Bareskrim Tetapkan Irjen Napoleon Bonaparte Tersangka TPPU Kasus Djoko Tjandra Mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte menggoyangkan kedua bahunya usai menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (10/3). (ANTARA/Desca Lidya Na

Merahputih.com - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipidkor) Bareskrim Polri resmi menetapkan Irjen Napoleon Bonaparte sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di kasus suap penghapusan Red Notice Djoko Tjandra.

"Laporan hasil gelarnya demikian," kata Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (23/9).

Baca Juga:

Bareskrim Gandeng Kemenkominfo Usut Dugaan Penistaan Agama oleh Muhammad Kece

Terkait penetapan tersangka itu, Agus meminta kepada awak media untuk mengonfirmasi langsung kepada penyidik untuk mendapatkan konstruksi perkara tersebut secara rinci.

"Menurut saya penyidik akan melakukan sesuai pasal yang diterapkan," ujar Agus.

Untuk diketahui, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Napoleon juga divonis untuk membayar denda Rp 100 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Baca Juga:

Polisi Benarkan Napoleon Bonaparte Pelaku Penganiayaan Muhammad Kece

Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis menyatakan, Irjen Napoleon Bonaparte terbukti secara sah bersalah menerima uang sebesar 200 ribu Dolar Singapura dan 370 ribu US Dolar dari terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra).

Napoelon Bonaparte saat ini juga sedang tersandung kasus dugaan penganiayaan kepada tersangka UU ITE dan penodaan agama Muhamad Kosman alias Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
6 Laskar FPI Meninggal, PKS Soroti Berbagai Kejanggalan
Indonesia
6 Laskar FPI Meninggal, PKS Soroti Berbagai Kejanggalan

Ia menganggap insiden mematikan yang menimpa anggota FPI saat tengah mengawal Rizieq Shihab untuk mengisi pengajian subuh tersebut sebagai tindakan biadab dan tidak berperikemanusiaan.

KPK Ungkap Kronologi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Ungkap Kronologi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo

KPK mengungkapkan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

[Hoaks atau Fakta]: Bertemu Dubes Palestina, Anies dan Karyawan Patungan Dana Bantuan
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Bertemu Dubes Palestina, Anies dan Karyawan Patungan Dana Bantuan

Anies Baswedan berharap agar hubungan antara Indonesia dengan Palestina akan lebih akrab melalui hubungan perdagangan.

Gelombang Tinggi Hingga Dua Meter Diperkirakan Landa Wilayah Ini
Indonesia
Gelombang Tinggi Hingga Dua Meter Diperkirakan Landa Wilayah Ini

Terbentuknya belokan maupun pertemuan dan perlambatan kecepatan angin (konvergensi) dapat mengakibatkan meningkatnya potensi pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia

Polisi Harus Cari Otak Pembunuh Jurnalis di Sumatera Utara
Indonesia
Polisi Harus Cari Otak Pembunuh Jurnalis di Sumatera Utara

Mara Harahap ditemukan warga dengan kondisi kritis di dalam mobil BK 1921 WR, tak jauh dari kediamannya, di Huta VII, Nagori Karang Anyer, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Mohon Maaf Sudah Buat Gaduh, PKS Cabut Aturan Poligami
Indonesia
Mohon Maaf Sudah Buat Gaduh, PKS Cabut Aturan Poligami

"Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia." ujar Surahman

Anak Buah Bekas Mensos Juliari Akui Perintahkan Hapus Data Pengadaan Bansos
Indonesia
Anak Buah Bekas Mensos Juliari Akui Perintahkan Hapus Data Pengadaan Bansos

Perintah ini disampaikan Victorious usai Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada dua pejabat Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

KPK Perpanjang Penahanan Bekas Bos Pelindo II RJ Lino
Indonesia
KPK Perpanjang Penahanan Bekas Bos Pelindo II RJ Lino

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan bekas Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino.

LIPI Temukan Kandungan Paracetamol di Teluk Jakarta, Begini Respons Pemprov DKI
Indonesia
LIPI Temukan Kandungan Paracetamol di Teluk Jakarta, Begini Respons Pemprov DKI

Pada prinsipnya sesuatu yang tidak pada tempatnya atau sesuatu yang melebihi kadarnya di suatu tempat adalah pencemaran

DPRA Revisi Hukum Jinayat Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Indonesia
DPRA Revisi Hukum Jinayat Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

DPRA berencana merevisi Qanun (Peraturan Daerah) Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.