Baru 600 Ribu Penyandang Disabilitas Terlayani Adminduk Direktur Ditjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri tengah melakukan perekaman dan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) bagi penyandang disabilitas. Tahun ini semua administrasi kependudukan masyarakat disabilitas termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 100 persen sudah terlayani.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menegaskan program penerbitan dokumen kependudukan seperti biodata, KTP-el, dan KIA bagi penyandang disabilitas sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024.

Baca Juga:

Kemendagri Percepat Pendataan Disabilitas dan Komunitas Adat Terpencil

Ia menjelaskan, program pencanangan ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir dengan perencanaan yang matang karena tujuan pemerintah melaksanakan program ini untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan secara lengkap tanpa diskriminasi dan pemutakhiran data penyandang disabilitas.

Ia menegaskan, pendataan penyandang disabilitas hingga kini belum terhimpun lengkap secara nasional. Tercatat, baru baru sekitar 600 ribu penduduk (penyandang disabilitas) yang terlayani administrasi kependudukan (adminduk), dan terbanyak berada di Pulau Jawa dari 34 provinsi.

"Kemendagri terus berupaya menyosialisasikan program pencanangan secara masif ke setiap daerah, termasuk Sumatera Selatan," katanya.

Zudan mengharapkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat mempercepat pendataan administrasi kependudukan (adminduk) masyarakatnya, terutama penyandang disabilitas untuk mencapai target nasional tahun ini sebesar 40 persen.

Perekaman KTP Elektronik. (Foto: Antara)

Salah satu manfaat kepemilikan kartu identitas anak (KIA), tambah dia, untuk mempermudah penyandang disabilitas mendapatkan bantuan sosial ataupun kesehatan dari pemerintah pusat.

"Ya, anak disabilitas perlu mendapatkan bantuan sosial ataupun kesehatan, maka kami Dukcapil mendorong untuk dilakukan percepatan, termasuk bagi ODGJ (orang dengan gangguan jiwa)," katanya.

Dalam melaksanakan percepatan pendataan, katanya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diminta membentuk tim terpadu untuk menerapkan skema jemput bola, seperti yang sudah dilakukan provinsi besar di Pulau Jawa.

"Tim terpadu melibatkan petugas Disdukcapil, Dinsos, dan Disdik yang tugasnya terjun langsung ke lapangan untuk mendata dan perekaman diri penyandang disabilitas," katanya. (*)

Baca Juga:

Arab Saudi Sediakan Sejumlah Fasilitas Mudahkan Jemaah Disabilitas Beribadah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Literasi Masih Rendah, 3.212 Guru Dibekali Pelatihan Metode Blended Learning
Indonesia
Literasi Masih Rendah, 3.212 Guru Dibekali Pelatihan Metode Blended Learning

Pemkot Solo menggandeng platform digital Hafecs dan Guru Inovatif untuk mengukur kualitas pendidikan di Kota Begawan.

Kasus Harian COVID-19 Saat Libur Nataru Melonjak Tajam Gegara Omicron
Indonesia
Kasus Harian COVID-19 Saat Libur Nataru Melonjak Tajam Gegara Omicron

Muhadjir menyatakan evaluasi itu dilakukan dalam rangka untuk menilai secara kritis

MPR Desak Dilakukan Referendum Pemindahan Ibu Kota Negara
Indonesia
MPR Desak Dilakukan Referendum Pemindahan Ibu Kota Negara

Rencana memindahkan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur terus menguat.

Jokowi Diminta Cermati Motivasi Orang Sekitarnya yang Gaungkan Jabatan Presiden Tiga Periode
Indonesia
Resmikan SPAM Wae Mese II, Jokowi Harap Infrastruktur Pariwisata Labuan Bajo Makin Terintegrasi
Indonesia
Resmikan SPAM Wae Mese II, Jokowi Harap Infrastruktur Pariwisata Labuan Bajo Makin Terintegrasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan sistem penyediaan air minum (SPAM) Wae Mese II di Kabupaten Manggarai Barat.

Jokowi Dikabarkan akan Lantik Kepala Otorita IKN Besok
Indonesia
Jokowi Dikabarkan akan Lantik Kepala Otorita IKN Besok

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal melantik Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Rabu (10/3).

Menaker Ida Pastikan Pekerja Kena PHK Dapat Perlindungan JKP
Indonesia
Menaker Ida Pastikan Pekerja Kena PHK Dapat Perlindungan JKP

Ida Fauziyah memastikan bahwa pekerja yang terkena PHK kini akan mendapatkan perlindungan baru lewat JKP.

Di Hadapan Jokowi, Kiai Said Bicara Warga NU Hidup Miskin-Nama Kampungan
Indonesia
Di Hadapan Jokowi, Kiai Said Bicara Warga NU Hidup Miskin-Nama Kampungan

"Masih kita lihat banyak warga NU yang hidupnya di bawah kemiskinan," kata Kiai Said

Polisi Amankan 4 Truk BBM Saat Pindahkan Solar ke Tugboat
Indonesia
Polisi Amankan 4 Truk BBM Saat Pindahkan Solar ke Tugboat

Keempat mobil truk tangki yang diamankan yakni tiga mobil tangki isi berukuran 10.000 liter dan satu mobil tangki berukuran 5.000 liter.

Sekjen DPR Klaim Anggaran Gorden Per Rumah Dinas Tembus Rp 90 Juta
Indonesia
Sekjen DPR Klaim Anggaran Gorden Per Rumah Dinas Tembus Rp 90 Juta

Polemik mengenai anggaran untuk Gorden sebesar Rp48 miliar di rumah dinas Anggota DPR dan Rp 11 miliar untuk pengaspalan di kompleks Parlemen akhirnya dijawab Sekjen DPR RI, Indra Iskandar.