Bareskrim Telah Periksa 2 Pejabat BPOM Terkait Kasus Ginjal Akut Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Pipit Rismanto. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Bareskrim Polri telah memeriksa dua orang pejabat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait dugaan tindak pidana dalam kasus gangguan ginjal akut.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto mengatakan, dua pejabat BPOM telah dilakukan pemeriksaan pada Jumat (11/11) kemarin.

Baca Juga:

BPOM Kembali Umumkan 2 Perusahaan Farmasi Produksi Obat dari Bahan Berbahaya

“Sebenarnya kemarin baru dimintai keterangan dua orang. Kemarin hari Jumat,” ujar Pipit saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (12/11).

Pipit mengatakan, dua pejabat BPOM yang diperiksa merupakan pejabat dalam bidang pengawasan dan bidang mutu. Keduanya diperiksa mengenai masalah pengawasan terkait kasus tersebut diduga berasal dari obat sirop. Ia belum membeberkan identitas keduanya.

“Seputaran kasus (gagal ginjal akut) ini, masalah pengawasan,” jelasnya.

Baca Juga:

Bareskrim Bakal Periksa Pejabat BPOM Terkait Kasus Ginjal Akut

Bareskrim Polri telah selesai melakukan gelar perkara kasus gagal ginjal akut pada perusahaan PT Afi Farma. Hasilnya, kasus ini dinyatakan telah naik ke tahap penyidikan.

PT Afi Farma diduga telah memproduksi obat sirup yang mengandung etilen glikol (EG) berlebihan.

Sementara itu, PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries juga masih diselidiki. (Knu)

Baca Juga:

Bareskrim Jadwalkan Pemeriksaan Pejabat BPOM Terkait Kasus Ginjal Akut

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Teken Keppres Pemecatan Ferdy Sambo
Indonesia
Jokowi Teken Keppres Pemecatan Ferdy Sambo

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, sudah menerima keputusan presiden (keppres) terkait pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Ferdy Sambo.

Pemkot Solo Rekrut Ratusan Tenaga PPPK Atasi Kekurangan Tenaga Guru
Indonesia
Pemkot Solo Rekrut Ratusan Tenaga PPPK Atasi Kekurangan Tenaga Guru

Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan non guru. Tenaga guru ini merupakan hasil rekrutmen 2019 sampai 2022.

Pemerintah Tambah Tiga Jenis Vaksin untuk Imunisasi Rutin
Indonesia
Pemerintah Tambah Tiga Jenis Vaksin untuk Imunisasi Rutin

Kementerian Kesehatan menambah tiga jenis vaksin ke dalam program imunisasi rutin lengkap, yaitu PCV, Rotavirus dan HPV. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan alasan penambahan jenis vaksin tersebut untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak.

Pemerintah Diingatkan Jangan Gegabah Cabut Aturan DMO-DPO Minyak Goreng
Indonesia
Pemerintah Diingatkan Jangan Gegabah Cabut Aturan DMO-DPO Minyak Goreng

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengingatkan, jangan sampai pencabutan DMO dan DPO CPO itu membuat harga migor ini kembali meroket dan mendongkrak inflasi.

Pemda Wajib Sediakan Anggaran THR dan Gaji ke-13
Indonesia
Pemda Wajib Sediakan Anggaran THR dan Gaji ke-13

Bagi daerah yang tidak cukup tersedia alokasi anggaran APBD 2022, tetap harus segera menyediakan dengan mengoptimalkan alokasi anggaran pegawai.

KPK Bakal Seret Tersangka Korupsi Helikopter AW-101 ke Persidangan
Indonesia
KPK Bakal Seret Tersangka Korupsi Helikopter AW-101 ke Persidangan

KPK memastikan terus melakukan penyidikan atas kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Sebabkan Kelumpuhan di Wajah
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Sebabkan Kelumpuhan di Wajah

Ramsay Hunt syndrome adalah suatu kondisi yang disebabkan reaktivasi virus.

Erina Gudono Deg-degan Jelang Menikah dengan Kaesang
Indonesia
Erina Gudono Deg-degan Jelang Menikah dengan Kaesang

"Ya (Erina) deg-degan," kata Sofiatun

HET Minyak Goreng Dicabut, PKS: Rakyat Semakin Sengsara di Tengah Pandemi
Indonesia
HET Minyak Goreng Dicabut, PKS: Rakyat Semakin Sengsara di Tengah Pandemi

“Kebijakan ini sangat menyengsarakan rakyat menengah ke bawah. Ibu-ibu menjerit, terutama saat banyak keluarga di Indonesia terkena PHK dan dirumahkan akibat Pandemi COVID-19,” kata Netty kepada wartawan, Selasa (22/3).

Pemerintah Soroti Ketidakadilan Investasi Antara Negara Maju dan Berkembang di G20
Indonesia
Pemerintah Soroti Ketidakadilan Investasi Antara Negara Maju dan Berkembang di G20

Bahlil menilai investasi industri hijau masih sangat timpang hanya satu per lima dari investasi energi hijau yang mengalir ke negara-negara berkembang.