Ikhsan Aryo Digdo
MerahPutih.com - Bareskrim Polri tak menerima laporan terkait sistem rekapitulasi suara (sirekap) Pemilu 2024.
Bareskrim berdalih, laporan terkait pemilu, sesuai undang-undang, diarahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca Juga:
Jokowi Paparkan 4 Poin Upaya Perkuat Kerja Sama RI-Australia
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyebut materi laporan dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan pakar telematika Roy Suryo itu terkait tahapan pemilu.
"Materi pelaporan yang dibawa terkait rangkaian kegiatan Tahapan Pemilu 2024. Oleh sebab itu, undang-undang mengatakan alur laporan semestinya dibuat di Bawaslu dulu," jelas Djuhandhani kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/3).
Berikut bunyi aturannya:
Pasal 454 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu: Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
Djuhandhani menerangkan Bawaslu lewat Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu kemudian Polri dan Kejaksaan, akan menindaklanjuti laporan dengan melakukan gelar untuk mengkaji ada atau tidaknya unsur pelanggaran.
"Kemudian melalui mekanisme Bawaslu, jika perkara tersebut adalah dugaan etik maka diteruskan ke DKPP, jika pelanggaran administrasi maka akan diselesaikan oleh Bawaslu dan jika termasuk pelanggaran UU lain nya maka akan diteruskan ke instansi yang berwenang," papar Djuhandhani.
Baca Juga:
Jokowi dan PM Selandia Baru Cari Solusi Turunnya Perdagangan Kedua Negara
Djuhandhani menuturkan berdasarkan aturan tersebut, maka Bawaslu lah yang memiliki kewenangan menerima laporan terkait pemilu.
"Berdasarkan hal tersebut, dimaknai satu-satu nya lembaga yang berwenang menerima laporan pelanggaran pemilu adalah Bawaslu," sambung dia.
Sekadar informasi, TPDI melaporkan dugaan pelanggaran pemilu terkait Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) KPU RI.
Koordinator TPDI Petrus Selestinus mengaku, pihaknya telah melengkapi sejumlah hal yang dinilai kurang pada pelaporan pertama, pekan lalu.
Bahkan, TPDI menghadirkan Roy Suryo sebagai pakar telematika untuk memperkuat pelaporannya yang menyoal Sirekap. Namun, pelaporan TPDI disebut tak diterima Bareskrim Polri. (knu)
Baca Juga:
Prabowo dan Wakil PM Australia Bahas Perjanjian Kerja Sama Pertahanan
