Baru 62 Persen Legislator DKI Lapor LHKPN, Sekretaris DPRD: Mereka Lupa Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/8). (ANTARA/Andi Firdaus)

MerahPutih.com - Sekretariat DPRD DKI Jakarta mengaku telah mengirimkan surat ke anggota dewan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, dari data lembaga antirasuah tersebut, DPRD DKI baru 62 persen melaporkan LHKPN.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Augustinus mengatakan, pihaknya juga akan datangi ke ruang kerja para anggota untuk mendorong menyerahkan LHKPN. Sehingga laporan LHKPN DPRD DKI maksimal.

Baca Juga

KPK Sebut 95 Persen LHKPN Pejabat Negara Tidak Akurat

"Kami sudah sampaikan melalui surat, tapi itu kayaknya harus door to door (datangi langsung). Kalau surat itu mereka suka lupa, jadi tidak dibaca,” kata Augustinus.

Ia pun membela anggota DPRD DKI, tidak menyerahkannya LHKPN tersebut bukan karena tidak ingin melapor, tapi lantaran mereka lupa.

“Mereka pada mau lapor, cuma kayak kemarin ada anggota dewan yang mengaku lupa. Jadi, nggak ada maksud dari mereka untuk tidak melapor,” ucap Augustinus.

Ilustrasi laporan LHKPN. Foto: KPK

Seperti diketahui, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengaku kaget dengan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2020 dari anggota DPRD DKI Jakarta yang dinilai masih rendah. Sebab baru 62 persen anggota DPRD DKI yang melaporkan LHKPN.

“Nah yang kelima ini yang mengagetkan kami, bahwa DPRD Provinsi DKI Jakarta baru 62 persen (menyerahkan LHKPN),” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan melalui YouTube KPK pada Selasa (7/9)

Pahala merasa heran, masih ada deqan DPRD provinsi yang belum melaporkan LHKPN. Padahal secara teori, mereka memiliki sumber daya manusia (SDM) yang bagus dan jaringan internet yang relatif stabil.

“Izinkan saya membacakan (laporan), bukan untuk mempermalukan hanya mengingatkan saja bahwa enam DPRD Provinsi masih di bawah 75 persen,” paparnya.

Enam DPRD tingkat provinsi yang kepatuhannya di bawah 75 persen adalah DPRD Provinsi Papua Barat 52 persen, DPRD Aceh 53 persen, DPRD Provinsi Kalimantan Barat 58 persen, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah 60 persen, DPRD Provinsi DKI Jakarta 62 persen dan DPRD Provinsi Papua 74 persen. (Asp)

Baca Juga

Bamsoet Usul Ketum Parpol Ganti Kadernya di DPR yang Malas Lapor LHKPN

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pertalite Bakal Naik, Politikus Gerindra: Tunda Dulu Sampai Masyarakat Sudah Siap
Indonesia
Pertalite Bakal Naik, Politikus Gerindra: Tunda Dulu Sampai Masyarakat Sudah Siap

Andre mengakui, bahwa terjadi disparitas harga keekonomian pertalite dengan harga jual saat ini.

Kejagung Gali Keterangan Direktur Keuangan Garuda Indonesia
Indonesia
Kejagung Gali Keterangan Direktur Keuangan Garuda Indonesia

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggali keterangan Direktur Keuangan dan Manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) berinisial P sebagai saksi terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi sewa pesawat oleh maskapai penerbangan milik pemerintah tersebut.

Setahun Setelah Diresmikan, Jokowi Pamerkan Persemaian Modern Rumpin ke Dubes
Indonesia
Setahun Setelah Diresmikan, Jokowi Pamerkan Persemaian Modern Rumpin ke Dubes

Presiden Joko Widodo, kembali meninjau kawasan tersebut, setelah pada 27 November 2020, Jokowi meresmikan kawasan persemaian yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

TNI-Polri Diminta Jaga Karantina di Bali agar Turis Asing Tak Kabur
Indonesia
TNI-Polri Diminta Jaga Karantina di Bali agar Turis Asing Tak Kabur

Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan COVID-19, TNI dan Polri diminta untuk mengawal karantina wisatawan mancanegara (wisman).

Komnas Perempuan Catat Angka Kekerasan Seksual di Jabar Capai 1.011 Kasus
Indonesia
Komnas Perempuan Catat Angka Kekerasan Seksual di Jabar Capai 1.011 Kasus

Angka kekerasan terhadap perempuan di Jabar sebanyak sebanyak 1.011 kasus.

Kejagung Periksa Enam Orang Saksi Kasus Dugaan Korupsi Asabri
Indonesia
Kejagung Periksa Enam Orang Saksi Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjutak menerangkan, pihak memeriksa enam orang saksi perkara ini terkait dengan pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asabri (Persero) pada beberapa perusahaan periode 2012-2019.

 BMKG Akhiri Peringatan Tsunami, BNPB Pantau Kondisi Usai Gempa
Indonesia
BMKG Akhiri Peringatan Tsunami, BNPB Pantau Kondisi Usai Gempa

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB memantau kondisi pascagempa melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) beberapa wilayah dengan laporan sampai dengan pukul 11.28 WIB.

27.280 Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia
Indonesia
27.280 Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Hingga sampai saat ini, tercatat 27.280 jemaah haji Indonesia sudah pulang ke Tanah Air.

Ganjar Nilai Peringatan Megawati Ditujukan untuk Seluruh Kader
Indonesia
Ganjar Nilai Peringatan Megawati Ditujukan untuk Seluruh Kader

Ganjar Pranowo memberikan respons terkait pernyataan tegas Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri soal manuver para kader.

Maki Berharap Terdakwa Korupsi Bansos Juliari Dihukum Berat
Indonesia
Maki Berharap Terdakwa Korupsi Bansos Juliari Dihukum Berat

Menurut Boyamin, pada persidangan tersebut, majelis hakim selalu memberikan vonis yang lebih berat dari tuntutan jaksa.