Bareskrim Polri Usut Penyedia Jasa Pernikahan Anak di Bawah Umur Jasa pernikahan Aisha Weddings. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengadukan penyedia jasa pernikahan Aisha Weddings karena mempromosikan menikah di usia 12 tahun hingga poligami ke Mabes Polri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, laporan tersebut akan diselesaikan, termasuk Aisha Weddings, yang banyak diadukan kepada KPAI.

Baca Juga

PPKM Mikro, Pemkot Surabaya Izinkan Gelar Resepsi Pernikahan dengan Syarat

"Untuk kita sama-sama bagaimana masalah-masalah yang muncul di masyarakat ini bisa diselesaikan secara tuntas," imbuhnya kepada wartawan, Rabu (10/2).

Dasar pengaduan KPAI ke Mabes Polri adalah banyak mendapat laporan soal Aisha Weddings diduga melakukan pelanggaran terkait perlindungan anak.

Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra menuturkan, pelaporan yang KPAI lakukan sesuai dengan UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 terkait tugas KPAI.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono

Maka dari itu, pihaknya melaporkan Aisha Weddings, yang dianggap meresahkan karena mengajak anak muda untuk menikah.

"Kita sudah melakukan koordinasi dengan Mabes Polri terkait kasus ini untuk ditindaklanjuti oleh penegak hukum terkuat dugaan pelanggaran dari informasi yang disampaikan WO tersebut," jelas Jasra.

Jasra pun mengecam Aisha Weddings yang mengajak anak muda menikah pada usia muda. Dia membeberkan banyak hal yang perlu disiapkan dalam pernikahan hingga dampaknya ke depan.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga geram atas adanya promosi tersebut.

"Promosi untuk nikah di usia muda yang dilakukan Aisha Weddings membuat geram Kementerian PPPA dan semua LSM yang aktif bergerak di isu perlindungan anak," kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam keterangannya, Rabu (10/2).

Bintang juga mengatakan promosi Aisha Weddings bertentangan dengan hukum. Ia mengatakan Kementerian PPPA akan menindaklanjuti kejadian tersebut dan berkoordinasi dengan pihak serta lembaga terkait.

"Itu sebabnya, kami akan melibatkan pihak aparat hukum agar anak-anak tidak menjadi korban," sambungnya. (Knu)

Baca Juga

2021 Belum Aman Gelar Pesta Pernikahan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MA Diminta Konsisten Memutus Kasus Korupsi
Indonesia
MA Diminta Konsisten Memutus Kasus Korupsi

Peraturan itu ditetapkan dengan pertimbangan penjatuhan pidana harus memberikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan

Anies Temui Rizieq Shihab Subuh Besok
Indonesia
Anies Temui Rizieq Shihab Subuh Besok

Rizieq Shibab dikabarkan akan bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Desa Digital di Tulungagung, Kentongan Diganti Panic Botton
Indonesia
Desa Digital di Tulungagung, Kentongan Diganti Panic Botton

Desa Kendalbulur, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, kini menjadi salah satu desa digital di Indonesia

AstraZeneca Bantah Tuduhan Vaksin COVID-19 Mengandung Babi
Indonesia
AstraZeneca Bantah Tuduhan Vaksin COVID-19 Mengandung Babi

Pihak AstraZeneca membantah informasi yang menyebut vaksn COVID-19 produksi mereka mengandung tripsin babi.

Status Bebas Bersyarat John Kei Penuhi Syarat untuk Dicabut
Indonesia
Status Bebas Bersyarat John Kei Penuhi Syarat untuk Dicabut

Dari posel anak buah John Kei, ditemukan bukti komunikasi berupa perintah untuk melakukan penganiayaan.

Pembagian Hand Sanitizer Bergambar Bupati Klaten Dinilai Menyakiti Nurani Rakyat
Indonesia
Pembagian Hand Sanitizer Bergambar Bupati Klaten Dinilai Menyakiti Nurani Rakyat

Tindakan tersebut dapat menciderai gerakan solidaritas di masyarakat.

Dibekingi Prabowo, Tak Jaminan Muhammad-Rahayu Saraswati Menangi Pilwakot Tangsel
Indonesia
Dibekingi Prabowo, Tak Jaminan Muhammad-Rahayu Saraswati Menangi Pilwakot Tangsel

"Karena nama besar dari klan politik tertentu bertarung dalam Pilkada. Sara klan Prabowo. Siti Nur Azizah klan Ma'ruf Amien," sebut Ujang.

Sepanjang 2020 Denda Putusan MA Capai Rp5,6 triliun
Indonesia
Sepanjang 2020 Denda Putusan MA Capai Rp5,6 triliun

Secara keseluruhan pada 2020, Mahkamah Agung memutus sebanyak 20.562 perkara dari total beban perkara sejumlah 20.761 perkara.

RUU Cipta Kerja Bisa Benahi Sektor Perpajakan
Indonesia
RUU Cipta Kerja Bisa Benahi Sektor Perpajakan

"Kami berharap ini bisa cepat selesai dan mendapatkan persetujuan DPR sebelum akhir tahun. Ini akan menjadi basis baru di Indonesia, khususnya dalam iklim investasi," kata Suahasil.

[HOAKS atau FAKTA]: Chat Kapolda Metro Siap 'Sikat' Rizieq Beserta Laskarnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Chat Kapolda Metro Siap 'Sikat' Rizieq Beserta Laskarnya

Ini upaya orang yang mau provokasi menyebarkan berita tidak benar.