Batalkan Haji 2020, Menteri Agama Segera Surati Kerajaan Arab Saudi Jamaah haji turun dari pesawat setibanya di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padangpariaman, Sumatera Barat, Selasa (29/9). Foto: ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/foc/15.

MerahPutih.com - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi segera mengirim surat ke Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Mohammad Saleh Benten.

Surat yang berisi penjelasan terkait kebijakan Indonesia dalam penyelenggaraan haji 1441H/2020M ini akan dikirim melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.

Baca Juga

Update COVID-19 Selasa (9/6): 33.076 Positif, 11.414 Sembuh

“Menag akan bersurat ke Menteri Haji dan Umrah Saudi, melalui Kemlu RI. Menag akan menjelaskan kebijakan Indonesia dalam penyelenggaraan haji tahun ini,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar dalam keteranganya di Jakarta, Selasa (6/9).

Kemenag telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama No 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H /2020M. KMA ini diumumkan oleh Menag Fachrul Razi pada 2 Juni 2020.

Artinya, tahun ini Kementerian Agama membatalkan keberangkatan jemaah haji dari Indonesia. Keputusan ini berlaku untuk jemaah yang menggunakan visa pemerintah, baik kuota reguler dan khusus, maupun jemaah yang menggunakan visa mujamalah.

“Kebijakan tersebut akan kita sampaikan kepada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi melalui surat resmi, bahwa tahun ini kita tidak mengirimkan jemaah haji. Kami berharap Pemerintah Saudi dapat memahami kebijakan ini,” tutur Nizar.

ANTARA FOTO/ Aloysius Jarot Nugroho/kye/15.
Jemaah Haji Indonesia. Foto: ANTARA FOTO/ Aloysius Jarot Nugroho/kye/15.

Nizar menambahkan, surat akan disampaikan oleh Kemlu RI agar sesuai dengan jalur diplomasi dan tidak dikelirupahami sebagai intervensi. Pihak Kemlu RI nantinya yang akan berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi.

“Kemenag tidak ada niat melakukan intervensi apapun dengan pihak Saudi. Kemenag hanya menjelaskan kebijakannya dan berharap Saudi bisa memahami kebijakan tersebut,” tandasnya.

Fachrul Razi kembali menegaskan bahwa kebijakan membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun ini bukanlah keputusan terburu-buru. Bahkan, ada sebagian yang justru menilai terlambat.

“Kami konsultasikan ke Kemenkumham dan mendapat masukan bahwa itu (pembatalan) menjadi kewenangan penuh Menag. Kami juga menggelar diskusi dengan internal Kemenag dan minta masukan dari ormas (MUI),” lanjutnya.

Menurut Fachrul, pihaknya pada awalnya menjadwalkan untuk menggelar rapat kerja dengan Komisi VIII DPR. Awalnya dijadwalkan pada 2 Juni, namun pertemuan itu batal.

Disinggung mengenai adanya perintah Presiden untuk segera membatalkan keberangkatan haji, Menag memastikan hal sama, bahwa pembatalan berbasis kajian.

Presiden justru memberi arahan positif saat Menag meminta petunjuk untuk mengumumkan pembatalan lebih awal pada 20 Mei 2020.

“Saat saya meminta petunjuk untuk mengumumkan pada 20 Mei, beliau (Presiden) justru menyarankan untuk diundur dulu, menunggu sampai awal Juni,” jelas dia.

Baca Juga

Menhub Hapus Ketentuan Batas 50 Persen Penumpang Angkutan Umum dan Pribadi

“Jadi Presiden justru memberi arahan untuk mengundurkan deadline pengumuman pembatalan, dari 20 Mei menjadi awal Juni,” sambungnya.

Kementerian Agama telah memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M.

Hingga kini, Arab Saudi juga belum memberikan informasi resmi terkait penyelenggaraan ibadah. Proses penyediaan layanan haji di Arab Saudi juga belum dibuka. Sementara kasus positif COvid-19 di sana terus meningkat dalam tiga hari terakhir. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus COVID-19 Global Melebihi Angka 12 Juta, Berikut Negara-Negara Infeksi Tertinggi
Indonesia
Kasus COVID-19 Global Melebihi Angka 12 Juta, Berikut Negara-Negara Infeksi Tertinggi

Jumlah kasus tersebut tiga kali lipat dari penyakit influenza parah yang dicatat setiap tahunnya.

400 Lebih Kabupaten di Indonesia Laporkan Infeksi Ganda DBD dan COVID-19
Indonesia
400 Lebih Kabupaten di Indonesia Laporkan Infeksi Ganda DBD dan COVID-19

Pada 2020 ada perbedaan di mana jumlah kasus masih terus bertambah hingga bulan Juni

Pandemi COVID-19, Sabun Cuci Indonesia Dicari Warga Filipina
Indonesia
Pandemi COVID-19, Sabun Cuci Indonesia Dicari Warga Filipina

Pangsa pasar produk sabun cuci Indonesia ke Filipina pada akuartal I 2020 sebesar 31,64 persen. Sementara nilai ekspornya di kuartal yang sama mencapai 9,3 juta dolar AS

Anak Amien Rais dan Pimpinan KPK Ribut di Pesawat, Ini Kronologinya
Indonesia
Anak Amien Rais dan Pimpinan KPK Ribut di Pesawat, Ini Kronologinya

Mumtaz Rais diingatkan Wakil Ketua KPK Pamolango Nawawi mematikan ponsel di dalam pesawat.

Antasari Azhar Diklaim Dukung Muhamad-Saraswati
Indonesia
Antasari Azhar Diklaim Dukung Muhamad-Saraswati

Antasari, kata Wanto, menyebut Muhamad orang baik dan punya komitmen pemberantasan korupsi dan komitmen kebangsaan yang tinggi.

New Normal Tempat Ibadah, Walkot Solo: Tak Perlu Izin dan Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
New Normal Tempat Ibadah, Walkot Solo: Tak Perlu Izin dan Patuhi Protokol Kesehatan

Pengurus tempat ibadah hanya cukup mentaati protokol kesehatan untuk bisa beribadah di rumah ibadah.

[HOAKS atau FAKTA]: Menangkan Jokowi, Burhanuddin Muhtadi Dapat Rp450 Miliar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menangkan Jokowi, Burhanuddin Muhtadi Dapat Rp450 Miliar

Informasi itu diposting oleh akun @/Dessyln_2812.

Polisi Tegaskan Operasi Mantap Praja Petakan Daerah Rawan Pemilu
Indonesia
Polisi Tegaskan Operasi Mantap Praja Petakan Daerah Rawan Pemilu

Polri selanjutnya akan melakukan antisipasi

Penumpang Kereta Meningkat, Rapid Test Diminta Sehari Sebelum Berangkat
Indonesia
Penumpang Kereta Meningkat, Rapid Test Diminta Sehari Sebelum Berangkat

"Jika dilakukan pada hari keberangkatan, pelanggan akan terburu-buru karena diharuskan mengantre terlebih dahulu. Bahkan dikhawatirkan pelanggan akan tertinggal oleh kereta," ujar Luqman.

 Din Syamsuddin: Kebijakan Menaikkan Iuran BPJS Bentuk Kezaliman
Indonesia
Din Syamsuddin: Kebijakan Menaikkan Iuran BPJS Bentuk Kezaliman

"Bahwa pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan merupakan kebijakan yang tidak bijak. Keputusan itu merupakan bentuk kezaliman yang nyata," kata Din