Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran (tengah) berikan keterangan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat (20/11/2020). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat) MerahPutih.com - Baru menjabat Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran mendapat teguran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantara belum melaporkan harta kekayaan.
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati menilai, laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) penting sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi
Fadil Imran sebagai penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya. Ketentuan itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara.
Baca Juga:
Kapolri Dinilai Tepat Tempatkan Irjen Fadil Imran Jadi Kapolda Metro Jaya
"Berdasarkan data pada laman e-LHKPN, yang bersangkutan belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN-nya kepada KPK," ucap Ipi Maryati dalam keterangan tertulis diterima awak media, Sabtu (21/11).
Oleh karena itu, ucap Ipi, pihaknya selalu mengingatkan para penyelenggara negara dan wajib lapor LHKPN agar melaporkan kekayaannya secara periodik sesuai dengan regulasi.
"Mewajibkan PN untuk bersedia melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, juga diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat," jelasnya.
Baca Juga:
Dilantik Jadi Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadli Imran Dapat Pesan Khusus dari Kapolri
Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Idham Azis telah melantik Irjen Mohammad Fadil Imran sebagai Kapolda Metro Jaya pada Jumat (20/11) kemarin.
Fadil Imran jabat Kapolda Meteo menggantikan Irjen Nana Sudjana yang dimutasi menjadi Koorsahli Kapolri. Nana Sudjana dicopot Kapolri karena diduga lalai membubarkan kerumunan yang melanggar protokol keseharan dalma kegiatan Maulid Nabi di Pertamburan. (Asp)
Baca Juga:
Irjen Fadil Imran Spesialis Reskrim Jakarta Kembali Ke Ibu Kota
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rayakan HUT ke-75, PT KAI Beri Diskon Tiket Kereta 25 Persen
Pemberian diskon ini dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 perusahaan kereta api di Indonesia tersebut yang jatuh pada 28 September 2020.
APBD Solo Cekak karena COVID-19, Bukti Perencanaan Keuangan yang Buruk
"Mereka gak menganggarkan untuk penyakit. Tak ada prioritas untuk pandemi. Adanya anggaran tak terduga untuk pembayaran honorer dan lainnya," kata Trubus
Tak Patuhi Larangan Pemkot Solo, Orang Tua Tetap Nekat Ajak Anaknya ke Pasar
"Saya sarankan Pemkot Solo agar melakukan sosialisasi dulu pada masyarakat sebelum memberlakukan Perwali di lapangan," tutup dia.
MUI Jabar Keluarkan Panduan Salat Idul Fitri di Tengah Pandemi COVID-19
"Yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah, maka salat Idul Fitri dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, musala, atau tempat lain," kata Rahmat
Wakil Wali Kota Solo Positif COVID-19 Sepulang dari Istana, Jokowi Tes Swab
Hal ini juga berlaku bagi orang di sekitar Presiden
Gugus Tugas Nasional Luncurkan Sistem Informasi Bersatu Lawan COVID-19
BCL merupakan sistem informasi terintegrasi untuk peningkatan percepatan pencatatan data dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di lapangan atau seluruh wilayah di Indonesia.
Kapolri Cabut Maklumat COVID-19, Wakil Rakyat Khawatir Ledakan Gelombang 2
Kapolri mencabut Maklumat Penanganan COVID-19 dengan Maklumat Normal Baru pada 25 Juni lalu.
BMKG Ungkap Penyebab Hujan Ekstrem di Palembang
Hampir seluruh pohon tumbang menyebabkan kabel jaringan listrik terputus dan menghadang jalan
Buruh di Kawasan Industri Pulo Gadung Tolak UU Cipta Kerja dan Mogok Kerja
Tuntutan buruh adalah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tanpa syarat, tidak menghilangkan Upah Minimum Sektoral, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak seumur hidup serta tidak boleh ada "outsourcing" seumur hidup.
Resepsi Pernikahan di Solo Berkonsep Standing Party dan Makanan Dibawa Pulang
acara hajatan pernikahan di Solo hanya boleh digelar dengan konsep standing party dan hidangan pun harus dikemas dan wajib dibawa pulang.
