Basarah Beberkan Alasan PDIP Minta Tunda Amandemen UUD 1945 Politisi PDIP Ahmad Basarah. Foto: MP/Kanugrahan

MerahPutih.com - Amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) bakal sulit direalisasikan pada periode MPR 2019-2024. Hal itu lantaran PDI Perjuangan (PDIP) meminta agar amandemen konstitusi itu ditunda.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah mengatakan, pihaknya khawatir adanya penumpang gelap yang memasukkan agenda lain dalam rencana amandemen terbatas tersebut.

Baca Juga

PDIP Lantik Pengurus Banteng Muda Indonesia

"Sebaiknya rencana amandemen terbatas UUD 1945 tidak dilaksanakan pada periode 2019-2024 ini," kata Basarah saat dikonfirmasi, Jumat (18/3).

Basarah menuturkan, sebelum memulai proses formal amandemen konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD 1945, harus dipastikan situasi dan kondisi psikologi politik bangsa dalam keadaan yang kondusif.

Selain itu, segenap elemen bangsa juga sama-sama memiliki common sense bahwa amandemen UUD tersebut sebagai suatu kebutuhan bangsa, bukan kepentingan satu kelompok apalagi perseorangan tertentu saja.

"Jadi, amandemen UUD NRI 1945 sebaiknya tidak dilaksanakan dalam situasi psikologis bangsa yang tidak kondusif seperti adanya pikiran dan rasa saling curiga di antara sesama komponen bangsa serta adanya kepentingan perorangan maupun kelompok tertentu," ujarnya.

Menurut Basarah, dinamika politik saat ini sudah tidak memungkinkan untuk melakukan amandemen UUD 1945 secara terbatas. Pasalnya, saat ini sudah memasuki 'tahun politik' untuk menghadapi Pemilu 2024 dan berkembangnya wacana penundaan pemilu yang berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden dan penyelenggara negara lainnya.

Baca Juga

Politikus PDIP Sebut Big Data Luhut tidak Bisa Dipertanggungjawabkan

"Segenap partai politik sudah mulai sibuk menyiapkan diri menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024 sehingga kurang ideal jika energi bangsa untuk fokus pada amandemen UUD, harus terpecah konsentrasinya untuk melaksanakan pemilu," jelas dia.

"Hal itu akan lebih sulit lagi jika dalam proses dan hasil pemilu ternyata menimbulkan gesekan politik di antara sesama komponen bangsa," sambung Basarah.

Meski demikian, Basarah memastikan MPR tetap berkomitmen untuk terus membahas pokok pokok pikiran tentang PPHN agar dapat direkomendasikan pada MPR periode berikutnya. Nantinya, MPR hasil Pemilu 2024, akan merealisasikan amandemen terbatas UUD NRI 1945 dalam rangka menghadirkan kembali GBHN/PPHN.

"Sebagai Ketua Fraksi-PDIP di MPR, saya sudah memberikan arahan kepada Badan Kajian MPR FPDIP agar tugas dan tanggung jawab pengkajian bersama berbagai komponen bangsa lainnya untuk terus dilanjutkan guna menyusun konsep PPHN secara lebih substanstif dan komprehensif sebagai bahan rekomendasi untuk MPR periode berikutnya," bebernya.

Lebih lanjut, Ketua DPP PDIP ini menegaskan konsitusi adalah hukum dasar tertulis yang dimiliki oleh mayoritas negara di dunia. Karenanya, kata dia, konstitusi menggambarkan visi dan misi besar dan jangka panjang bangsa tersebut.

"Oleh karena itu perubahan konstitusi juga harus didasarkan pada pandangan dan visi serta misi bangsa Indonesia untuk ke depannya dan bukan didesain untuk kepentingan kelompok apalagi perseorangan," tutup Basarah. (Pon)

Baca Juga

Balas Klaim Luhut, Puan Sebut PDIP Punya Big Data Sendiri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hotel di Solo Turut Kampanye Earth Hour
Indonesia
Hotel di Solo Turut Kampanye Earth Hour

Earth Hour diperingati tiap tahun dengan tujuan menjaga lingkungan dan mengatasi dampak perubahan iklim di dunia.

Bareskrim Periksa Mantan Anggota Polri Ismail Bolong
Indonesia
Bareskrim Periksa Mantan Anggota Polri Ismail Bolong

Pengusutan kasus dugaan suap tambang ilegal di Kalimantan Timur tengah dilakukan Bareskrim Polri.

Lewat Unggahan Karya Animasi, Jokowi Ucapkan Selamat Isra Miraj 1443 H
Indonesia
Lewat Unggahan Karya Animasi, Jokowi Ucapkan Selamat Isra Miraj 1443 H

Dalam deskripsi video, Presiden Jokowi menuliskan bahwa kehidupan dunia memang penuh dengan ketidakpastian, disrupsi, juga tantangan.

Ketua DPD Minta Isu Aliran Dana Korupsi CPO Mengalir ke Parpol Diusut Tuntas
Indonesia
Ketua DPD Minta Isu Aliran Dana Korupsi CPO Mengalir ke Parpol Diusut Tuntas

La Nyalla meminta aparat hukum segera menindaklanjuti dugaan tersebut agar tak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Penambahan Kasus Harian COVID-19 Capai 685 Jelang Pergantian Tahun
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 Capai 685 Jelang Pergantian Tahun

Pertambahan kasus positif dan sembuh pada hari ini merupakan hasil pemeriksaan terhadap 36.602 spesimen.

Anggota DPRD DKI Mengaku Kesulitan Akses Beli Tiket Formula E
Indonesia
Anggota DPRD DKI Mengaku Kesulitan Akses Beli Tiket Formula E

"Saya sendiri mau pesan pun ngga bisa-bisa tuh, saya coba mesan lewat website ngga bisa, coba aja tuh websitenya," kata Syarif di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/5).

Ruang Gerak Pembalap MotoGP di Lombok Dibatasi
Indonesia
Ruang Gerak Pembalap MotoGP di Lombok Dibatasi

Penyelenggara dari awal telah berkoordinasi dengan satgas COVID-19, Kementerian Kesehatan dan juga BNPB untuk akhirnya menetapkan sistem "bubble."

Pembangunan Jalur Tol Lingkar Timur Solo Telan Dana Rp 12,525 Triliun akan Dimulai Pada 2025
Indonesia
Pembangunan Jalur Tol Lingkar Timur Solo Telan Dana Rp 12,525 Triliun akan Dimulai Pada 2025

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (DPUPR) mencatat proyek jalur tol lingkar timur-selatan telan dana Rp12,525 triliun. Pekerjaan mega proyek tersebut dikerjakan pada 2025.

Kombes Agus Nurpatria Diduga Rusak TKP dan CCTV Kasus Brigadir J
Indonesia
Kombes Agus Nurpatria Diduga Rusak TKP dan CCTV Kasus Brigadir J

"Dia bukan hanya melanggar satu pasal. Dia melanggar beberapa pasal selain merusak barang bukti CCTV ada juga pelanggaran lain pada saat melaksanakan olah TKP," kata Dedi

PAN Ogah Ikut Campur soal Desakan Jokowi Reshuffle Menteri dari NasDem
Indonesia
PAN Ogah Ikut Campur soal Desakan Jokowi Reshuffle Menteri dari NasDem

"Hak Jokowi itu. Kita enggak bisa ikut campur," tegas Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10).