Batas Lebih Bayar Restitusi PPN Bagi Pengusaha Kini Naik Jadi Rp 5 Miliar Layanan Pajak. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah menyesuaikan jumlah batas lebih bayar restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pengusaha kena pajak yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak persyaratan tertentu menjadi Rp 5 miliar.

Penyesuaian batasan tersebut ada di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 tentang perubahan kedua atas PMK-39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Baca Juga

94 Pelaku Usaha Sistem Digital Diwajibkan Setor PPN ke Negara

Sebagaimana diketahui, batas pengembalian pendahuluan restitusi PPN bagi wajib pajak persyaratan tertentu dalam aturan sebelumnya adalah sebesar Rp 1 miliar.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor mengatakan, penyesuaian batas restitusi PPN tersebut adalah untuk membantu likuiditas keuangan wajib pajak.

"Dengan penyesuaian jumlah batasan tersebut menjadi lima miliar, maka lebih banyak pelaku usaha yang mendapat layanan ini. Kas dari restitusi dapat digunakan kembali oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Neil.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Keuangan yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 2021 tersebut, pemerintah juga mewajibkan wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu untuk menyampaikan laporan keuangan dalam suatu tahun pajak, harus diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dan memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian.

Baca Juga

Indef Tegaskan Kenaikan Tarif PPN 11 Persen Mencekik Warga Miskin

Apabila tidak dipenuhi, wajib pajak tidak diberikan pengembalian pendahuluan dan dicabut keputusan penetapan sebagai wajib pajak kriteria tertentu-nya.

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakannya.

Dengan demikian, akan terwujud pelayanan perpajakan yang setara (equal) baik dalam proses penetapan maupun pencabutan sebagai wajib pajak kriteria tertentu.

“Penyesuaian kebijakan ini untuk menjamin kepatuhan wajib pajak kriteria tertentu dan menjamin bahwa wajib pajak memiliki kriteria yang layak selama mendapatkan layanan khusus berupa pengembalian pendahuluan tersebut,” pungkas Neilmaldrin. (Asp)

Baca Juga

REI Lakukan Lobi Minta Insentif PPN Rumah Diperpajang Sampai Akhir 2022

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
30 Orang Meninggal karena COVID-19 dalam Sehari
Indonesia
30 Orang Meninggal karena COVID-19 dalam Sehari

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengumumkan kasus positif di Indonesia kembali bertambah sebanyak 576 orang pada Selasa (26/4).

Operator Kelurahan Duri Kepa Diduga Terlibat Kasus Pinjaman Uang Rp 264,5 Juta
Indonesia
Operator Kelurahan Duri Kepa Diduga Terlibat Kasus Pinjaman Uang Rp 264,5 Juta

Hal itu diungkap dari hasil pemeriksaan Lurah Duri Marhali dan Bendahara Kelurahan Duri Kepa Devi Ambarsari di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Kasus tersebut kini masih terus di dalami Inspektorat DKI.

Indonesia Segera Ratifikasi Perjanjian dengan Singapura
Indonesia
Indonesia Segera Ratifikasi Perjanjian dengan Singapura

Pemerintah memproses tiga ratifikasi perjanjian Indonesia dan Singapura.

Ajang Formula E, Sekda DKI: Kita Tidak Ada yang Pesimistis
Indonesia
Ajang Formula E, Sekda DKI: Kita Tidak Ada yang Pesimistis

DKI Jakarta akan tetap tancap gas menggelar perhelatan mobil balap Formula E pada Juni 2022 mendatang.

Legislator PDIP Ingatkan TNI-Polri Jangan Terlibat Diskusi Politik Praktis
Indonesia
Legislator PDIP Ingatkan TNI-Polri Jangan Terlibat Diskusi Politik Praktis

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menilai teguran Presiden Jokowi itu sudah tepat mengingat TNI dan Polri adalah garda terdepan dan benteng pertahanan negara.

Lebih Enam Bulan Tidak Disuntik Dosis Dua, Warga Harus Mengulang Vaksinasi
Indonesia
Lebih Enam Bulan Tidak Disuntik Dosis Dua, Warga Harus Mengulang Vaksinasi

Ketentuan itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat dari potensi terburuk infeksi SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

Lokasi 8 Klinik Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Individu, Ini Harga Sekali Suntik
Indonesia
Lokasi 8 Klinik Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Individu, Ini Harga Sekali Suntik

Tahap awal program ini baru menyentuh 6 kota dengan 8 klinik Kimia Farma

Kasus Suap Pajak, KPK Buka Peluang Panggil Bos Bank Panin Mu'min Ali Gunawan
Indonesia
Kasus Suap Pajak, KPK Buka Peluang Panggil Bos Bank Panin Mu'min Ali Gunawan

Angin dan Dadan didakwa menerima suap bersama-sama dengan pegawai pajak lainnya

[Hoaks atau Fakta]: BLK Cilacap Buka Lowongan Kerja di Pabrik Abu Dhabi
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: BLK Cilacap Buka Lowongan Kerja di Pabrik Abu Dhabi

BLK Cilacap mengonfirmasi melaui akun media sosial resmi Twitter, jika informasi tersebut merupakan berita palsu.

Kembali Geruduk Balai Kota, Buruh Tagih Janji Anies Ubah UMP 2022
Indonesia
Kembali Geruduk Balai Kota, Buruh Tagih Janji Anies Ubah UMP 2022

Elemen buruh kembali menggeruduk kantor Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Rabu (8/12).