Bauran Energi Sawit Buat Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca Presiden Joko Widodo saat implementasi B30. (Foto: setkab.go.id).

MerahPutih.com - Sudah hampir satu tahun, presiden Joko Widodo meluncurkan penggunaan bahan bakar campuran sawit atau Biodiesel 30 (B30) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta.

Peluncuran tersebut, bikin Presiden Jokowi puas dan tersenyum, karena pengunaan B30 lebih cepat dari target yang ditetapkannya.

Kala itu, Jokowi berharap Program B30 ini bisa maju dan akhir 2019 sudah dimulai karena percobaannya sudah dimulai dari bulan November 2019. Paling tidak, dalam hitungan Jokowi, dana devisa yang bisa menghemat Rp63 triliun dari pembelian minyak bumi di 2020 ini.

Kini, pengunaan B30 tersebut, diklaim bukan hanya berdampak positif pada ekonomi nasional, mulai mengurangi impor bahan bakar yang selalu membuat neraca perdagangan defisit dan bikin tekor devisa, keberlanjutan industri sawit, dan dampak pada lingkungan hidup terutama berkurangnya polusi udara dari bahan bakar minyak baik transportasi maupun untuk pembangkit listrik PLN.

Baca Juga:

Serangan Pada Sawit Indonesia Dinilai Tidak Berdasar

Paulus Tjakrawan dari Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia memaparkan, jika kebijakan pemerintah dalam bauran energi salah satunya lewat program biodiesel juga sebagai jalan komitmen pemerintah dalam pengurangan emisi gas rumah kaca

Program B30 paling tidak, tegas Paulus, bisa mempercepat meningkatkan penggunaan Energi Terbarukan pada bauran Energi Indonesia dari 6 persen di tahun 2013 sampai 23 persen pada tahun 2025, dan 31 persen di tahun 2050. Apalagi jika campuran terus ditingkatkan sampai 50 persen atau B50.

"B30 memberikan dampak ketahanan Energi dan terjangkau, berkontribusi pada SDG’s, serta memenuhi NDC serta perubahan Iklim," katanya.

Ia memastikan dengan kondisi saat ini, jika pemeritah menaikan bauran energi menjadi B40 atau B50, tidak perlu tambahan perluasan kebun sawit, yang selalu jadi sorotan. Paling tidak, dari proyeksi dengan B30 bakal berkontribusi pada Nationally Determined Contribution (NDC) sektor energi adalah 8,82 persen.

Kontribusi Biodiesel
Kontribusi B30. (Foto: Aprobi)

Pemerintah sendiri telah menetapkan efisiensi energi sebesar 17 persen dari Bussiness as Usual (BAU) energi final pada tahun 2025 dengan penyelarasan dari target 23 persen energi baru terbarukan di tahun 2025 termasuk dari bauran minyak bumi dan sawit.

Sesuai dokumen NDC sebagai tindak lanjut Paris Agreement yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, paling tidak Nationally Determined Contribution (NDC) dengan target penurunan emisi sebesar 29 persen dari BAU 2030 dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41 persen dengan bantuan internasional.

Dalam NDC disebutkan bahwa penurunan emisi di Indonesia berfokus pada 5 (lima) sektor yang berkontribusi dalam upaya penurunan emisi GRK dari BAU 2030 yaitu sektor energi, industri, kehutanan, pertanian dan limbah.

Paling tidak, komitmen sektor energi adalah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 314-398 Juta Ton CO2 pada tahun 2030, target 23 persen EBT dari Bauran Energi Primer, dan 17 persen Efisiensi Energi dari BAU Energi Final.

Adapun aksi mitigasi mendukung penurunan emisi CO2 antara lain penerapan mandatori manajemen energi untuk pengguna padat energi,penyediaan dan pengelolaan EBTKE, pemanfaatan biogas dan biodiesel, serta berbagai program lainnya.

Paulus menegaskan, paling tidak pemakaian bauran minyak bumi dan sawit ini, pada tahun 2019, biodiesel Indonesia telah berhasil mengurangi emisi dari minyak solar sebesar 45% atau setara dengan ~17,5 Juta Ton CO2 Equivalent.

"Biodiesel menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih kecil dari penggunaan solar," ujarnya 22 Oktober 2020.

Kontribusi B30
Kontribusi Biodiesel. (Foto: Aprobi)

Menteri Keuangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menangani masalah perubahan iklim. Komitmen itu, tercermin melalui dasar-dasar SDG’s yang menjadi acuan pada anggaran perencanaan pembangunan.

Salah satu wujud komitmen pemerintah terhadap perubahan iklim, tegas Sri, telah dinyatakan melalui Paris Agreement yakni Indonesia akan mengurangi CO2 sebesar 26 persen dengan sumber daya sendiri.

"Artinya kami akan mengurangi CO2 sebesar 26 persen dengan sumber daya kami sendiri dan hingga 42 persen penurunan dengan dukungan internasional masih terus dilaksanakan secara konsisten," ujarnya.

Indonesia ditegaskan Sri, bercita-cita dapat mencapai 23 persen atau 45 gigawatt (GW) energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada 2025 mendatang. Saat ini, Indonesia masih mengelola penggunaan 9,15 persen energi terbarukan di sektor kelistrikan setara dengan 11 persen penggunaan energi terbarukan dari total listrik yang dihasilkan.

"Jadi, ini tantangan besar bagi kita untuk mampu mencapai 23 persen bauran energi terbarukan dalam energi nasional kita," tegasnya.

Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sebesar 442,4 GW namun baru digunakan 10,4 GW atau 2,4 persen sehingga perlu kebijakan yang lebih baik. Mendorong ini, kata Sri, pemerintah memberikan insentif perpajakan berupa tax allowance, tax holiday, fasilitas pembebasan impor bagi perusahaan yang berinvestasi di energi terbarukan, dan pembebasan pajak bumi serta bangunan.

Paulus pun mendorong hal yang sama terkait energi terbarukan ini, terutama optimalnya penggunaan biodiesel untuk pembakit listrik. Saat ini, produksi biodiesel selama lima bulan pertama 2020 hanya 4,2 juta kilo liter. Padahal, kapasitas 19 badan usaha yang memproduksi Biodiesel mencapai 11 juta kiloliter.

"Kuncinya, bagaimana dana kelola perkebunan kelapa sawit, diarahkan untuk pengembangan dan penelitian biodiesel, untuk pemakaian biodisel untuk pembangkit sudah, karena mereka membeli bahan bakar itu dari pertamina, " ujarnya.

sawit
Sawit Indonesia. (Foto: Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit).

Ekonom Indef menegaskan, banyak tantangan untuk industri sawit dalam negeri termasuk pada pengembangan Biodiesel. Jika ingin ekspor, misalnya biodiesel Indonesia dikenakan anti-Dumping dan anti-subsidi oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Uni Eropa dengan perhitungan berbeda-beda.

Dan pemerintah, tegas ia, telah melakukan upaya banding di DSB WTO dan dalam proses banding di United States Court of International Trade (USCIT) dan langkah pembelaan melalui forum hearing dan penyampaian submisi dengan EU.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Eddy Abdurrachman mengatakan, realitas sekarang menunjukkan Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Sehingga, tidak heran banyak serangan yang ingin menjatuhkan Indonesia.

Padahal, produk-produk sawit pun telah mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia seperti minyak goreng dari sawit serta berbagai produk lainnya, seperti sabun, shampoo, deterjen, lipstick, produk kosmetik, personal care, roti, coklat, biskuit, krimer, margarin, susu formula bayi, dan sebagainya.

"Dengan besarnya peran komoditas sawit tersebut, sangat ironis bahwa kemudian komoditas ini belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujarnya.

Baca Juga:

Kerajinan Krey Sawit Bantu Atasi Kemiskinan dan Pengangguran di Banten

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengamat Nilai Pemerintah tak Ingin FPI Jadi Kekuatan Politik
Indonesia
Pengamat Nilai Pemerintah tak Ingin FPI Jadi Kekuatan Politik

"Secara politik bisa jadi gerakan FPI ini tidak boleh tumbuh besar, tidak boleh menjadi kekuatan politik, tentu itu akan merepotkan pemerintah," kata Ujang

81 Persen Penerima BLT Dana Desa Pertama Kali Dapat Bantuan Pemerintah
Indonesia
81 Persen Penerima BLT Dana Desa Pertama Kali Dapat Bantuan Pemerintah

Terdapat Desa yang sengaja tidak menyalurkan BLT Dana Desa karena tidak satupun warganya masuk ke dalam kriteria penerima BLT Dana Desa.

Antisipasi Arus Balik dan Pendatang di Jabodetabek, Pangdam Jaya Siapkan Wisma Atlet
Indonesia
Antisipasi Arus Balik dan Pendatang di Jabodetabek, Pangdam Jaya Siapkan Wisma Atlet

"Kita mengantisipasi baik di RSDC Wisma Atlet dan Wisma Kemayoran. Apabila ada lonjakan di Puskesmas kita antisipasi," ungkap Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurrachman

Alasan Anies Pilih Tema 'Jakarta Tangguh' di HUT ke 493 Jakarta
Indonesia
Alasan Anies Pilih Tema 'Jakarta Tangguh' di HUT ke 493 Jakarta

Karena menurutnya warga DKI memiliki semangat yang tinggi dalam melawan wabah COVID-19.

Komnas HAM Tanyakan Soal Kematian Maaher At-Thuwailibi ke Polisi
Indonesia
Komnas HAM Tanyakan Soal Kematian Maaher At-Thuwailibi ke Polisi

Komnas HAM memastikan polisi akan datang memenuhi panggilan terkait kematian Maaher At-Thuwalibi alias Soni Eranata di dalam rumah tahanan Bareskrim Polri.

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Penyuap Eks Gubernur Riau
Indonesia
KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Penyuap Eks Gubernur Riau

"JPU KPK yang diwakili Wahyu Dwi Oktavianto hari ini menyatakan upaya hukum kasasi terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama atas nama terdakwa Suheri Terta," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Kemenag Tiadakan Ujian Akhir Madrasah
Indonesia
Kemenag Tiadakan Ujian Akhir Madrasah

Kementerian Agama memastikan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) tahun 2021 ditiadakan.

PKPU Atur Kampanye Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka, Formappi: Ini Favorit Paslon
Indonesia
PKPU Atur Kampanye Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka, Formappi: Ini Favorit Paslon

Aturan ini membuat pasangan calon bisa memilih apakah melakukan kampanye secara daring atau langsung

Badan POM Butuh Data Tambahan Vaksin Sinopharm dan Sputnik V
Indonesia
Badan POM Butuh Data Tambahan Vaksin Sinopharm dan Sputnik V

Setelah EUA terbit, selanjutnya masih perlu dilakukan pemantauan

DPR: Masyarakat Masih Trauma Oleh Pam Swakarsa
Indonesia
DPR: Masyarakat Masih Trauma Oleh Pam Swakarsa

Pembinaan dan pengawasan oleh Kepolisian harus benar-benar dilaksanakan dengan baik dan ketat karena ada kekhawatiran Pam Swakarsa yang sebenarnya sudah berjalan di masyarakat.