Batalkan Perpres Miras, Jokowi Disebut Dengarkan Aspirasi Rakyat Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - PPP mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang membatalkan lampiran III Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10/2021, khususnya ketentuan tentang investasi minuman keras (miras).

PPP menyebut pembatalan itu sebagai bukti bahwa Jokowi mendengarkan reaksi publik dan aspirasi para tokoh dan ulama.

"Kami mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang mendengarkan reaksi publik, mendengarkan aspirasi ulama, tokoh pesantren serta partai politik," kata Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi kepada wartawan, Selasa (2/3).

Baca Juga:

Didesak Ulama dan Sejumlah Ormas Islam, Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras

Pria yang akran disapa Awiek ini mengatakan, Fraksi PPP sebagai bagian dari koalisi pemerintahan tetap mendukung penuh keputusan presiden.

Dan juga akan terus mengingatkan jika ada hal-hal yang tidak sesuai ataupun bertentangan dengan aspirasi publik.

"Karena teman yang baik itu tidak selalu harus setuju, namun mampu mengingatkan apabila ada hal-hal yang dianggap kurang perlu," ujarnya.

Baidowi mengatakan, PPP sebagai bagian dari koalisi pemerintahan tetap mendukung penuh keputusan presiden.

Presiden Joko Widodo. ANTARA/HO-Setkab/pri.
Presiden Joko Widodo. ANTARA/HO-Setkab/pri.

Dan, juga mengingatkan jika ada hal-hal yang tidak sesuai ataupun bertentangan dengan aspirasi publik.

"Karena teman yang baik itu tidak selalu harus setuju, namun mampu mengingatkan apabila ada hal-hal yang dianggap kurang perlu," ucapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan mencabut lampiran peraturan presiden terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol.

Hal itu disampaikan Presiden dalam konferensi pers virtual yang disiarkan dalam Youtube Sekretariat Presiden, Selasa, (2/3).

"Saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Presiden.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Ma'ruf Amin Perbolehkan Jual Miras Demi Kas Negara

Aturan mengenai investasi miras diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Aturan tersebut menuai protes dari sejumlah kalangan termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam.

Keputusan tersebut, kata Jokowi diambil setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama dan Ormas Islam. Baik itu ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya.

"Serta tokoh-tokoh agama yang lain dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Perpres Yang Buka Investasi Miras Dinilai Bermasalah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
  Ketua DPRD Kaget Masih Ada SKPD Pemprov DKI Anggarkan Lahan Bukan untuk Corona
Indonesia
Ketua DPRD Kaget Masih Ada SKPD Pemprov DKI Anggarkan Lahan Bukan untuk Corona

"Karena bukan apa-apa, kita semua di DPRD telah mengalihkan seluruh anggaran kegiatan AKD untuk penanganan dan pemulihan corona. Kok ini malah belanja-belanja seperti itu," tutupnya.

Polda Metro Terjunkan Personel Khusus Awasi Salat Iduladha di DKI
Indonesia
Polda Metro Terjunkan Personel Khusus Awasi Salat Iduladha di DKI

Anies Baswedan mengajak warga untuk memanfaatkan teknologi digital

Sekolah Tatap Muka Bisa Dibatalkan Jika Orang Tua Tidak Mengizinkan
Indonesia
Sekolah Tatap Muka Bisa Dibatalkan Jika Orang Tua Tidak Mengizinkan

"Kalau wali murid tidak mengizinkan, maka dimungkinkan anak tersebut sekalipun sekolah dibuka, diperbolehkan untuk tidak itu (tatap muka) dilakukan," terang Riza.

Demonstran ke Adian Napitupulu: Sehat-sehat Pak...
Indonesia
Demonstran ke Adian Napitupulu: Sehat-sehat Pak...

Adian Napitupulu mengunjungi para demonstran tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang diamankan di Polda Metro Jaya.

Grafik COVID-19 Terus Bertambah, Status KLB Kota Solo Diperpanjang
Indonesia
Grafik COVID-19 Terus Bertambah, Status KLB Kota Solo Diperpanjang

Hasil evaluasi tersebut diputuskan KLB Solo diperpanjang sampai tanggal 7 Juni mendatang atau selama 9 hari.

Pemprov DKI Siap Antisipasi Lonjakan Kasus Corona Usai Libur Panjang
Indonesia
Pemprov DKI Siap Antisipasi Lonjakan Kasus Corona Usai Libur Panjang

Meski begitu, ucap Anies, tim Gugus Tugas dan RT/RW akan siap mengantisipasi bila terjadinya lonjakan kasus COVID-19 imbas long weekend kemarin.

Di Depan Anak Buah Erick Thohir, Anies Klaim Penanganan Corona di DKI Berjalan Baik
Indonesia
Di Depan Anak Buah Erick Thohir, Anies Klaim Penanganan Corona di DKI Berjalan Baik

Kehadiran Jenderal Andika dan Komjen Gatot untuk berdiskusi mengenai langkah-langkah yang dilakukan Pemprov DKI dalam penanganan COVID-19.

KPK Didesak Panggil Kejagung dan Polri Gelar Perkara Besar Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Didesak Panggil Kejagung dan Polri Gelar Perkara Besar Kasus Djoko Tjandra

Apalagi, lembaga antirasuah telah menerbitkan surat perintah supervisi

Kematian Tinggi, Kurva Penambahan Kasus COVID-19 Diklaim Melandai
Indonesia
Kematian Tinggi, Kurva Penambahan Kasus COVID-19 Diklaim Melandai

Meski kurva melandai, hal yang menjadi perhatian adalah kasus COVID-19 masih tinggi. Oleh karena itu, perlu diperkuat 3T yaitu testing, tracing, dan treatment agar diimplementasikan di desa.

Puluhan Pelanggar Dibawa ke GOR Kemayoran, Diminta Nonton Film Bahaya Corona
Indonesia
Puluhan Pelanggar Dibawa ke GOR Kemayoran, Diminta Nonton Film Bahaya Corona

Mereka rata-rata tak menggunakan masker dan anak-anak kecil yang bermain di warnet di tengah jam sekolah.