Bawa Materi Perbaikan Gugatan UU Cipta Kerja, Buruh Kembali Berjuang di MK Demo Buruh. (MP/ Rizky Fitrianto).

MerahPutih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menjalani proses persidangan ketiga judicial review terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (16/12) jam 14.00.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, sidang yang akan digelar siang hari ini, akan membahas hasil perbaikan dari sidang kedua termasuk perbaikan legal standing para pemohon.

Baca Juga:

Gelap UU Cipta Kerja

Ia memaparkan, hasil perbaikan di sidang ketiga ini untuk memberikan penegasan tentang legal standing para pemohon. Baik itu dari sisi konfederasi, federasi maupun personal para buruh yang ikut serta dalam gugatan.

Dalam judicial review sidang ini, perbaikan-perbaikan legal standing dan pokok perkara sudah dilakukan oleh KSPSI AGN dan KSPI.

Legal standing meliputi perbaikan penegakan terhadap para pemohon apakah memenuhi persyaratan sebagai legal standing untuk bersidang di MK.

Misalnya, KSPSI AGN dan KSPI sebagai konfederasi dalam AD/ART atau aturan organisasinya berhak atau tidak sebagai yang mewakili para buruh yang jadi anggotanya.

Dalam AD/ART KSPSI AGN dan KSPI ada, begitu juga dalam aturan organisasinya, kami perkuat dengan surat tugas para pemohon sehingga bisa mewakili anggotanya para buruh bersidang di MK.

"Begitu juga terhadap federasi dan orang per orang atau pekerja buruh sebagai pemohon,” sambung Iqbal.

Sementara untuk pokok materi perkara, Said Iqbal menyebut, pihaknya sudah melakukan berbagai perbaikan. Yakni tentang kerugian konstitusional dan ekonomi dari sisi para pemohon.

Demo buruh tolak UU Cipta Kerja. (Foto: Antara)
Demo buruh tolak UU Cipta Kerja. (Foto: Antara)

“Dalam pokok perkara kami lakukan perbaikan, ada dua hal, (yakni) apa hak konstitusional yang dirugikan terhadap pemohon, dan apa hak ekonomi yang dirugikan terhadap pemohon,” paparnya.

Dari materi tersebut, Iqbal sudah merangkumnya menjadi 69 pasal yang tengah digugat. Kemudian dirangkum lagi jadi 12 isu perburuhan yang menjadi pasal-pasal gugatan.

Keduabelas isu yang diangkat KSPI dan KSPSI AGN antar lain tentang ; lembaga pelatihan kerja, pelaksanaan penempatan tenaga kerja, tenaga kerja asing, PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu), persoalan upah dan upah minimum, pekerja alih daya atau outsourcing, PHK (pemutusan hubungan kerja), cuti, pesangon, penghapusan sanksi pidana dan jaminan sosial. (Knu)

Baca Juga:

Kegaduhan UU Cipta Kerja karena Buruknya Komunikasi Pemerintah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Janji Bakal Tangkap Jozeph Paul Zhang, Mabes Polri Minta Publik Bersabar
Indonesia
Janji Bakal Tangkap Jozeph Paul Zhang, Mabes Polri Minta Publik Bersabar

Polri membuka peluang untuk menjemput tersangka kasus penistaan agama Jozeph Paul Zhang alias Shindy Paul Soerjomoelyono yang terdeteksi berada di Jerman.

Pemerintah Dinilai tidak Punya Niat Tangkap Djoko Tjandra
Indonesia
Pemerintah Dinilai tidak Punya Niat Tangkap Djoko Tjandra

Seturut dengan itu, Menkopolhukam harus mendorong adanya sanksi yang berat kepada para pelaku

DPRD: Anies Harus Siapkan Tempat Pengungsian Banjir Lebih Banyak
Indonesia
DPRD: Anies Harus Siapkan Tempat Pengungsian Banjir Lebih Banyak

Pemda DKI harus menyiapkan lebih banyak lagi tempat penampungan bagi pengungsi banjir.

Kasus Proyek Fiktif, Lima Bekas Petinggi Waskita Karya Dituntut 6-9 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Proyek Fiktif, Lima Bekas Petinggi Waskita Karya Dituntut 6-9 Tahun Penjara

KPK menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum lima bekas petinggi PT Waskita Karya karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Golkar Siapkan Sekolah Kebijakan Publik
Indonesia
Golkar Siapkan Sekolah Kebijakan Publik

Airlangga mengingatkan pada Pilkada 2020, pasangan calon yang diusung Partai Golkar untuk mengkampanyekan pentingnya perubahan perilaku

Cuaca Tak Pengaruhi Penularan COVID-19
Indonesia
Cuaca Tak Pengaruhi Penularan COVID-19

Memasuki musim hujan ini, ibu kota kerap mengalami banjir dan warga terpaksa harus mengungsi. Berkaca pada hal tersebut pemerintah harus memperhatikan tempat penampungan korban banjir.

Pengacara Sebut Rahmat Kadir tidak Bermaksud Celakai Novel Baswedan
Indonesia
Pengacara Sebut Rahmat Kadir tidak Bermaksud Celakai Novel Baswedan

Penasihat hukum itu melanjutkan, peristiwa yang dialami Novel merupakan hal lazim.

Minta PSBB Diperpanjang, Golkar: Kontrol Ketat Kantor, Pasar dan Mal
Indonesia
Minta PSBB Diperpanjang, Golkar: Kontrol Ketat Kantor, Pasar dan Mal

Anggota Komisi E ini pun mengultimatum Pemda DKI untuk tidak membuka kegiatan belajar mengajar

[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Tak Bisa Menggugat Jika Vaksin COVID-19 Bermasalah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Tak Bisa Menggugat Jika Vaksin COVID-19 Bermasalah

Vaksin Sinovac ini telah melewati uji dan tahapan hukum di Indonesia

Polres Jakpus Kejar Penyerang Mobil Berisi Ibu dan Bayi di Menteng
Indonesia
Polres Jakpus Kejar Penyerang Mobil Berisi Ibu dan Bayi di Menteng

Kini, polisi masih fokus mengejar pelaku tersebut.