Batas Bawah Pertumbuhan Ekonomi 2020 Dipatok 5,2 Persen Pasar di Bandung. (Foto: Humas Kota Bandung)

MerahPutih.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati untuk menaikkan batas bawah target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan dari 5 persen menjadi 5,2 persen.

Hal tersebut diputuskan melalui rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI yang membahas terkait asumsi dasar ekonomi makro dan target pertumbuhan RAPBN Tahun Anggaran 2022.

Baca Juga:

Terima RUU APBN dari Presiden, Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Jaga Rasio Utang

"Pemerintah dan Komisi XI DPR RI sepakat untuk menaikkan batas bawah target pertumbuhan ekonomi dari 5 persen menjadi 5,2 persen," kata Sri Mulyani dalam akun instagram pribadinya @smindrawati di Jakarta, Selasa (31/8).

Sri Mulyani menegaskan pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan penguatan penanganan sektor kesehatan karena kunci memulihkan ekonomi adalah dengan menurunkan kasus COVID-19.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan terus menstimulasi aktivitas ekonomi melalui berbagai bentuk program perlindungan sosial maupun insentif untuk dunia usaha.

Menurutnya, upaya ini diharapkan dapat mendorong tingkat konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Kemudian untuk asumsi makro ekonomi yang juga mengalami perubahan adalah tingkat suku bunga SBN 10 tahun dari 6,82 persen menjadi 6,8 persen.

Secara rinci, asumsi makro ekonomi tahun depan meliputi target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen sampai 5,5 persen, inflasi 3 persen, nilai tukar rupiah Rp14.350 per dolar AS dan tingkat suku bunga SUN 10 tahun 6,8 persen.

DPR RI bersama Pemerintah telah membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

"Dalam pembahasan tersebut, DPR RI dan Pemerintah menyadari bahwa RAPBN 2022 akan disusun di tengah situasi ketidakpastian yang tinggi karena disebabkan oleh Pandemi COVID-19. Oleh karena itu diperlukan berbagai antisipasi fiskal pada APBN Tahun Anggaran 2022," kata Ketua DPR Puan Maharani.

Dalam kesempatan itu, Puan menyinggung soal pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 yang terkontraksi hingga negatif 2,07 persen, year on year. Selain itu juga soal angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2021 yang kembali meningkat menjadi dua digit sebesar 10,14 persen atau bertambah 1,12 juta orang jika dibandingkan Maret 2020.

"Dari sisi ketenagakerjaan, BPS mencatat lonjakan tingkat pengangguran dari 4,94 persen pada Februari 2020 atau sebelum pandemi, menjadi 6,26 persen pada Februari 2021 atau bertambah sebanyak 1,82 juta jiwa. Angka-angka ini menunjukkan begitu luar biasanya dampak pandemi ini terhadap penurunan derajat kesejahteraan rakyat," jelas Puan, Senin (16/8). (Asp)

Baca Juga:

Terima RUU APBN dari Presiden, Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Jaga Rasio Utang

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPR Minta Jenderal Andika Jadi Panglima TNI Kompeten
Indonesia
Ketua DPR Minta Jenderal Andika Jadi Panglima TNI Kompeten

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan sejumlah harapan kepada Andika.

Kemenag Lobi Arab Saudi Agar Jamaah Umrah tak Harus Karantina 14 Hari
Indonesia
Kemenag Lobi Arab Saudi Agar Jamaah Umrah tak Harus Karantina 14 Hari

Menurutnya, berkenaan dengan edaran tersebut, KJRI di Jeddah akan melakukan upaya diplomasi melalui Deputi Umrah Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Salah satu isu yang dibahas adalah terkait keharusan karantina 14 hari di negara ketiga.

6 Juta Bahan Baku Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia
Indonesia
6 Juta Bahan Baku Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia

Dalam satu bulan ke depan, Menkes memperkirakan Indonesia memiliki tambahan 20 juta dosis lagi atas kedatangan 6 juta bulk vaksin pada Minggu ini.

Tempat Wisata Belum Buka, Solo Zoo Banting Setir Jualan Masker
Indonesia
Tempat Wisata Belum Buka, Solo Zoo Banting Setir Jualan Masker

Kebijakan PPKM Level 4 berdampak pada ditutupnya objek wisata Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) atau Solo Zoo.

Waktu yang Dibutuhkan Pemerintah Kaji UU ITE
Indonesia
Waktu yang Dibutuhkan Pemerintah Kaji UU ITE

Mahfud secara resmi membentuk Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Anies Akan Pimpin Rapat Usulan Lockdown DKI Jakarta
Indonesia
Anies Akan Pimpin Rapat Usulan Lockdown DKI Jakarta

Pemerintah pusat memiliki para pakar, para ahli yang akan terus membuat kajian

KPK Periksa Pengacara Hotma Sitompul Terkait Kasus Korupsi Bansos
Indonesia
KPK Periksa Pengacara Hotma Sitompul Terkait Kasus Korupsi Bansos

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan eks Mensos Juliari P Batubara sebagai tersangka

Ini Syarat bagi Pengunjung yang Ingin Masuk Jakarta International Velodrome
Indonesia
Ini Syarat bagi Pengunjung yang Ingin Masuk Jakarta International Velodrome

Jakarta International Velodrome (JIV) yang berada di Rawamangun, Jakarta Timur, kembali dibuka untuk umum mulai hari ini Senin (30/8). Namun, ada syaratnya, bagi warga yang masuk harus sudah divaksin.

MPR Bantan Bikin Skenario Presiden 3 Periode Saat Bahas Haluan Negara
Indonesia
MPR Bantan Bikin Skenario Presiden 3 Periode Saat Bahas Haluan Negara

iIsu masa jabatan presiden tiga periode hanya skenario halu dari para petualang politik karena memasuki tahun kedua.

Bogor Kembali Terapkan Ganjil-Genap di Akhir Pekan
Indonesia
Bogor Kembali Terapkan Ganjil-Genap di Akhir Pekan

Kecuali darurat, pekerjaan dan angkutan online