Bawa Materi Perbaikan Gugatan UU Cipta Kerja, Buruh Kembali Berjuang di MK Demo Buruh. (MP/ Rizky Fitrianto).

MerahPutih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menjalani proses persidangan ketiga judicial review terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (16/12) jam 14.00.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, sidang yang akan digelar siang hari ini, akan membahas hasil perbaikan dari sidang kedua termasuk perbaikan legal standing para pemohon.

Baca Juga:

Gelap UU Cipta Kerja

Ia memaparkan, hasil perbaikan di sidang ketiga ini untuk memberikan penegasan tentang legal standing para pemohon. Baik itu dari sisi konfederasi, federasi maupun personal para buruh yang ikut serta dalam gugatan.

Dalam judicial review sidang ini, perbaikan-perbaikan legal standing dan pokok perkara sudah dilakukan oleh KSPSI AGN dan KSPI.

Legal standing meliputi perbaikan penegakan terhadap para pemohon apakah memenuhi persyaratan sebagai legal standing untuk bersidang di MK.

Misalnya, KSPSI AGN dan KSPI sebagai konfederasi dalam AD/ART atau aturan organisasinya berhak atau tidak sebagai yang mewakili para buruh yang jadi anggotanya.

Dalam AD/ART KSPSI AGN dan KSPI ada, begitu juga dalam aturan organisasinya, kami perkuat dengan surat tugas para pemohon sehingga bisa mewakili anggotanya para buruh bersidang di MK.

"Begitu juga terhadap federasi dan orang per orang atau pekerja buruh sebagai pemohon,” sambung Iqbal.

Sementara untuk pokok materi perkara, Said Iqbal menyebut, pihaknya sudah melakukan berbagai perbaikan. Yakni tentang kerugian konstitusional dan ekonomi dari sisi para pemohon.

Demo buruh tolak UU Cipta Kerja. (Foto: Antara)
Demo buruh tolak UU Cipta Kerja. (Foto: Antara)

“Dalam pokok perkara kami lakukan perbaikan, ada dua hal, (yakni) apa hak konstitusional yang dirugikan terhadap pemohon, dan apa hak ekonomi yang dirugikan terhadap pemohon,” paparnya.

Dari materi tersebut, Iqbal sudah merangkumnya menjadi 69 pasal yang tengah digugat. Kemudian dirangkum lagi jadi 12 isu perburuhan yang menjadi pasal-pasal gugatan.

Keduabelas isu yang diangkat KSPI dan KSPSI AGN antar lain tentang ; lembaga pelatihan kerja, pelaksanaan penempatan tenaga kerja, tenaga kerja asing, PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu), persoalan upah dan upah minimum, pekerja alih daya atau outsourcing, PHK (pemutusan hubungan kerja), cuti, pesangon, penghapusan sanksi pidana dan jaminan sosial. (Knu)

Baca Juga:

Kegaduhan UU Cipta Kerja karena Buruknya Komunikasi Pemerintah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Minta Pilkada Ditunda, DPD: Utamakan Nyawa Rakyat
Indonesia
Minta Pilkada Ditunda, DPD: Utamakan Nyawa Rakyat

Dalam kondisi seperti ini pemerintah harus mengutamakan kesehatan rakyat

Ogah Seperti Vaksin MR, Sertifikasi Halal Vaksin COVID-19 Diminta Cepat
Indonesia
Ogah Seperti Vaksin MR, Sertifikasi Halal Vaksin COVID-19 Diminta Cepat

"Produk farmasi wajib bersertifikasi halal, di samping juga untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat karena mayoritas masyarakat di Indonesia adalah umat Islam," kata Wapres.

Ngumpet di WC Bus Jadi Modus Nakal Pemudik Biar Lolos Penyekatan
Indonesia
Ngumpet di WC Bus Jadi Modus Nakal Pemudik Biar Lolos Penyekatan

Tujuh titik penyekatan itu yakni di Cibarusah, Kedungwaringin, Setu, Jembatan Cibeet dan tiga gerbang tol yakni, Cikarang Barat, Cibatu dan Cikarang Pusat.

Kebijakan PSSB Total Bikin Menteri Jokowi Kebakaran Jenggot
Indonesia
Kebijakan PSSB Total Bikin Menteri Jokowi Kebakaran Jenggot

Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lagi pada 14 September 2020 membuat sejumlah Menteri Jokowi kebakaran jenggot.

Kasus COVID-19 di DKI Terus Meroket, Masyarakat Diminta Rayakan Tahun Baru di Rumah
Indonesia
Vaksin Merah Putih Belum Terdaftar di WHO, Pemerintah Berdalih Masih Pengembangan
Indonesia
Vaksin Merah Putih Belum Terdaftar di WHO, Pemerintah Berdalih Masih Pengembangan

Saat memasuki uji coba klinis pertama, vaksin akan diregistrasi dan terdaftar di WHO

Alasan Pemerintah Tak Perlu Reaktif Tanggapi 'Manuver' Din Syamsuddin Cs
Indonesia
Alasan Pemerintah Tak Perlu Reaktif Tanggapi 'Manuver' Din Syamsuddin Cs

KAMI jangan marah atau alergi jika publik mengkritik langkah mereka

Soal Kerumunan Pasar Tanah Abang, NasDem DKI: Pemprov DKI Harus Tegas
Indonesia
Soal Kerumunan Pasar Tanah Abang, NasDem DKI: Pemprov DKI Harus Tegas

"Ini harus disikapi serius. Pemprov harus tegas, masyarakat harus sadar akan pentingnya prokes COVID-19," kata Wibi.

Kompensasi Negara Buat Warga Saat PPKM Darurat
Indonesia
Kompensasi Negara Buat Warga Saat PPKM Darurat

Sampai Juli ini, realisasi PEN mencapai Rp252,3 triliun atau 36,1 persen dari total pagu Rp699,43 triliun.

Cuaca Sepanjang Hari Ini Diperkirakan Cerah Berawan
Indonesia
Cuaca Sepanjang Hari Ini Diperkirakan Cerah Berawan

Kemudian di Jakarta Barat kisaran 23-30 derajat Celsius dan Kepulauan Seribu kisaran 27-28 derajat Celsius