Bareskrim Sita Aset Rp 700 Miliar Dalam Kasus Dugaan Korupsi Lahan Rusun di Jakarta Ilustrasi rusun di Jakarta. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kasus dugaan korupsi pembelian lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang usut kepolisian sejak 2016, terus berlanjut setelah Bareskrim menetapkan 2 tersangka.

Kali ini, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri melakukan penyitaan terhadap aset terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat.

Baca Juga:

Menko Polhukam Bentuk Tim Khusus Tangani Mafia Tanah

Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Cahyono Wibowo mengatakan pihaknya menyita aset senilai Rp 700 miliar sebagai upaya mengembalikan keuangan negara.

"Jadi, kalau kami melihat ini kerugian keuangan negara dari sekitar Rp 650 miliar, tapi kami melakukan asset recovery itu sekitar Rp 700 miliar," kata Cahyono di Jakarta, Kamis (9/6).

Cahyono mengungkapkan, aset tersebut disita dari dua tersangka, yaitu mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Sukmana dan Rudy Hartono Iskandar selaku pihak swasta.

"Terdapat fakta yang kami temukan bahwa uang hasil kejahatan berada dalam sistem korporasi, dimana korporasi ini dikuasai atau dikendalikan oleh yang bersangkutan," katanya.

Polisi menunjukkan salah satu barang bukti aset tersangka kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk Rusun di Cengkareng oleh Pemprov DKI Jakarta di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (8/6/2022). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Polisi menunjukkan salah satu barang bukti aset tersangka kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk Rusun di Cengkareng oleh Pemprov DKI Jakarta di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (8/6/2022). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Saat ini, lanjut Cahyono, pihaknya sedang memburu aset tersangka yang diduga disembunyikan di luar negeri. Guna mendalami hal itu, Polri juga telah melakukan koordinasi dengan otoritas negara terkait.

"Untuk aset-aset yang terkait, dengan bukti ada transfer ke luar negeri, kami masih mendalami juga. Tentunya, nanti kami akan update berikutnya karena ini menyangkut ada beberapa negara. Kami sudah lakukan upaya dengan otoritas di luar negeri dalam rangka mendalami dan pengejaran terhadap aset tersebut," ujarnya.

Dalam kasus ini, tersangka diduga terlibat dugaan korupsi pengadaan tanah seluas 4,69 hektare di Cengkareng untuk pembangunan rusun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015. (Knu)

Baca Juga:

Mahfud MD: Mafia Tanah Kerap Menangkan Perkara di Pengadilan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
3.343 Polisi Diterjunkan Disiplinkan Warga Jatim Berkendara
Indonesia
3.343 Polisi Diterjunkan Disiplinkan Warga Jatim Berkendara

Begitu pun tempat wisata di Jawa Timur juga dijaga ketat oleh personel gabungan. Yakni sekitar 134 obyek wisata telah memperoleh asesmen dari pemerintah.

Pemerintah Bakal Minta PLTU Batu Bara Pensiun Dini
Indonesia
Pemerintah Bakal Minta PLTU Batu Bara Pensiun Dini

Peraturan Presiden tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sudah dalam tahap finalisasi.

Polresta Bogor Kota Berlakukan Ganjil Genap saat Nataru
Indonesia
Polresta Bogor Kota Berlakukan Ganjil Genap saat Nataru

Polresta Bogor Kota memastikan tidak ada penyekatan kendaraan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Luhut Sebut 29 Wilayah di Jawa dan Bali Kembali ke PPKM Level 1 Pekan Depan
Indonesia
Luhut Sebut 29 Wilayah di Jawa dan Bali Kembali ke PPKM Level 1 Pekan Depan

“Berdasarkan asesmen 8 Januari terdapat 29 aglomerasi yang kembali masuk ke level 1 di daerah Jawa-Bali,” ujar Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan konferensi pers secara daring terkait evaluasi PPKM, Senin (10/1).

Antisipasi Omicron, Pemkot Yogyakarta Gandakan Pelacakan Kontak Erat COVID-19
Indonesia
Antisipasi Omicron, Pemkot Yogyakarta Gandakan Pelacakan Kontak Erat COVID-19

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melipatgandakan pelacakan pada warga yang berkontak erat pasien COVID-19. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah masuknya COVID-19 varian Omicron ke Kota Gudeg.

Menag Keluarkan Aturan Perayaan Imlek di Tengah Lonjakan COVID-19
Indonesia
Menag Keluarkan Aturan Perayaan Imlek di Tengah Lonjakan COVID-19

Berdasarkan SE No SE 02 Tahun 2022, pelaksanaan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua kelenteng/miao/litang/xuetang

Bahlil Pastikan Tidak Terbitkan Lagi Aturan Turunan dari UU Cipta Kerja
Indonesia
Bahlil Pastikan Tidak Terbitkan Lagi Aturan Turunan dari UU Cipta Kerja

Paling tidak, ada 47 PP yang sudah disahkan, 4 Perpres dan berbagai Permen-Permen yang sudah terbit.

[HOAKS atau FAKTA]: Istri Wakil Presiden Ukraina Ikut Perang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Istri Wakil Presiden Ukraina Ikut Perang

Beredar informasi berupa foto yang beredar di Facebook seorang perempuan dengan seragam militer yang diklaim sebagal istri dari Wakil Presiden Ukraina.

Kader DPR Fraksi PDIP Wajib Bagi Sembako Bergambar Puan, Rudy: Solo Belum Ada Perintah
Indonesia
Kader DPR Fraksi PDIP Wajib Bagi Sembako Bergambar Puan, Rudy: Solo Belum Ada Perintah

DPP PDI Perjuangan menginstruksikan anggota DPR Fraksi PDIP untuk membagi-bagikan sembako di daerah pemilihan masing-masing dengan menggunakan tas bergambar Ketua DPR Puan Maharani di masa reses.

Panitera dan Pengacara Diciduk KPK Lewat OTT di Surabaya
Indonesia
Panitera dan Pengacara Diciduk KPK Lewat OTT di Surabaya

Diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait sebuah perkara di PN Surabaya.