Bawa Materi Perbaikan Gugatan UU Cipta Kerja, Buruh Kembali Berjuang di MK Demo Buruh. (MP/ Rizky Fitrianto).

MerahPutih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menjalani proses persidangan ketiga judicial review terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (16/12) jam 14.00.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, sidang yang akan digelar siang hari ini, akan membahas hasil perbaikan dari sidang kedua termasuk perbaikan legal standing para pemohon.

Baca Juga:

Gelap UU Cipta Kerja

Ia memaparkan, hasil perbaikan di sidang ketiga ini untuk memberikan penegasan tentang legal standing para pemohon. Baik itu dari sisi konfederasi, federasi maupun personal para buruh yang ikut serta dalam gugatan.

Dalam judicial review sidang ini, perbaikan-perbaikan legal standing dan pokok perkara sudah dilakukan oleh KSPSI AGN dan KSPI.

Legal standing meliputi perbaikan penegakan terhadap para pemohon apakah memenuhi persyaratan sebagai legal standing untuk bersidang di MK.

Misalnya, KSPSI AGN dan KSPI sebagai konfederasi dalam AD/ART atau aturan organisasinya berhak atau tidak sebagai yang mewakili para buruh yang jadi anggotanya.

Dalam AD/ART KSPSI AGN dan KSPI ada, begitu juga dalam aturan organisasinya, kami perkuat dengan surat tugas para pemohon sehingga bisa mewakili anggotanya para buruh bersidang di MK.

"Begitu juga terhadap federasi dan orang per orang atau pekerja buruh sebagai pemohon,” sambung Iqbal.

Sementara untuk pokok materi perkara, Said Iqbal menyebut, pihaknya sudah melakukan berbagai perbaikan. Yakni tentang kerugian konstitusional dan ekonomi dari sisi para pemohon.

Demo buruh tolak UU Cipta Kerja. (Foto: Antara)
Demo buruh tolak UU Cipta Kerja. (Foto: Antara)

“Dalam pokok perkara kami lakukan perbaikan, ada dua hal, (yakni) apa hak konstitusional yang dirugikan terhadap pemohon, dan apa hak ekonomi yang dirugikan terhadap pemohon,” paparnya.

Dari materi tersebut, Iqbal sudah merangkumnya menjadi 69 pasal yang tengah digugat. Kemudian dirangkum lagi jadi 12 isu perburuhan yang menjadi pasal-pasal gugatan.

Keduabelas isu yang diangkat KSPI dan KSPSI AGN antar lain tentang ; lembaga pelatihan kerja, pelaksanaan penempatan tenaga kerja, tenaga kerja asing, PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu), persoalan upah dan upah minimum, pekerja alih daya atau outsourcing, PHK (pemutusan hubungan kerja), cuti, pesangon, penghapusan sanksi pidana dan jaminan sosial. (Knu)

Baca Juga:

Kegaduhan UU Cipta Kerja karena Buruknya Komunikasi Pemerintah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Potensi Resesi Ekonomi Kian Dekat
Indonesia
Potensi Resesi Ekonomi Kian Dekat

Potensi resesi secara teknis kian dekat, terlebih beberapa indikator juga menunjukkan kondisi perekonomian nasional masih dalam kondisi tertekan akibat pandemi COVID-19.

Lanjutkan Pencarian Korban Sriwijaya Air, Tim SAR Berharap Cuaca Bersahabat
Indonesia
Lanjutkan Pencarian Korban Sriwijaya Air, Tim SAR Berharap Cuaca Bersahabat

Direktur Operasi Badan SAR Nasional (Basarnas), Brigjen TNI Rasman mengatakan, cuaca pada hari ini cukup berawan. Diharapkan cuaca pada hari ini tetap bersahabat.

Ini Komentar Gerindra Soal Pemerintah Gratiskan Vaksin COVID-19
Indonesia
Ini Komentar Gerindra Soal Pemerintah Gratiskan Vaksin COVID-19

Gerindra menyambut baik rencana pemerintah menggratiskan vaksin COVID-19 kepada seluruh rakyat.

Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Rizieq
Indonesia
Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Rizieq

Putusan itu diambil setelah mempertimbangkan surat permohonan dan surat jawaban yang diajukan pihak pemohon dan termohon

Tahun Ajaran Baru Dimulai, Disdik Solo Berlakukan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh
Indonesia
Tahun Ajaran Baru Dimulai, Disdik Solo Berlakukan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh

"Pembelajaran jarak jauh berlaku seluruh sekolah negeri dan swasta dari tingkat PAUD, SMP, SMK, dan SMA," kata dia.

Potensi Penyalahgunaan Wewenang Petahana Lebih Besar Ketimbang Anggota Dewan
Indonesia
Potensi Penyalahgunaan Wewenang Petahana Lebih Besar Ketimbang Anggota Dewan

DPR berpandangan syarat mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah seharusnya hanya berlaku untuk PNS, TNI, Polri

Hadapi Banjir, DKI Bakin Rencana Evakuasi Warga
Indonesia
Hadapi Banjir, DKI Bakin Rencana Evakuasi Warga

"280 perahu karet kami sifatnya standby untuk penyelamatan dan evakuasi, pos pemadam kita ada 139 pos. Baik di kecamatan atau kelurahan satu pos minimal satu atau dua perahu karet,” jelas Satriadi.

Dengan Berat Hati, DPR Setujui Perppu COVID-19
Indonesia
Dengan Berat Hati, DPR Setujui Perppu COVID-19

Perppu itu masih banyak kontrol-kontrol yang sangat ketat

Bawaslu Temukan Puluhan Ribu Pemilih Pilkada 2020 Tak Penuhi Syarat
Indonesia
Bawaslu Temukan Puluhan Ribu Pemilih Pilkada 2020 Tak Penuhi Syarat

Daftar pemilih model A-KWK sendiri merupakan hasil sinkronisasi dari daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019