleh kapal Tiongkok dibiarkan